Pengadaan Barang/Jasa Tak Lagi Mengacu Harga Termurah

Pengumuman yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
streampi
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 14 May 2018, 01:39

Pengadaan Barang/Jasa Tak Lagi Mengacu Harga Termurah

Postby streampi 14 May 2018, 01:42

Instansi Kebijakan Pengadaan Barang serta Layanan Pemerintah (LKPP) menyosialisasikan Ketentuan Presiden Nomor 16 Th. 2018 mengenai Pengadaan Barang serta Layanan Pemerintah, pada semua SKPD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Rabu (2/5/2018).
Direktur Biro Rencana serta Tata Laksana LKPP, Iwan Herniwan, menyebutkan Perpres ini punya maksud mengoptimalkan penyerapan APBN/APBD serta urgensi sistem pengadaan barang serta layanan. Menurut Iwan, butuh mekanisme kontrol tv piala dunia yang kuat serta prinsip perkembangan ekonomi dalam negeri yang sehat lewat keterlibatan beragam type usaha.
Perpres Nomor 16/2018 yang baru berusia 40 hari, disosialisasikan ke semua Indonesia, satu diantaranya di Kota Banjarmasin. Iwan menjelaskan terdapat banyak perubahan hal pokok dalam beleid itu. “Yang baru dari Perpres ini sudah dibukanya peluang untuk katalog daerah. Bila dahulu mesti memakai katalog nasional. Juga dari bagian kelembagaan, terlebih dulu mesti lewat pengadaan barang/layanan pemerintah, ” kata Iwan Herniwan selesai sosialisasi di Banjarmasin, Rabu (2/5/2018).
Dalam Perpres Nomor 16/2018, ada arti baru untuk unit kerja pengadaan barang/layanan pemerintah, seperti agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, service penyelesaian sengketa, swakelola type baru, e-marketplace pemerintah, riset, repeat order, e-reverse auction, serta pekerjaan terintegrasi. Status agen pengadaan dapat datang dari unsur pemerintah, tubuh usaha atau perorangan.
Terlebih dulu pengadaan merujuk Perpres Nomor 54/2010 yang ada 19 bab serta 139 pasal. Mengenai di Perpres Nomor 16 th. 2018, ada cuma 15 bab serta 94 pasal tanpa ada sisi keterangan. Disederhanakan beleid ini buat isi substansinya beberapa hal yang berbentuk normatif.
Mengenai hal yang berbentuk prosedural serta menyangkut pekerjaan serta peranan, ditata selanjutnya didalam ketentuan turunan, seperti Ketentuan Instansi dari Instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Layanan Pemerintah (LKPP) serta Ketentuan Menteri dari Kementerian tehnis. Menurut Iwan, ada 29 ketentuan turunan yang perlu diputuskan dalam kurun saat 90 hari sejak Perpres 16/2018 diundangkan.
Ketentuan turunan ini terdiri atas 24 ketentuan instansi dari LKPP, serta 5 ketentuan menteri dari kementerian berkaitan. Dia berkata ada 13 hal baru yang ada di Perpres Nomor 16/2018, meliputi ruangan lingkup, maksud pengadaan, serta rencana pengadaan.
Merujuk beleid ini, Iwan menyatakan pengadaan barang/layanan pemerintah tidak sebatas mencari harga paling murah dari penyedia. Sekarang ini, pengadaan barang/layanan beralih jadi hasilkan barang/layanan yang pas dari tiap-tiap uang yang dibelanjakan, diukur dari segi kwalitas, jumlah, saat, cost, serta penyedia.
“Dalam Perpres ada juga pengecualian dalam pengadaan barang/layanan pemerintah. Pengecualian diberlakukan pada pengadaan di tubuh service umum, tarif resmi yang sudah dipublikasikan dengan luas, pengadaan barang/layanan yang sudah sesuai sama praktek usaha yang mapan, serta pengadaan yang telah ditata dalam ketentuan perundang-undangan yang beda, ” kata Iwan.
Asisten III Bagian Administrasi Umum Pemprov Kalsel Syamsir Rahman, menyebutkan ketentuan turunan Perpres ini berbentuk Ketentuan Menteri yang mengatur prosedur serta penyederhanaan sistem pengadaan untuk penambahan dampaktivitas, efisiensi, serta akuntabilitas.
Lebih mendetail sekali lagi, kata Syamsir, ada ketidaksamaan mendasar diantara Perpres Nomor 16/2018 serta Perpres Nomor 54/2010. Ketidaksamaan ini tampak dari perubahan pemakaian arti, salah satunya Unit Service Pengadaan beralih jadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Layanan, lelang jadi tender, Pokja ULP jadi Pokja Penentuan, serta dokumen pengadaan jadi dokumen penentuan.
“Terdapat ketidaksamaan pekerjaan serta peranan semasing pelaksana pengadaan. Satu diantaranya peranan Petinggi/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dengan tegas ditugaskan untuk kontrol administrasi hasil pekerjaan. Keseluruhannya ada 226 ketidaksamaan diantara ke-2 perpres itu, ” tutur Syamsir Rahman.
Perpres No 16/2018 di tandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2018 serta diundangkan oleh Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018. Perpres mulai diaplikasikan pada pengadaan barang/layanan pada 1 Juli 2018.
Untuk pengadaan yang direncanakan sebelumnya 1 Juli 2018, Perpres No 54/2010 bersama perubahannya masih tetap dapat dipakai. Sedang kontrak yang di tandatangani berdasar pada Perpres No 54/2010 bersama perubahannya juga akan tetaplah berlaku s/d selesainya kontrak.

Return to “Pengumuman”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Login · Register