Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 16/2018, dan lain-lain
Mario Satya
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 09 Feb 2015, 14:49

Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Postby Mario Satya 05 May 2015, 01:30

Salam para pakar PBJ mohon kiranya dpt menyampaikan pandangan atau masukan/petunjuk terkait dgn topik saya diatas, karna kami telah melakukan Rapat koordinasi terkait dgn pembentukan ULP di Kabupaten kami, namun dari rapat tersebut terjadi perbedaan dlm penyampaian pendapat terkait dgn pembentukan ULP tersebut, dan akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa pembentukan ULP nantinya melekat pada Dinas PU yg akan dibuat berdasarkan keputusan Bupati, yg kepala ULPnya dijabat oleh Sekretaris Dinas PU itu sendiri.

Dasar pembentukan yg diterbitkan dgn keputusan Bupati ini apa yg saya pahami sdh benar, sesuai dgn aturan yg ada. tapi benarnya, hanya ada pada dasar pembentukannya yaitu dgn Surat keputusan seorang kepala daerah yg dalam hal ini oleh Bupati.

nah ketika masukan yg saya sampaikan menurut apa yg saya pahami terkait dgn aturan pembentukan ULP ini tdk merubah kesimpulan atau hasil dari pada rapat koordinasi pembentukan ULP itu sendiri. oleh karena itu saya menyampaikan bahwa pembentukan ULP ini cacat dari segi hukum dan itu di tanggapi dgn emosi oleh Kadis PUnya. he..hee..eee :whoe:

Karna yg saya pahami terkait dgn pembentukan ULP yaitu pertama : pada Pasal 14, serta pasal 130 Peraturan Presiden ttg pngadaan barang/jasa, Perka LKPP, serta Permendageri No. 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah, dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Pasal 1 Ayat 6 pada Permendageri ini, dgn jelas menyebutkan bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Biro/Bagian/Subbagian pada Sekretariat Daerah.

dan juga salah satu poin penting pada pasal 4 ayat 1, Permendageri No. 99 tahun 2014 Bupati/Walikota membentuk ULP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. dan pada Pasal 11 ayat 1 jelas disebutkan bahwa Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian/Subbagian Sekretariat Daerah.

Oleh karena itu saya minta kepada para suhu yg lebih mengetahi agar diberikan petunjuk terkait dgn pemahaman saya yg saya telah sampaikan, apakah sdh sesusi atau memang demikian sesuai dgn pemahaman saya.
Aditya Adil
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 17 Jun 2015, 10:29

Re: Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Postby Aditya Adil 18 Jun 2015, 09:04

Selamat pagi pak,
saya rasa pandangan bapak sudah sesuai karena sudah disandarkan pada regulasi yang ada..

Saya anjurkan bapak untuk konsultasi dengan Inspektorat Kota/Kabupaten setempat, bila tetap keukeuh melanggar regulasi yang ada bapak bisa koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berlokasi di ibukota provinsi tempat bapak tinggal.
Untuk kepala dinas nya ataupun pejabat struktural yang lain apabila kurang berkenan, minta para beliau untuk koordinasi dengan BPKP daripaDa jadi temuan atau permasalahan di kemudian hari oleh BPK atau lembaga negara lainnya.
Semoga bisa membantu,,,

Regards,


Aditya.R.Adil
jazilatuljakarta
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 04 Sep 2015, 11:40
Contact:

Re: Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Postby jazilatuljakarta 04 Sep 2015, 11:43

baru tahu nih .. capat pintar aku

Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

Login · Register