Rencana Umum Pengadaan

[khalid]

Yth Bapk/ibu

Jika PA/KPA sudah mengumumkan RUP pada awal tahun anggaran..
Namun karena ada instruksi penghematan anggaran (Inpres no 7 tahun 2011), ada item lelang pada RUP sebelumnya juga rencananya akan dihemat/tidak jadi dilelang..
apa langkah yang mesti diambil PA/KPA?, apakah PA/KPA boleh membuat pengumuman koreksi atas pengumuman RUP sebelumnya?

T'Kasih

Tidak usah.

Namanya saja rencana, kalau tidak direalisasikan ya tidak apa-apa

Nah kalau kasusnya seperti ini gimana pak, misalnya awal tahun kami mengumumkan RUP. Nah di bulan juni ini ada revisi DIPA sehingga salah satunya menambah jumlah belanja modal baik secara kuantitas maupun harga ataupun penambahan item baru dan harus dilelangkan. Apakah perlu mengumumkan ulang RUP yang telah direvisi?

Terima kasih sebelumnya

Jawaban saya tetap, yaitu tidak usah direvisi

Namanya rencana, ya bisa saja berubah. Yang dijadikan patokan untuk ikut lelang khan pengumuman pengadaannya, bukan pengumuman RUP.

[tono]

Jawaban saya tetap, yaitu tidak usah direvisi

Namanya rencana, ya bisa saja berubah. Yang dijadikan patokan untuk ikut lelang khan pengumuman pengadaannya, bukan pengumuman RUP.

contohnya seperti ini pak, di RUP tidak ada pengadaan laptop. Namun karena ada revisi DIPA dan disetujui oleh DJA/DJPBN, maka bulan juni ini ada pengadaan laptop yang tidak ada di RUP. Apakah ini tidak bermasalah seandainya tidak ada mekanisme revisi pengumuman?

terima kasih

[khalid]

Jawaban saya tetap, yaitu tidak usah direvisi

Namanya rencana, ya bisa saja berubah. Yang dijadikan patokan untuk ikut lelang khan pengumuman pengadaannya, bukan pengumuman RUP.

contohnya seperti ini pak, di RUP tidak ada pengadaan laptop. Namun karena ada revisi DIPA dan disetujui oleh DJA/DJPBN, maka bulan juni ini ada pengadaan laptop yang tidak ada di RUP. Apakah ini tidak bermasalah seandainya tidak ada mekanisme revisi pengumuman?

terima kasih

Tidak apa-apa, asal pengadaan laptopnya diumumkan

Kalau ada pemeriksaan, khan ada bukti revisi anggaran yang dilakukan setelah RUP

[tono]

Jawaban saya tetap, yaitu tidak usah direvisi

Namanya rencana, ya bisa saja berubah. Yang dijadikan patokan untuk ikut lelang khan pengumuman pengadaannya, bukan pengumuman RUP.

saya konsultasikan ke LKPP, bila ada perubahan terhadap RUP akibat perubahan DIPA/DIP maka harus diumumkan kembali. Berikut saya copykan jawabannya :

"Sehubungan dengan email Saudara, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan diumumkan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan, jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan pada rencana pengadaan baik jenis, jumlah, anggaran dan lainnya, maka Rencana Umum Pengadaan yang baru hasil revisi harus diumumkan kembali.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, silahkan kunjungi banner "kumpulan pertanyaan PBJ " di sebelah kanan bawah halaman utama website LKPP atau di http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... od=browseP


Demikian disampaikan
Wasalam

Nurlisa Arfani
Kasubdit Advokasi
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah"

[khalid]

Nah, ini termasuk tidak konsistenan dari LKPP. Salah satu yang berubah adalah akibat dari tidak mengumumkan RUP. Sekarang tidak membatalkan lelang lagi apabila tidak mengumumkan RUP

[trie]

Ini berkaitan dengan eproc, admin agency dari SKPD akan memasukkan semua paket pekerjaan ke LPSE termasuk kode rekeningnya. Panitia Pengadaan akan membuat paket lelang berdasarkan kode rekening yang telah dibuat admin agency. Apabila panitia membuat paket pekerjaan, akan muncul pilihan kode rekening, disini apabila dr admin agency belum memasukkan paket dan kode rekening dimaksud maka panitia tidak bisa membuat paket lelang. Saya pernah mencoba membuat paket lelang tetapi dr admin agency belum memasukkan kode rekening, saya tidak bisa melanjutkan membuat paket lelang karena tidak menmukan kode rekening untuk pekerjaan yang akan saya buat. Dari sini saya menyimpulkan, apabila ada penambahan paket baru yang belum masuk di RUP atau admin agency belum masukkan data paket pekerjaan maka panitia tidak bisa membuat paket pengadaan...Mohon koreksi, maklum msh amatir...

[guskun]

Nah, ini termasuk tidak konsistenan dari LKPP. Salah satu yang berubah adalah akibat dari tidak mengumumkan RUP. Sekarang tidak membatalkan lelang lagi apabila tidak mengumumkan RUP

kan yang ngomong orangnya beda ......

[guskun]

Ini berkaitan dengan eproc, admin agency dari SKPD akan memasukkan semua paket pekerjaan ke LPSE termasuk kode rekeningnya. Panitia Pengadaan akan membuat paket lelang berdasarkan kode rekening yang telah dibuat admin agency. Apabila panitia membuat paket pekerjaan, akan muncul pilihan kode rekening, disini apabila dr admin agency belum memasukkan paket dan kode rekening dimaksud maka panitia tidak bisa membuat paket lelang. Saya pernah mencoba membuat paket lelang tetapi dr admin agency belum memasukkan kode rekening, saya tidak bisa melanjutkan membuat paket lelang karena tidak menmukan kode rekening untuk pekerjaan yang akan saya buat. Dari sini saya menyimpulkan, apabila ada penambahan paket baru yang belum masuk di RUP atau admin agency belum masukkan data paket pekerjaan maka panitia tidak bisa membuat paket pengadaan...Mohon koreksi, maklum msh amatir...

Substansi yang disampaikan sudah betul.
1) Pemaketan adalah kewenangan PA/KPA.
Oleh karena itu, kode paket hanya dibuat atas permintaan atau penetapan PA/KPA.
SPSE memanfaatkan RUP sebagai bukti bahwa paket sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
Oleh karena itu, secara teknis, jika ada paket baru di tengah tahun, admin LPSE tetap akan meminta penegasan atau meminta pemberitahuan dari PA/KPA.
Meskipun bentuk formal nya tidak harus revisi RUP, LPSE menjaga prinsip pemaketan merupakan kewenangan PA/KPA

2) Pemilihan kewenangan Pokja ULP
Pokja ULP hanya bisa melaksanakan pemilihan atas paket2 yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA

[khalid]

Nah, ini termasuk tidak konsistenan dari LKPP. Salah satu yang berubah adalah akibat dari tidak mengumumkan RUP. Sekarang tidak membatalkan lelang lagi apabila tidak mengumumkan RUP

kan yang ngomong orangnya beda ......

Masalahnya, mereka mewakili lembaga yang sama

[Rahman Tunggal]

Nah, ini termasuk tidak konsistenan dari LKPP. Salah satu yang berubah adalah akibat dari tidak mengumumkan RUP. Sekarang tidak membatalkan lelang lagi apabila tidak mengumumkan RUP

kan yang ngomong orangnya beda ......

Masalahnya, mereka mewakili lembaga yang sama

Terkadang memang aturan cendrung suka-suka bila dilapazkan dengan lisan. Pendapat memang cendrung innovatif dan flaksible tergantung dimana dan dengan siapa ia disampaikan. Namun namanya substansi,.......nggak tuh!

Kalau saya sih selama paket tersebut DIUMUMKAN SECARA LUAS, maka prinsip TRANSPARANSI dan AKUTABEL telah terakomodir.
Yang penting maksud dan tujuan mengapa diumumkan TELAH memenuhi.

@ Pak Khalid, Jangankan satu lembaga, satu kepala saja bisa berlainan, hari ini ngomong A, ntar dua atau tiga jam ngomongnya bisa B. it's lumrah dan/atau manusiawi.