persyaratan tender membingungkan

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 16/2018
masiponk
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 06 Dec 2012, 06:01

persyaratan tender membingungkan

Postby masiponk 23 May 2014, 17:43

sy mau tanya kawan-kawan,,, begini sejak diperlakukan PP 46 soal perpajakan (1%) kan sudah dinyatakan final, dan kita tidak perlu membayar / lapor pph 25 badan kan...,,, nah mengenai salah satu persyaratan administrasi tender kok masih mengharuskan melaporkan Pph 25 badan??? sedang KPP sendiri sudah menggantinya dgn pph final? bagaimana ini?? dimana panitia pengadaan barang kadang "katrok" ngotot harus melaporkan,, apakah ini bisa menggugurkan penawaran kita? tks
Aveka
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 257
Joined: 25 Apr 2012, 07:05

Re: persyaratan tender membingungkan

Postby Aveka 28 May 2014, 06:46

masiponk wrote:sy mau tanya kawan-kawan,,, begini sejak diperlakukan PP 46 soal perpajakan (1%) kan sudah dinyatakan final, dan kita tidak perlu membayar / lapor pph 25 badan kan...,,, nah mengenai salah satu persyaratan administrasi tender kok masih mengharuskan melaporkan Pph 25 badan??? sedang KPP sendiri sudah menggantinya dgn pph final? bagaimana ini?? dimana panitia pengadaan barang kadang "katrok" ngotot harus melaporkan,, apakah ini bisa menggugurkan penawaran kita? tks

Memang msh ada panitia yg belum ter'update'.. seharusnya dalam persyaratan kualifikasi dicantumkan PPh Pasal 25/Pasal 29/Pasal 4 Ayat 2..
Banyak yang melihat, Tidak sedikit yang mengawasi

AVK
masiponk
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 06 Dec 2012, 06:01

Re: persyaratan tender membingungkan

Postby masiponk 28 May 2014, 08:53

maksudnya gimana gan???,,, seharusnya dicantumkan apa tidak??? kok makin bingung sy melihat balasan dari sampean :blur:
Lisna
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 28 May 2014, 14:29

Re: persyaratan tender membingungkan

Postby Lisna 28 May 2014, 15:39

masiponk wrote:sy mau tanya kawan-kawan,,, begini sejak diperlakukan PP 46 soal perpajakan (1%) kan sudah dinyatakan final, dan kita tidak perlu membayar / lapor pph 25 badan kan...,,, nah mengenai salah satu persyaratan administrasi tender kok masih mengharuskan melaporkan Pph 25 badan??? sedang KPP sendiri sudah menggantinya dgn pph final? bagaimana ini?? dimana panitia pengadaan barang kadang "katrok" ngotot harus melaporkan,, apakah ini bisa menggugurkan penawaran kita? tks



kalau menggugurkan atau tidaknya itu keputusan dan kebijakan panitia itu sendiri, tapi kalo menurut sepengetahuan saya untuk PPh Pasal 25 kita wajib melaporkan jika penghasilan di badan usaha tahun sebelumnya lebih dari 50.000.000 atau 100.000.000 juta sepertinya, dan untuk badan usaha yang pengahasilannya kurang dari yang saya sebutkan tadi menggunakan PPh Pasal 4 ayat 2.

CMIIW
info selengkapnya silahkan lihat di link berikut.http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1217-tarif-efektif-pph-badan
Orang Termiskin di Dunia Bukanlah Mereka Yang Tak Punya Apa-Apa, Tapi Mereka Yang Punya Segalanya Tapi Tak Pernah Bersyukur & Selalu Meminta Lebih #SP
masiponk
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 06 Dec 2012, 06:01

Re: persyaratan tender membingungkan

Postby masiponk 28 May 2014, 21:16

"kalau menggugurkan atau tidaknya itu keputusan dan kebijakan panitia itu sendiri" klopun menggugurkan, dasarnya apa? (harus merujuk PP terbaru mestinya) sbb, hal ini sudah kami bicarakan dengan AR,, dan petugas (teler) juga tidak mau kalo kita melaporkan nihil untuk masa pph pasal 25 badan,alasan mereka udah jelas, klo WP udah kategori bruto dibawah 4,8 m, maka secara otomatis kewajiban bayar & lapor masa pph 25, udah tergantikan dengan PP 46 pasal 2 itu.
yudhi.satria
Newbie
Newbie
Posts: 80
Joined: 10 Jan 2013, 07:47

Re: persyaratan tender membingungkan

Postby yudhi.satria 28 Aug 2014, 15:03

masiponk wrote:sy mau tanya kawan-kawan,,, begini sejak diperlakukan PP 46 soal perpajakan (1%) kan sudah dinyatakan final, dan kita tidak perlu membayar / lapor pph 25 badan kan...,,, nah mengenai salah satu persyaratan administrasi tender kok masih mengharuskan melaporkan Pph 25 badan??? sedang KPP sendiri sudah menggantinya dgn pph final? bagaimana ini?? dimana panitia pengadaan barang kadang "katrok" ngotot harus melaporkan,, apakah ini bisa menggugurkan penawaran kita? tks


Mungkin karena pengenaan PPh Final 1% hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang sudah dinyatakan omzet brutonya kurang dari 4,8M (dibuktikan dengan SKB?) Otomatis masih ada wajib pajak yang omzetnya diatas 4,8M atau yang omzetnya masih di bawah 4,8M tapi belum punya SKB dari KPP, yang masih dikenakan PPh normal dan hitungannya pasti bukan 1% lagi?
Melalui forum ini kami mencari ilmu untuk melaksanakan pengadaan yang lebih baik, semoga Allah SWT melindungi ikhtiar kami... Amin

Return to “Barang”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register