pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Silakan saling berbagi contoh dokumen pengadaan, termasuk SBD yang sudah jadi, berita acara, format evaluasi, contoh pengumuman, dan dokumen apapun yang berkaitan dengan jasa konsultansi
zainul arifin
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 14 Feb 2013, 22:45

pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby zainul arifin 14 Feb 2013, 23:48

saya baru masuk dunia pbj dan mohon bantuan dari suhu-suhu pengadaan.
1. evaluasi kualifikasi dalam pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha apakah dengan pra kualifikasi?
2. dalam SDP konsultansi badan usaha pengadaan langsung (perka LKPP no 15 2012), tidak memuat jadual pemasukan dan evaluasi kualifikasi, tidak ada LDK, apakah ditambah sendiri?
3. pengadaan jasa konsultansi yang pagu anggaran sebesar 5 juta atau dibawahnya, apa perlu dibuatkan dokumen?
hidayat
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 393
Joined: 22 Apr 2012, 20:34

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby hidayat 18 Feb 2013, 09:10

zainul arifin wrote:saya baru masuk dunia pbj dan mohon bantuan dari suhu-suhu pengadaan.
1. evaluasi kualifikasi dalam pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha apakah dengan pra kualifikasi?
2. dalam SDP konsultansi badan usaha pengadaan langsung (perka LKPP no 15 2012), tidak memuat jadual pemasukan dan evaluasi kualifikasi, tidak ada LDK, apakah ditambah sendiri?
3. pengadaan jasa konsultansi yang pagu anggaran sebesar 5 juta atau dibawahnya, apa perlu dibuatkan dokumen?



1-2. Prinsip kualifikasi pada pengadaan langsung menggunakan pre knowledge (sudah banyak dibahas), tetapi pihak "hilir" banyak yang menanyakannya jadi yang saya lakukan selama ini mengalah membuat prakualifikasi tersendiri,, karena sering keluar pertanyaan "hilir" (tahu dari mana kalau tidak ada prakualifikasinya),,
3. cukup kuitansi saja dan hasil evaluasi teknisnya, tetapi tidak ada salanya SPK karena biasanya orang "hilir" semakin tebal dokumen merasa semakin afdol,,

Tulisan aiririah Tahapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dalam BAHPL Pekerjaan Konstruksi tsb:
1. Survei minimal terhadap 2 penyedia.
2. Undangan Dokumen Prakualifikasi
3. Pembukaan Dokumen Kualifikasi
4. Evaluasi Kualifikasi
5. Undangan Dokumen Penawaran
6. Pembukaan Dokumen Penawaran
7. Koreksi Aritmatik
8. Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis & harga)
9. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
10. Pembuatan BAHPL
11. Penetapan Penyedia
12. Pengumuman Penyedia
13. Penyerahan Hasil Proses Pengadaan Langsung ke PPK.
zainul arifin
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 14 Feb 2013, 22:45

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby zainul arifin 18 Feb 2013, 11:31

baru tahu ni istilah hilir (apa hilir mudik ya :) )
terima kasih atas pencerahannya. sangat membatu.
zainul arifin
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 14 Feb 2013, 22:45

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby zainul arifin 18 Feb 2013, 16:31

ada lagi ni pertanyaan

1. pengadaan langsung barang dibawah 50 juta apa harus dilakukan oleh pejabat pengadaan?

2. misal pembelian materei, atk, dan lain2 yang nilainya dibawah 10 juta apa juga harus dilakukan oleh pejabat pengadaan?, jika dilakukan oleh pejabat pengadaan, pejabat pengadaan apa perlu menandatangani kuitansi pengeluaran dari bendahara pengeluaran atau cukup tanda tangan di bukti pembelian (nota/ kuitansi)

3. pengadaan langsung melalui pembelian langsung (dibawah 50 juta) dengan nota pembelian atau kuitansi apa tidak perlu diumumkan di website atau papan pengumuman resmi?
Kasiman berutu
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 580
Joined: 10 Feb 2013, 16:54
Location: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby Kasiman berutu 18 Feb 2013, 18:25

hidayat wrote:
zainul arifin wrote:saya baru masuk dunia pbj dan mohon bantuan dari suhu-suhu pengadaan.
1. evaluasi kualifikasi dalam pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha apakah dengan pra kualifikasi?
2. dalam SDP konsultansi badan usaha pengadaan langsung (perka LKPP no 15 2012), tidak memuat jadual pemasukan dan evaluasi kualifikasi, tidak ada LDK, apakah ditambah sendiri?
3. pengadaan jasa konsultansi yang pagu anggaran sebesar 5 juta atau dibawahnya, apa perlu dibuatkan dokumen?



1-2. Prinsip kualifikasi pada pengadaan langsung menggunakan pre knowledge (sudah banyak dibahas), tetapi pihak "hilir" banyak yang menanyakannya jadi yang saya lakukan selama ini mengalah membuat prakualifikasi tersendiri,, karena sering keluar pertanyaan "hilir" (tahu dari mana kalau tidak ada prakualifikasinya),,
3. cukup kuitansi saja dan hasil evaluasi teknisnya, tetapi tidak ada salanya SPK karena biasanya orang "hilir" semakin tebal dokumen merasa semakin afdol,,

Tulisan aiririah Tahapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dalam BAHPL Pekerjaan Konstruksi tsb:
1. Survei minimal terhadap 2 penyedia.
2. Undangan Dokumen Prakualifikasi
3. Pembukaan Dokumen Kualifikasi
4. Evaluasi Kualifikasi
5. Undangan Dokumen Penawaran
6. Pembukaan Dokumen Penawaran
7. Koreksi Aritmatik
8. Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis & harga)
9. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
10. Pembuatan BAHPL
11. Penetapan Penyedia
12. Pengumuman Penyedia
13. Penyerahan Hasil Proses Pengadaan Langsung ke PPK.


kalau pengadaan langsung dengan pagu dibawah rp. 50 jt harus mengikuti tahapan diatas justru melanggar prinsip2 pengadaan. perpres 70 mengamanahkan untuk pengadaan langsung maka prosesnya cukup sederhana (pasal 58 ayat 5 pengadaan langsung konsultansi) yakni : permintaan penawaran, klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya. tidk perlu ada SPK dan cukup kuitansi. kalau tahapan mulai dari undangan prakualifikasi diperturutkan maka pengadaan itu terkesan diskrimnatif, tidak ada persaingan sehat, tidak efesien dan tidak efektif. kalau tahapan diatas diperturutkan maka yang lengkap SBU nya yang akan dipilih padahal ada penyedia yang lebih profesional tapi tidak punya SBU,
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
zainul arifin
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 14 Feb 2013, 22:45

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby zainul arifin 19 Feb 2013, 01:41

Kasiman berutu wrote:
hidayat wrote:
zainul arifin wrote:saya baru masuk dunia pbj dan mohon bantuan dari suhu-suhu pengadaan.
1. evaluasi kualifikasi dalam pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha apakah dengan pra kualifikasi?
2. dalam SDP konsultansi badan usaha pengadaan langsung (perka LKPP no 15 2012), tidak memuat jadual pemasukan dan evaluasi kualifikasi, tidak ada LDK, apakah ditambah sendiri?
3. pengadaan jasa konsultansi yang pagu anggaran sebesar 5 juta atau dibawahnya, apa perlu dibuatkan dokumen?



1-2. Prinsip kualifikasi pada pengadaan langsung menggunakan pre knowledge (sudah banyak dibahas), tetapi pihak "hilir" banyak yang menanyakannya jadi yang saya lakukan selama ini mengalah membuat prakualifikasi tersendiri,, karena sering keluar pertanyaan "hilir" (tahu dari mana kalau tidak ada prakualifikasinya),,
3. cukup kuitansi saja dan hasil evaluasi teknisnya, tetapi tidak ada salanya SPK karena biasanya orang "hilir" semakin tebal dokumen merasa semakin afdol,,

Tulisan aiririah Tahapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dalam BAHPL Pekerjaan Konstruksi tsb:
1. Survei minimal terhadap 2 penyedia.
2. Undangan Dokumen Prakualifikasi
3. Pembukaan Dokumen Kualifikasi
4. Evaluasi Kualifikasi
5. Undangan Dokumen Penawaran
6. Pembukaan Dokumen Penawaran
7. Koreksi Aritmatik
8. Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis & harga)
9. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
10. Pembuatan BAHPL
11. Penetapan Penyedia
12. Pengumuman Penyedia
13. Penyerahan Hasil Proses Pengadaan Langsung ke PPK.


kalau pengadaan langsung dengan pagu dibawah rp. 50 jt harus mengikuti tahapan diatas justru melanggar prinsip2 pengadaan. perpres 70 mengamanahkan untuk pengadaan langsung maka prosesnya cukup sederhana (pasal 58 ayat 5 pengadaan langsung konsultansi) yakni : permintaan penawaran, klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya. tidk perlu ada SPK dan cukup kuitansi. kalau tahapan mulai dari undangan prakualifikasi diperturutkan maka pengadaan itu terkesan diskrimnatif, tidak ada persaingan sehat, tidak efesien dan tidak efektif. kalau tahapan diatas diperturutkan maka yang lengkap SBU nya yang akan dipilih padahal ada penyedia yang lebih profesional tapi tidak punya SBU,


terima kasih atas sharingnya.
dalam benak saya (jika salah mohon diluruskan), dalam proses pengadaan barang jasa harus ada tanda bukti perjanjian (pasal 55 perpres 70). khusus untuk konsultansi disebutkan di ayat (pasal 55 ayat 4) spk digunakan untuk barang/kontruksi sampai dengan 200jt (50 juta ke bawah kuitansi, 10 juta ke bawah bukti pembelian) dan konsultansi sampai dengan 50 juta (50 juta kebawah, menurut saya Rp. 0 - 50jt). konsultansi sampai dengan 50 jt, SPK tetap digunakan tapi dengan proses yang sederhana, seperti tulisan bang kasiman (mulai permintaan penawaran sampai klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh pejabat sedang SPK oleh PPK). akan tetapi menurut juknis perpres 70 (perka lkpp no 14 2012), pengadaan langsung konsultansi berapapun nilainya yang sampai 50 jt SPK dilakukan lewat proses yang panjang itu. waduw tambah pusing ni.
Kasiman berutu
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 580
Joined: 10 Feb 2013, 16:54
Location: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby Kasiman berutu 02 Mar 2013, 22:00

kujang101 wrote:
Jika kita melihat Pasal 56 Perpres 70 ayat 4 hruf d dan ayat 4a, maka:
* Konstruksi dan Konsultansi pakai prakualifikasi;
* Pengadaan barang/jasa lainnya, tidak pakai pq.

Apakah benear demikian rekans?
[/quote][/quote]

kalau kita baca pasal 58 perpres 70 ayat (5) : pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode pengadaan langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifiaksi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon penyedia.
kalau kita bandingkan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana di pasal yang sama maka tahapannya lebih terperinci.
begitu juga dengan pengadaan langsung untuk konstruksi (pasal 57 ayat (5) huruf a. : pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, SERTA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENGGUNAKAN KUITANSI. huruf b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

saya tidak melihat perlunya proses prakualifiaksi yang njelimet disana. hanya saja prakualifikasi yang dimaksud pada pasal 56 ayat (4) sifatnya sederhana, dimana kita bisa menggunakan data lama atau meminta secara langsung ke penyedia data kualifikasinya sebelum kita undang untuk memasukkan penawaran.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Kasiman berutu
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 580
Joined: 10 Feb 2013, 16:54
Location: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby Kasiman berutu 04 Mar 2013, 20:08

kujang101 wrote:
Terima kasih, Pak Kasiman.
Tapi, mohon maaf, Pak. Di tempat kami, pemeriksa itu suka pura-pura tidak mengerti aturan (sehingga terkesan mencari banyak "setoran"), sehingga hal-hal yang dapat dinalarkan mereka minta peraturan tertulisnya. Sehubungan dengan itu, mohon pencerahan di mana dijelaskan bahwa PQ yang dimaksud adalah seperti yang Bapak uraikan di atas.


kalau penjelasan secara tegas di peraturan belum pernah saya temukan pak. tapi mencermati pasal 58 perpres 70 ayat (5) dan (pasal 57 ayat (5) huruf a dan huruf b tidak ada meminta proses prakualifiaksi yang tersusun seperti tahapan prakualifikasi pelelangn.
kalau di daerah kami yang paling sulit menerima proses prakualifikasi yang sederhana justru di dinas pendapatan dan keuangan daerah persisnya di bagian verifikasi. sehingga setiap ada pengajuan SPM harus mengundang ULP untk menjelaskan nya. pihak pemeriksa di daerah kami belum pernah mempersoalkannya baik dari BPK maupun dari inspektorat
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Wahyu Atahira
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 22 May 2013, 19:28

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby Wahyu Atahira 16 Jun 2013, 11:01

Kasiman berutu wrote:
kujang101 wrote:
Terima kasih, Pak Kasiman.
Tapi, mohon maaf, Pak. Di tempat kami, pemeriksa itu suka pura-pura tidak mengerti aturan (sehingga terkesan mencari banyak "setoran"), sehingga hal-hal yang dapat dinalarkan mereka minta peraturan tertulisnya. Sehubungan dengan itu, mohon pencerahan di mana dijelaskan bahwa PQ yang dimaksud adalah seperti yang Bapak uraikan di atas.


kalau penjelasan secara tegas di peraturan belum pernah saya temukan pak. tapi mencermati pasal 58 perpres 70 ayat (5) dan (pasal 57 ayat (5) huruf a dan huruf b tidak ada meminta proses prakualifiaksi yang tersusun seperti tahapan prakualifikasi pelelangn.
kalau di daerah kami yang paling sulit menerima proses prakualifikasi yang sederhana justru di dinas pendapatan dan keuangan daerah persisnya di bagian verifikasi. sehingga setiap ada pengajuan SPM harus mengundang ULP untk menjelaskan nya. pihak pemeriksa di daerah kami belum pernah mempersoalkannya baik dari BPK maupun dari inspektorat

Begitu juga didaerah kami pak, DPPKAD yang sering mempersoalkan. padahal sudah pernah dibantah. Akhirnya sebagian besar SKPD 'manut' sesuai permintaan verifikasi DPPKAD, dengan bermakanya sing muncul anegdot. "perpres aja masih kalah hebat sama DPPKAD". mungkin verifikator DPPKAD nya perlu jadi pokja ULP :wha:
Twitter: @WahyonoTriID
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 410
Joined: 01 Apr 2011, 05:32

Re: pengadaan langsung konsultansi badan usaha

Postby max modi 18 Jul 2013, 22:37

Yang nyusun Perpres 54/70 berbeda timnya dengan yang nyusun permendagri 13 Th 2006.. selain permasalahan di atas kedudukan PPTK sama PPK juga rancu pada penerapan di tingkat SKPD... :huh:

Return to “Contoh Dokumen Jasa Konsultansi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Login · Register