Penunjukan Langsung PP1618

Diskusi mengenai permasalahan pengadaan barang/jasa yang terjadi pada Kementerian/Lembaga/Institusi yang merupakan institusi pusat maupun vertikal
bajakfilm
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 23 Aug 2018, 12:49

Penunjukan Langsung PP1618

Postby bajakfilm 23 Aug 2018, 18:36

Mohon maaf bila terkesan nubi Maklum saya memang nubi dalam hal PBJ. Saya ingin konsultasi sedikit tentang PBJ. Contoh kasus di satker kami. Kami hendak melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan Paket Meeting Fullboard Dalam Kota di sebuah hotel yang nilainya di bawah 50 juta. Setelah saya mencoba membaca PP1618 saya menyimpulkan PBJ tersebut bisa menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung. Dasar yang saya gunakan pertama adalah nilainya. Pada Pasal 38 ayat (2) berbunyi Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada ayat berikutnya yakni ayat (3) berbunyi Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (saya menafsirkan tanpa ada batasan nilainya). Dari situ saya menyimpulkan Pengadaan yang akan kami lakukan bisa menggunakan metode pemilihan Pengadaan Langsung bisa juga Penunjukan Langsung. Jika membandingkan dengan PP7012 ada yang hilang mengenai pemilihan penunjukan langsung yakni pada pasal 38 PP7012 ayat (1) yang berbunyi Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.:
dan pada ayat (5) pasal yang sama point f disebutkan kriteria Pengadaan Barang Khusus salah satunya sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang bisa dilakukan Penunjukan Langsung ini tidak terdapat di PP1618 namun hanya dikatakan keadaan tertentu saja. Dikarenakan minimnya literatur yang saya baca saya menafsirkan sendiri Pengadaan Barang Khusus mungkin masih berlaku di PP1618 hanya saja tidak tersirat (Hehehe...). Dasar inilah yang menjadi menjadi referensi kami untuk memilih metode pemilihan Penunjukan Langsung untuk pengadaan kami. Pertanyaannya Keputusan tersebut sudah benar atau salah.
Pertanyaan kedua (jika pemilihan metode pengadaan diatas diperbolehkan Penunjukan langsung) terkait PP1618 pasal 50 ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :
a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
h. Sanggah.
dan pada ayat (6) berbunyi Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Akah pada saat mengundang Pelaku Usaha, satker/PPBJ perlu membuat Dokumen Pemilihan (Dokumen Kualifikasi(Umum, Instruksi Kepada Peserta, Lembar Data Kualifikasi, Pakta Integritas, Formulir Isian Kualifikasi, Tata cara Kualifikasi) dan Dokumen Penunjukan Langsung (isinya sama seperti Dokumen Kualifkasi atau tidak kami masih belum paham betul) sesuai Pasal 46, seperti tahapan pemilihan melalui Tender/Seleksi atau cukup membuat surat undangan disertai spesifikasi pekerjaan dan meminta Pelaku Usaha membuat Dokumen Penawaran (atau cukup surat penawaran berisi spesifikasi pekerjaan).
Pertanyaan ketiga Jika negosiasi teknis dan harga sudah disepakati maka dilaksanakan kontrak. Pada pasal 52 ayat (1) berbunyi Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ);
b. Penandatanganan Kontrak;
c. Pemberian uang muka;
d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
e. Perubahan Kontrak;
f. Penyesuaian harga;
g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
h. Pemutusan Kontrak;
i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
j. Penanganan Keadaan Kahar.
Pelaksanaan Kontrak untuk Penunjukan langsung apakah harus terdiri dari apa yg dijelaskan pada pasal 52 ayat (1) diatas atau cukup point a(SPPBJ) dan i(Serah Terima Hasil Pekerjaan) dan sebagai Bukti Kontrak adalah Kuitansi Pembayaran (karena nilai kurang dari 50 juta).
Atas penjelasannya kami ucapakn terima kasih.
doorprize
Newbie
Newbie
Posts: 10
Joined: 21 Jul 2016, 10:03

Re: Penunjukan Langsung PP1618

Postby doorprize 29 Aug 2018, 09:33

1. Penunjukkan langsung kan sudah diatur di PP16/18 pak, di pasal 38 juga disebutkan kriteria penunjukkan langsung, saya copas pak

Ayat 4 Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
Ayat (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan


jadi lebih tepat pake pengadaan langsung pak

untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, jawaban saya ya disesuaikan dengan pengadaan langsung saja pak hehehe
Well then

Return to “Kementerian/Lembaga/Institusi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Login · Register