Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA
PERSEKONGKOLAN
- agus wong jatim
- Newbie
- Posts: 17
- Joined: 18 Jun 2011, 18:35
Re: PERSEKONGKOLAN
CVMESTIKAJAYA wrote:Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA
Wualah .. .. !!! jangan buru2 berharap terbebas KKN, yg terjadi justru Panitia/ULP semakin berani aja... !!!, kan yg tau dokumen cuma panitia/ULP. kelemahan/kekurangan persyaratan dalam dokumen penawaran (utamanya yg penawaran terendah) malah dijadikan ajang transaksi Wani Piro. ini pengalaman yang pernah saya alami di LPSE tempat saya mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi
Last edited by agus wong jatim on 27 Jan 2014, 00:11, edited 1 time in total.

Laksanakan amanah yang diberikan pada anda dengan jujur dan iklas

- Budjang Budiman
- Procurement Junior Lv. 2
- Posts: 318
- Joined: 01 Jun 2011, 11:55
- Location: Pontianak Kalimantan Barat
- Contact:
Re: PERSEKONGKOLAN
agus wong jatim wrote:CVMESTIKAJAYA wrote:Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA
Wualah .. .. !!! jangan buru2 berharap terbebas KKN, yg terjadi justru Panitia/ULP semakin berani aja... !!!, kan yg tau dokumen cuma panitia/ULP. kelemahan/kekurangan persyaratan dalam dokumen penawaran (utamanya yg penawaran terendah) malah dijadikan ajang transaksi Wani Piro. ini pengalaman yang pernah saya alami di LPSE tempat saya mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi
Ditambah lagi Jaminan Sanggah Banding yang semula 1/1000 menjadi 1/100 dari HPS.... membuat ULP/Panitia besar kepala .... jawaban sanggah dibuat semaunya asal jawab .... berharap ah tak mungkin mau sanggah banding.... ( Memang secara umum sanggah banding menjadi kurang karena adanya jaminan sanggah banding 1/100 x HPS...orang jadi pikir pikir2 1000 kali mau sanggah banding... akhirnya KKN nya tambah hebat...kapan indonesia mau maju....uang negara digrogoti..... apalagi yang bersumber dana APBD.... maknyos untuk dikorupsi.....mau lapor bupati atau gubernur....sama saja memang itu biang keroknya korupsi...).
Re: PERSEKONGKOLAN
Budjang Budiman wrote:agus wong jatim wrote:CVMESTIKAJAYA wrote:Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA
Wualah .. .. !!! jangan buru2 berharap terbebas KKN, yg terjadi justru Panitia/ULP semakin berani aja... !!!, kan yg tau dokumen cuma panitia/ULP. kelemahan/kekurangan persyaratan dalam dokumen penawaran (utamanya yg penawaran terendah) malah dijadikan ajang transaksi Wani Piro. ini pengalaman yang pernah saya alami di LPSE tempat saya mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi
Ditambah lagi Jaminan Sanggah Banding yang semula 1/1000 menjadi 1/100 dari HPS.... membuat ULP/Panitia besar kepala .... jawaban sanggah dibuat semaunya asal jawab .... berharap ah tak mungkin mau sanggah banding.... ( Memang secara umum sanggah banding menjadi kurang karena adanya jaminan sanggah banding 1/100 x HPS...orang jadi pikir pikir2 1000 kali mau sanggah banding... akhirnya KKN nya tambah hebat...kapan indonesia mau maju....uang negara digrogoti..... apalagi yang bersumber dana APBD.... maknyos untuk dikorupsi.....mau lapor bupati atau gubernur....sama saja memang itu biang keroknya korupsi...).
Betul.. betul.. betul..
Tapi jangan lupa sistem ini bukan menghalangi KKN tapi hanya membuat berpikir lebih panjang lagi untuk KKN.
Sebelum sistem online, semua dokumen penawaran hanya ada di lingkungan panitia dan peserta, kalo kedua pihak itu bersepakat bisa dilakukan perubahan-perubahan sebelum ada pemeriksaan dari pihak berwenang atau institusi pengawasan. Belum lagi praktek melokalisir pengumuman lelang sehingga hanya kalangan terbatas yang tahu.
Dengan sistem online ini, seluruh Indonesia tau ada lelang di kabupaten anu.. dan melalui LKPP bisa dilakukan audit atas lelang-lelang tersebut. Walau terbayang berapa ribu dokumen yang ada di sana

Kecuali LKPP ikut KKN gak tau deh...

Dan setau saya LKPP terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem ini dengan didukung oleh kita-kita melalui forum ini sebagai masukan..
Yang penting kita bergerak ke arah kebaikan dan kebenaran, walau lambat tapi terus bergerak..
Wassalam
Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests