KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 16/2018, dan lain-lain
soe
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: 30 Mar 2011, 22:32

KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby soe 31 Mar 2011, 21:49

Perpres 54/2011 sudah mengatur pengumuman lelang dilakukan pada Website K/L/D/I, Koran (jika masih ada kontrak), dan portan pengadaan nasional melalui LPSE. Kenyataan yg ada di daerah2 tertentu banyak yg belum memiliki Website sendiri apalagi LPSE yg memerlukan SDM yg mampu. Seperti di Papua, dari sekian banyak Kabupaten belum ada yg memiliki LPSE, satu satunya yg ada LPSE Propinsi Papua. Seperti didaerah lain barang kali jarak tdk menjadi masalah, namun di Papua tidak demikin, tdk semua kabupaten yg ada dapat di jangkau dengan transportasi darat ditambah dengan pilihan komunikasi yg terbatas pula.
Hal tersebut juga terjadi di daerah lainnya, sehingga untuk memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 mengenai pengumuman lelang yang harus dilakukan Melalui Wrebsite K/L/D/I sendiri belum dapat dilakukan.Tujuan pengumuman dilakukan agar masyarakat luas dan dunia usaha yg berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya (perpres 54/2010 pasal 36 ayat 3). Kalau diliat tujuannya, menurut saya dengan kondisi yag ada maka pengumuman Website K/L/D/I dapat menumpang pada Website LPSE yang berkenan ditumpangi. karena sesuai informasi dari Direktorat e-Proc LKPP Poin 4 pada aplikasi SPSE telah tersedia fitur (menu) khusus yang disediakan utk Memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan Lelang Non E-Proc (manual) dan Poin 8 Bgi masyarakat umum (publik) selain dapat melihat pengumuman lelang Non E-Proc melaluai Portal Pengadaan Nasional, juga dapat melihat pada halaman depan website LPSE yaitu pada menu yg bertuliskan Cari Lelang Non E-Proc .

Demikian Saudara sekalian , Mohon pendapat dan saran atas apa yg saya pikirkan..................Tks.
iwan bayanaka
Newbie
Newbie
Posts: 22
Joined: 31 Mar 2011, 09:51
Location: Lubuklinggau

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby iwan bayanaka 01 Apr 2011, 11:06

disitulah egoisnya penyusun perpres 54 pak....pada prinsipnya pengumuman pengadaan melalui website supaya dapat diakses oleh masyarakt luas, asumsi merekah semua daerah sudah siap infrastruktur dasarnya, masalahnya tidak semua daerah di indonesia didukung oleh infrastruktut IT malahan salah satu daerah listriknya saja hidup dimalah hari, utk daerah tsb diumumkan lewat website malah tidak efektif karena tidak ada yang dapat mengakses,....mungkin bpk bisa mengirimkan surat resmi ke LKKP untuk minta solusinya pak
Last edited by iwan bayanaka on 01 Apr 2011, 11:07, edited 1 time in total.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby khalid 01 Apr 2011, 11:07

iwan bayanaka wrote:disitulah egoisnya penyusun perpres 54 pak....pada prinsipnya pengumuman pengadaan melalui website supaya dapat diakses oleh masyarakt luas, asumsi merekah semua daerah sudah siap infrastruktur dasarnya, masalahnya tidak semua daerah di indonesia didukung oleh infrastruktut IT malahan salah satu daerah listriknya saja hidup dimalah hari, utk daerah tsb diumumkan lewat website malah tidak efektif karena tidak ada yang dapat mengakses,....mungkin bpk bisa mengirimkan suratr esmi ke LKKP untuk minta solusinya pak


Masalahnya di Indonesia itu terbiasa dipaksa dulu untuk mau maju :)

Kalau ditunggu sampai semua daerah punya web, lha puluhan tahun merdeka saja masih banyak yang belum ada listriknya :lol:
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
iwan bayanaka
Newbie
Newbie
Posts: 22
Joined: 31 Mar 2011, 09:51
Location: Lubuklinggau

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby iwan bayanaka 01 Apr 2011, 11:12

mungkin utk tahun ini bisa ada dispensasi bagi daerah saudar kita yang memang benar2 infrastukturnya tidak mendukung pak, tp ini benar2 harus didukung oleh bukti yang valid...utk daerah seperti ini lebih efektif kalau diumumkan lewat media cetak!
soe
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: 30 Mar 2011, 22:32

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby soe 01 Apr 2011, 21:03

Pak Khalid.... sy setuju pendapat itu, terkadang memang harus demikian DIPAKSAKAN, seperti Kepres 80 yg telah almarhum :twisted: dari lahir th 2003, baru mulai di terapkan di sebagian wilayah Papua sekitar taun 2005 an lah, sampai akhir hayatnya belum semua daerah dapat melaksanakan dengan benar sesuai dengan kepres tsb. perpres 54 merupakan harapan dan kenyataan, dari maksud dan tujuannya bisa dipahami dan cukup memberi harapan, namun diliat dari kenyataan ketidak seragaman kesiapan seluruh daerah, terutama masa peralihan ini....... sy yakin banyak terjadi pelanggaran atau penyimpangan, bagaimana jadinya kalau nanti bener bener sangsinya di terapkan?????????? :o :lol: Pasal 118 perpres 54/2011

Mas iwan..... sebenernya yg diharapkan ya begitu, tanpa diajukannya bukti jakarta juga sudah taulah kondisi itu, masalahnya aturan kalok sudak diterapkan berlaku tanpa kecuali di seluruh republik ini. :(
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby khalid 01 Apr 2011, 21:10

Asal jangan muncul istilah "Peraturan dibuat untuk dilanggar" :lol:
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
soe
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: 30 Mar 2011, 22:32

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby soe 01 Apr 2011, 22:44

Pak khalid..... :lol: .... kayaknya memang begitu, karena kepepet akhirnya ya istilah "Peraturan dibuat untuk dilanggar"..... :lol: .... :lol: ...... :lol:
DELIAR PABETA
Newbie
Newbie
Posts: 6
Joined: 01 Apr 2011, 21:21

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby DELIAR PABETA 02 Apr 2011, 11:20

Perpres 54 tahun 2010 telah disosialisasikan dari Agustus Tahun 2010 dan mulai berlaku efektif januari 2011. Jadi hanya persoalan kemauan dan niat baik saja untuk lepas dari KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa karena tidak sedikit daerah/pemda yang memiliki website :D
Ramlan Hasan
Newbie
Newbie
Posts: 59
Joined: 31 Mar 2011, 10:02

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby Ramlan Hasan 02 Apr 2011, 11:32

DELIAR PABETA wrote:
khalid wrote:
iwan bayanaka wrote:disitulah egoisnya penyusun perpres 54 pak....pada prinsipnya pengumuman pengadaan melalui website supaya dapat diakses oleh masyarakt luas, asumsi merekah semua daerah sudah siap infrastruktur dasarnya, masalahnya tidak semua daerah di indonesia didukung oleh infrastruktut IT malahan salah satu daerah listriknya saja hidup dimalah hari, utk daerah tsb diumumkan lewat website malah tidak efektif karena tidak ada yang dapat mengakses,....mungkin bpk bisa mengirimkan suratr esmi ke LKKP untuk minta solusinya pak


Masalahnya di Indonesia itu terbiasa dipaksa dulu untuk mau maju :)

Kalau ditunggu sampai semua daerah punya web, lha puluhan tahun merdeka saja masih banyak yang belum ada listriknya :lol:



salut,
yang penting ada kemauan untuk berbuat, termasuk pemangku kebijakan (dari pucuk pimpinan sampai ke organisasi terkecil pelaku/organisasi pengadaan) menyiapkan SDM dan infrastruktur pendukung menindaklanjuti penerapan aturan 54/2010 :D
procurement
a way to good governance and public accountability ___
soe
Newbie
Newbie
Posts: 14
Joined: 30 Mar 2011, 22:32

Re: KESIAPAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Postby soe 06 Apr 2011, 23:33

DELIAR PABETA wrote:Perpres 54 tahun 2010 telah disosialisasikan dari Agustus Tahun 2010 dan mulai berlaku efektif januari 2011. Jadi hanya persoalan kemauan dan niat baik saja untuk lepas dari KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa karena tidak sedikit daerah/pemda yang memiliki website :D


Tidak sedikit daerah/pemda yg memiliki website artinyakan belum semuanya memiliki ......Perpres 54 ditanda tangan bulan agustus, sampai sekarang aja Pak Khalid masih terus sosialisasi di wilayah barat, bg mana di luar kota2 besar dengan transpor yg tdk segampang disana?????? masalah KKN, Kepres 80 aja yg udah tanda tang fakta integritas tetap terjadi kkn bahkan berjamaah pula, sya lebih fokus pada aturan pengumuman, pada generasi kepres 80 banyak terjadi manipulasi pengumuman lewat media yg diatur mundur, Semoga perpres 54 dapat menutup celah itu dan juga Semoga aja dg perpres 54 segala betuk permainan anggaran juga dapat terpangkas, jadi istilas uang beli uang akan sulit terjadi karena para pembeli mikir pelelangan diumumkan lewat portal pengadaan nasional. jd tidak dapat di bendung siapa yg akan ikut lelang dimana saja di RI... Semoga :P :P :P

Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register