Perpres 70/2012

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
arieq
Site Admin
Site Admin
Posts: 248
Joined: 22 Sep 2012, 18:54

Re: Perpres 70/2012

Postby arieq 25 Sep 2012, 13:48

Benny wrote:jika e-proc berarti menjadi
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan seleksi;
(krn pengumuman kamis, sabtu bisa penjelasan...3hr kalender)


Perbedaan persepsinya disitu pak benny, karena kalau di tempat saya, hari sabtu tidak termasuk hari kerja, makanya saya bilang paling cepat pemberian penjelasan itu baru hari senin.
ANJAY
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 30 Jul 2011, 17:48
Location: RIAU

Re: Perpres 70/2012

Postby ANJAY 25 Oct 2012, 05:44

:nite: MAAF MAS PASAL ITU UTK KONSULTAN PRAKUALIFIKASI APA PKI JAMINAN PENAWARAN? DIKABUPATEN KAMI HK SENIN-SABTU, UTK PERHATIAN P. UMUM TOLONG ARTIKAN KATA "SEJAK HARI" DAN "SETELAH" DALAM PENGATURAN JADWAL, TENTU KATA INI BS SALAH DIARTIKAN JIKA KT INGIN MENYUSUN JADWAL TERCEPAT
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby khalid 25 Oct 2012, 07:31

ANJAY wrote::nite: MAAF MAS PASAL ITU UTK KONSULTAN PRAKUALIFIKASI APA PKI JAMINAN PENAWARAN? DIKABUPATEN KAMI HK SENIN-SABTU, UTK PERHATIAN P. UMUM TOLONG ARTIKAN KATA "SEJAK HARI" DAN "SETELAH" DALAM PENGATURAN JADWAL, TENTU KATA INI BS SALAH DIARTIKAN JIKA KT INGIN MENYUSUN JADWAL TERCEPAT


1. Jangan pakai huruf besar SEMUA :yellow:
2. Jasa Konsultansi tidak menggunakan jaminan penawaran (Penjelasan Pasal 67 Ayat 2)
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
demanu
Newbie
Newbie
Posts: 16
Joined: 03 Jun 2012, 11:59

Re: Perpres 70/2012

Postby demanu 26 Oct 2012, 06:38

kami panitia mulai bersiap melaksanakan lelang mendahului untuk pekerjaan yang harus sudah mulai per 1 Januari (makanan pasien, obat, cleaning service dll)...
Yang menjadi masalah kami adalah aturan pada Perpres 70 khususnya pasal 73 (1.a) bahwa pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan setelah penetapan APBD, sedangkan APBD biasanya ditetapkan pada akhir tahun, sehingga tidak mencukupi waktu untuk pelelangan dengan waktu pelaksanaan per1 januari...
Bagaimana menyikapi hal ini? kenapa revisi perpres justru menghambat percepatan pelaksanaan pekerjaan? :noway:
Mohon masukan dari rekan-rekan...terima kasih
Benny
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 553
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby Benny 06 Nov 2012, 07:39

demanu wrote:kami panitia mulai bersiap melaksanakan lelang mendahului untuk pekerjaan yang harus sudah mulai per 1 Januari (makanan pasien, obat, cleaning service dll)...
Yang menjadi masalah kami adalah aturan pada Perpres 70 khususnya pasal 73 (1.a) bahwa pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan setelah penetapan APBD, sedangkan APBD biasanya ditetapkan pada akhir tahun, sehingga tidak mencukupi waktu untuk pelelangan dengan waktu pelaksanaan per1 januari...
Bagaimana menyikapi hal ini? kenapa revisi perpres justru menghambat percepatan pelaksanaan pekerjaan? :noway:
Mohon masukan dari rekan-rekan...terima kasih


Pengalaman rekanan yang prnah melaksanakan : entah bisa dibenarkan atau tidak, lelang dilaksanakan setelah 1 januari...tetapi pembayaran pekerjaan volumenya dihitung sejak 1 januari (pembayaran mundur), yang artinya per 1 januari dilaksanakan secara swakelola dulu setelah pemenang lelang ada baru akan dibayar/diganti. Jika obat-obatan maka bisa merujuk penunjukkan langsung pasal 38 ayat (5).d
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 365
Joined: 31 Mar 2011, 05:32

Re: Perpres 70/2012

Postby Khairil Khai 11 Nov 2012, 11:44

Benny wrote:
demanu wrote:kami panitia mulai bersiap melaksanakan lelang mendahului untuk pekerjaan yang harus sudah mulai per 1 Januari (makanan pasien, obat, cleaning service dll)...
Yang menjadi masalah kami adalah aturan pada Perpres 70 khususnya pasal 73 (1.a) bahwa pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan setelah penetapan APBD, sedangkan APBD biasanya ditetapkan pada akhir tahun, sehingga tidak mencukupi waktu untuk pelelangan dengan waktu pelaksanaan per1 januari...
Bagaimana menyikapi hal ini? kenapa revisi perpres justru menghambat percepatan pelaksanaan pekerjaan? :noway:
Mohon masukan dari rekan-rekan...terima kasih


Pengalaman rekanan yang prnah melaksanakan : entah bisa dibenarkan atau tidak, lelang dilaksanakan setelah 1 januari...tetapi pembayaran pekerjaan volumenya dihitung sejak 1 januari (pembayaran mundur), yang artinya per 1 januari dilaksanakan secara swakelola dulu setelah pemenang lelang ada baru akan dibayar/diganti. Jika obat-obatan maka bisa merujuk penunjukkan langsung pasal 38 ayat (5).d


Bulan Januari 2012 pernah saya tanyakan kpd instruktur LKPP mengenai 1 mata anggaran yg dilaksnakan dgn 2 cara yaitu swakelola dan Pelelangan krn ada kendala dlm pelaksanaan pelelangannya. instruktur tersebut sepakat dgn cara tersebut dgn menekankan bbrp administrasi yg hrs dipenuhi.

Pada Akhir November 2011 saya melelang kegiatan Jasa Kebersihan utk penyapuan jalan. karena adanya pelelangan gagal sehingga terpasksa dilelang ulang kemudian terdapat sanggahan, akhirnya penendatangan kontrak baru terlaksana akhir januari 2012. pdhl rencana awal penandatanganan kontrak pd awal januari.
pada awal januari 2012 pihak dinas memutuskan melakukan swakelola krn kegiatan penyapuan jalan sangat penting utk pelayanan kebersihan dan kelancaran pengguna jalan. setelah kontrak di TTD mk pd bulan pebruari sdh menjadi tanggungan Pihak Ketiga pemenang lelang.
Penganfraan keuangan pd bulan Januari LS bendahara dan selanjutnya LS Pihak Ketiga.

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register