SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
kuspriyono
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 26 Aug 2013, 09:37

SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Postby kuspriyono 27 Aug 2013, 08:31

Setiap awal tahun dimana dimulainya proses awal pelelangan pengadaan barang dan jasa, hampir di semua daerah di Indonesia disibukkan dengan polemik penentuan jenis kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan penyediaan pengadaan barang dan jasa. Pemahaman panitia pengadaan barang dan jasa yang kurang terhadap jenis kegiatan dan perizinannya menyebabkan polemik ini. Banyak panitia yang memahami persyaratan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan syarat no. 1 ( Perpres NO. 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1) adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, Pasal 5
SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan: c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009) bidang perdagangan ada pada kategori "G" dan Golongan Pokok 45 sampai dengan 49, selain itu bukan bidang perdagangan dan hampir semua bidang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri seperti Jasa Boga/chatering, Hotel dan sejenisnya, Jasa Event Organizer ( Impresariat & MICE ) diatur dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan legalitasnya berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan Oleh Dinas Pariwisata atau BPT/KPT Kabupaten/Kota dan lain-lain.
dixie
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 274
Joined: 15 Jan 2012, 06:57
Location: Manado

Re: SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Postby dixie 27 Aug 2013, 14:40

Untuk jasa konsultan Konstruksi SIUP tidak diminta oleh Pokja
Untuk yg di daerah tidak mengenal SIUP Kecil/Besar
Batasan Nilai SIUP Juga tidak relevan dengan Perpress 54.
Sebaiknya diseragamkan saja. Perlu penyempurnaan.
kuspriyono
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 26 Aug 2013, 09:37

Re: SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Postby kuspriyono 27 Aug 2013, 15:37

Sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dalam menentukan besar/kecinya perusahaan antara penentuan kategori SIUP dengan kategori nilai paket untuk pelelangan. Kalau SIUP didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, dan yang dijadikan acuan untuk besar/kecilnya SIUP adalah Nilai Kekayaan Bersih seperti pada :Pasal 3
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Sementara Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 100 ayat 3 :Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. jadi Kategori besar/kecilnya SIUP tidak dapat disamakan dengan kategori besar/kecilnya nilai paket. tetapi hal ini jarang dipahami oleh pengusaha dan panitia lelang.
londoe
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 25 Oct 2016, 08:58

Re: SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Postby londoe 25 Oct 2016, 09:10

saya mau nanya perusahaan yang melakukan kegiatan diluar sektor perdagangan apakah perlu SIUP?
contohnya perhotelan..
mohon pencerahannya..
@onion25@
Syafaq Zan
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 27 Aug 2015, 08:49

Re: SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Postby Syafaq Zan 03 Nov 2016, 10:42

Setelah Hotel dinyatakan bisa dioperasionalkan, pada umumnya Hotel mulai dioperasionalkan walau proses pembangunan belum mencapai 100 %, hal ini tergantung dari kebijakan owner Hotel. Namun untuk menjalankan atau mengoperasionalkan Hotel, ada beberapa perizinan yang harus diselesaikan untuk menghindari adanya sweping atau penertiban ataupun denda yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Berikut instansi terkait yang mengeluarkan Surat Izin:

Akta Pendirian Perusahaan OLEH Departmen Kehakiman
Surat Keterangan Domisili Perusahaan OLEH Kecamatan
NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) OLEH Dirjen Pajak
Izin Usaha Hotel Bintang OLEH Departmen Pariwisata
SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) OLEH Departmen Perdagangan
TDP OLEH Departmen Perdagangan
SITU ( Izin Gangguan/HO ) OLEH Pemda
No Pokok Pajak Daerah OLEH Dispenda
IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) OLEH Pemda
SIPPT OLEH Pemprov
Izin Penggunaan Bangunan OLEH Pemda
Rekomendasi PLN OLEH PLN
Pemakaian Motor Disel OLEH Dept Pertambangan
Izin Usaha Kelistrikan OLEH Dept Pertambangan
Izin membangun Prasarana Jalan & tata air OLEH DEPT. PU
Izin Pengolahan Limbah OLEH Bapedalda
Izin/Rekomendasi dinas Kebakaran OLEH Dinas Kebakaran
Penggunaan Instalasi Penyalur petir OLEH Disnaker
Izin sementara pemakaian Lift OLEH Depnaker
Izin Pemakaian Elevator OLEH Depnaker
Izin Menggunakan gondola OLEH Depnaker
Laik Sehat OLEH Dept Kesehatan
dwi s
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 03 Apr 2013, 22:00

Re: SIUP HANYA UNTUK BIDANG PERDAGANGAN

Postby dwi s 22 Nov 2016, 12:45

kuspriyono wrote:Sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dalam menentukan besar/kecinya perusahaan antara penentuan kategori SIUP dengan kategori nilai paket untuk pelelangan. Kalau SIUP didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, dan yang dijadikan acuan untuk besar/kecilnya SIUP adalah Nilai Kekayaan Bersih seperti pada :Pasal 3
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Sementara Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 100 ayat 3 :Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. jadi Kategori besar/kecilnya SIUP tidak dapat disamakan dengan kategori besar/kecilnya nilai paket. tetapi hal ini jarang dipahami oleh pengusaha dan panitia lelang.


kuspriyono wrote:Sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dalam menentukan besar/kecinya perusahaan antara penentuan kategori SIUP dengan kategori nilai paket untuk pelelangan. Kalau SIUP didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, dan yang dijadikan acuan untuk besar/kecilnya SIUP adalah Nilai Kekayaan Bersih seperti pada :Pasal 3
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Sementara Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 100 ayat 3No. 54 Tahun 2010 pasal 100 ayat 3 :Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. jadi Kategori besar/kecilnya SIUP tidak dapat disamakan dengan kategori besar/kecilnya nilai paket. tetapi hal ini jarang dipahami oleh pengusaha dan panitia lelang.


Sebenarnya ada hubungannya, antara Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 100 ayat (3): Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yangmenuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

dengan pengelompokkan usaha, yaitu berdasar UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6:
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

sedangkan usaha yang bergerak di bidang perdagangan harus mempunyai SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 pasal 2:
(1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah; dan
c. SIUP Besar.
(3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
dan Pasal 3, serta
Pasal 5:
SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:
a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

untuk pasal 5 ini berhubungan dengan KBLI, yang terbaru adalah KBLI 2015, bisa dipelajari dan didownload di: http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Login · Register