ATURAN PEMBATALAN LELANG

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
ILOKS
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 01 Mar 2016, 15:40

ATURAN PEMBATALAN LELANG

Postby ILOKS 01 Mar 2016, 16:19

Assalamu 'Alaikum teman-teman....
Perkenalkan Nama saya ILHAM...
semoga kami mendapat jawaban yang dapat menambah pengetahuan kami di dalam proses pengadaan barang dan jasa...

Pertanyaan saya menyangkut aturan pembatalan lelang yang sedang berjalan...
Kasusnya sebagai berikut :
ULP bekerja berdasarkan Peraturan Bupati No. "a" Tahun 2016 tanggal "b" Januari 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Orgainisasi Unit Layanan Pegadaan Kab. ..... . Berdasarkan Perbub tersebut ULP menjalankan tugas fungsinya selaku perangkat barang dan jasa di kabupaten...
Dalam perjalanannya, semisal 3 (tiga) bulan berjalan, Terjadi pergantian Pimpinan Kepala Daerah yang terpilih hasil Pilkada serentak. Kemudian Bupati terpilih (setelah pelantikan) mengeluarkan Peraturan Bupati No. "x" Tahun 2016 tanggal "y" Maret 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Orgainisasi Unit Layanan Pegadaan Kab. ..... , yang mana di dalam salah satu klausulnya menerangkan : Mencabut PERBUB No. "a" Tahun 2016 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara ada sejumlah proses lelang elektronik (pengadaan barang/jasa) sedang berlangsung dimana sebagian besar paket yang dilelangkan sudah memasuki tahap pembukaan dokumen penawaran.

Pertanyaan :
1. Benarkan kami, selaku ULP/POKJA yang berdasarkan PERBUB No. "a" Tahun 2016, dapat melakukan pembatalan proses lelang yang sedang berlangsung, mengingat telah dikeluarkannya/diterbitkannya PERBUB No. "x" Tahun 2016 tanggal "y" Maret 2016, yang mana susunan personil telah berubah.
2. Salahkah kami, jika Kami selaku POKJA/ULP tetap meneruskan proses pelelangan... Sedangkan jika kami meneruskan proses lelang dimaksud akan berbenturan dengan Perbub dimaksud yang nota bene telah menonaktifkan kami selaku ULP/POKJA

Mohon bantuan teman-teman memberikan masukan dan saran kepada kami agar kami tidak salah mengambil keputusan...
Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.
raden92
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 07 Jul 2014, 14:38
Location: Jakarta
Contact:

Re: ATURAN PEMBATALAN LELANG

Postby raden92 20 Sep 2016, 16:51

APakah terkena denda jika membatalkan pelelangan? Kalau iya, cara menghitung dendanya bagaimana? M<ungkin bisa diinfokan :)
Komunikasia - branding, packaging, dan design agency jakarta
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: ATURAN PEMBATALAN LELANG

Postby khalid 28 Sep 2016, 05:29

Wah, ini agak rumit karena Pergubnya mengubah susunan di tengah-tengah proses lelang. Seharusnya diselesaikan dulu proses yang sedang berjalan kemudian baru diganti.

Secara aturan, bisa saja dilakukan penggantian di tengah dan dilakukan serah terima proses pekerjaan dan dilakukan adendum dokumen pengadaan. Namun, kalau lelangnya dilakukan secara elektronik, user ID dan password khan melekat pada orangnya.

Saran saya, komunikasi dengan inspektorat untuk hal ini


ILOKS wrote:Assalamu 'Alaikum teman-teman....
Perkenalkan Nama saya ILHAM...
semoga kami mendapat jawaban yang dapat menambah pengetahuan kami di dalam proses pengadaan barang dan jasa...

Pertanyaan saya menyangkut aturan pembatalan lelang yang sedang berjalan...
Kasusnya sebagai berikut :
ULP bekerja berdasarkan Peraturan Bupati No. "a" Tahun 2016 tanggal "b" Januari 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Orgainisasi Unit Layanan Pegadaan Kab. ..... . Berdasarkan Perbub tersebut ULP menjalankan tugas fungsinya selaku perangkat barang dan jasa di kabupaten...
Dalam perjalanannya, semisal 3 (tiga) bulan berjalan, Terjadi pergantian Pimpinan Kepala Daerah yang terpilih hasil Pilkada serentak. Kemudian Bupati terpilih (setelah pelantikan) mengeluarkan Peraturan Bupati No. "x" Tahun 2016 tanggal "y" Maret 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Orgainisasi Unit Layanan Pegadaan Kab. ..... , yang mana di dalam salah satu klausulnya menerangkan : Mencabut PERBUB No. "a" Tahun 2016 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara ada sejumlah proses lelang elektronik (pengadaan barang/jasa) sedang berlangsung dimana sebagian besar paket yang dilelangkan sudah memasuki tahap pembukaan dokumen penawaran.

Pertanyaan :
1. Benarkan kami, selaku ULP/POKJA yang berdasarkan PERBUB No. "a" Tahun 2016, dapat melakukan pembatalan proses lelang yang sedang berlangsung, mengingat telah dikeluarkannya/diterbitkannya PERBUB No. "x" Tahun 2016 tanggal "y" Maret 2016, yang mana susunan personil telah berubah.
2. Salahkah kami, jika Kami selaku POKJA/ULP tetap meneruskan proses pelelangan... Sedangkan jika kami meneruskan proses lelang dimaksud akan berbenturan dengan Perbub dimaksud yang nota bene telah menonaktifkan kami selaku ULP/POKJA

Mohon bantuan teman-teman memberikan masukan dan saran kepada kami agar kami tidak salah mengambil keputusan...
Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register