Pasal 16 Perpres 54/2010

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
wahyue
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 140
Joined: 13 Mar 2012, 09:57

Pasal 16 Perpres 54/2010

Postby wahyue 26 Mar 2012, 13:29

Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

perhatikan kalimat berikut :

Memasak nasi dapat dilakukan dengan kompor gas atau kompor minyak tanah.

artinya

memasak nasi bisa juga menggunakan kompor briket batubara maupun kayu bakar, tidak harus menggunakan kompor gas atau kompor minyak tanah.

usulan : kata dapat dihilangkan.
-----
mohon maaf lahir dan batin
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Pasal 16 Perpres 54/2010

Postby khalid 27 Mar 2012, 15:10

wahyue wrote:Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

perhatikan kalimat berikut :

Memasak nasi dapat dilakukan dengan kompor gas atau kompor minyak tanah.

artinya

memasak nasi bisa juga menggunakan kompor briket batubara maupun kayu bakar, tidak harus menggunakan kompor gas atau kompor minyak tanah.

usulan : kata dapat dihilangkan.


Kalau nilainya dibawah 100 juta (untuk barang/konstruksi/jasa lainnya) atau dibawah 50 juta (untuk konsultansi) dan metode pemilihan penyedianya adalah lelang umum/sederhana/penunjukan langsung, maka DAPAT dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
Tapi kalau menggunakan pengadaan langsung, maka HARUS dilakukan oleh pejabat pengadaan.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
wahyue
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 140
Joined: 13 Mar 2012, 09:57

Re: Pasal 16 Perpres 54/2010

Postby wahyue 27 Mar 2012, 20:22

khalid wrote:
wahyue wrote:Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

perhatikan kalimat berikut :

Memasak nasi dapat dilakukan dengan kompor gas atau kompor minyak tanah.

artinya

memasak nasi bisa juga menggunakan kompor briket batubara maupun kayu bakar, tidak harus menggunakan kompor gas atau kompor minyak tanah.

usulan : kata dapat dihilangkan.


Kalau nilainya dibawah 100 juta (untuk barang/konstruksi/jasa lainnya) atau dibawah 50 juta (untuk konsultansi) dan metode pemilihan penyedianya adalah lelang umum/sederhana/penunjukan langsung, maka DAPAT dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
Tapi kalau menggunakan pengadaan langsung, maka HARUS dilakukan oleh pejabat pengadaan.


pak khalid, bukan itu yang saya maksudkan.
coba lihat kalimat di Pasal 16 ayat 1 dan 2 :

...dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

berarti kan tidak harus dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan; dapat juga dilaksanakan bukan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan ?

Hal ini sudah ada di Keppres 80/2003 (Pasal 10 ayat 2) dan akhirnya direvisi/dibetulkan di Perpres 8/2006 (kata dapat dihilangkan). Silahkan disimak.
Saya heran kok kesalahan ini terulang di Perpres 54/2010 :swt:
-----
mohon maaf lahir dan batin
priyantoro
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 294
Joined: 26 May 2011, 22:11

Re: Pasal 16 Perpres 54/2010

Postby priyantoro 28 Mar 2012, 00:03

wahyue wrote:pak khalid, bukan itu yang saya maksudkan.
coba lihat kalimat di Pasal 16 ayat 1 dan 2 :
...dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
berarti kan tidak harus dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan; dapat juga dilaksanakan bukan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan ?
Wahh... kalau gitu banyak yang harus dibenahi Perpres 54 ini... termasuk ini juga ya pak (gak usah jauh-jauh) yang paling depan saja Pasal 1 (no. 14) :
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
setelah diubah menjadi :
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak harus diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Kira-kira Barang apa ya.... :blur:
Salam Pengadaan... :hi:
wahyue
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 140
Joined: 13 Mar 2012, 09:57

Re: Pasal 16 Perpres 54/2010

Postby wahyue 28 Mar 2012, 11:59

priyantoro wrote:
wahyue wrote:pak khalid, bukan itu yang saya maksudkan.
coba lihat kalimat di Pasal 16 ayat 1 dan 2 :
...dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
berarti kan tidak harus dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan; dapat juga dilaksanakan bukan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan ?
Wahh... kalau gitu banyak yang harus dibenahi Perpres 54 ini... termasuk ini juga ya pak (gak usah jauh-jauh) yang paling depan saja Pasal 1 (no. 14) :
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
setelah diubah menjadi :
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak harus diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Kira-kira Barang apa ya.... :blur:
Salam Pengadaan... :hi:


mohon maaf saya tidak mengerti maksud komentar pak priyantoro, saya tidak mengusulkan kata dapat diganti dengan kata tidak harus :swt:
menurut saya Pasal 16 tsb (ayat 1 dan 2) harus menunjukkan kepastian, siapa yang melaksanakan.
silahkan simak Pasal 10 ayat 2 Keppres 80/2003 dan Perpres 8/2006 (walaupun dua-duanya sudah tidak berlaku), perhatikan kata apa yang dihilangkan dan silahkan disimpulkan sendiri kenapa dihilangkan :lol:
-----
mohon maaf lahir dan batin
Arief.Dj
Newbie
Newbie
Posts: 25
Joined: 29 Feb 2012, 10:39

Re: Pasal 16 Perpres 54/2010

Postby Arief.Dj 04 Apr 2012, 06:38

..bener juga sih, terutama kalo dibandingkan dengan kata 'dapat' pada pasal 15..tapi itu gak substansi.. hehe..

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register