mohon pendapat tarif tertinggi fullboard hotel

Diskusi tentang Jasa Lainnya berdasarkan Perpres 16/2018
emm5an
Newbie
Newbie
Posts: 18
Joined: 13 Oct 2011, 19:20

mohon pendapat tarif tertinggi fullboard hotel

Postby emm5an 08 Oct 2014, 09:44

Mohon pendapat para praktisi pengadaan, jika ada kasus sebagai berikut:

pemeriksa berpendapat bahwa penggunaan harga penawaran langsung dari hotel tidak dapat disamakan dengan Public Rate karena harga penawaran tersebut bersifat tertutup dan hanya diketahui dari pihak hotel dan Pantia Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian pemeriksa juga menyatakan bahwa public rate tesebut berfungsi sebagai batasan tertinggi harga satuan yang ditetapkan dalam SPK/Kontrak.
Atas hal ini kami berpendapat sebagai berikut,
Pasal 66 ayat 3 menyatakan bahwa nilai total HPS bersifat Terbuka dan tidak rahasia kemudian pada pasal 66 ayat 5 huruf b menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan dalam hal ini pemeriksa berpendapat Brosur Public Rate merupakan sebagai dasar batas tertinggi harga satuan yang ditetapkan dalam SPK/Kontrak.
Namun demikian sesuai dengan pernyataan kami sebelumnya bahwa Brosur Public Rate adalah sebagai Salah satu Acuan HPS dan bukan merupakan satu-satunya Acuan. HPS yang seharusnya dijadikan batasan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 pada Bab VII Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Hal VII-5 menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk negosiasi harga dalam penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Brosur Public Rate dari hotel tersebut adalah bagian dari HPS menjelang pelaksanaan kegiatan fullboard akan dilakukan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat 7 perpres 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini lah yang krusial dalam pembentukan HPS oleh PPK. Didalam usaha perhotelan mengenal Low Season (musim sepi) dan Peak Season (Musim Ramai) sehingga tarif terbuka yang diketahui oleh masyarakat justru tidak dapat disamakan dengan Surat Penawaran Harga dimana hal ini adalah ketentuan utama dalam proses pengadaan itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Perka LKPP No 14 Tahun 2012 pada Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat angka 5 yaitu Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada Kelompok Kerja ULP. Jika Penawaran menggunakan Public Rate sebagai batas tertinggi maka akan tercipta ketidakseimbangan Hukum Jual beli dimana Harga akan naik jika permintaan Naik.
Kemudian Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 diubah PMK 31/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Satuan kegiatan Fullboard berfungsi Sebagai Batas Estimasi. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Fullboard didasarkan pada batas pagu Anggaran yang disesuaikan dengan Kondisi saat kegiatan tersebut akan dilakukan.
Dengan demikian kami tidak menyepakati bahwa Dokumen Public Rate hotel adalah batas tertinggi harga satuan yang ditetapkan dalam SPK/Kontrak

Return to “Jasa Lainnya”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

Login · Register