e-Catalog & e-Purchasing

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
Edward Ratoe
Newbie
Newbie
Posts: 3
Joined: 27 May 2015, 21:14

e-Catalog & e-Purchasing

Postby Edward Ratoe 27 May 2015, 22:22

Ass. Wbr. Salam Hormat dan Salam kenal Pak Khalid.

Saya ingin bertanya dan berkonsultasi soal e-Purchasing & e-Catalog. Mohon maaf sebelumnya dengan banyak pertanyaan dari saya.

1. Apakah Wajib/Mutlak untuk semua Pengadaan Barang melalui proses e-Purchasing pada e-Catalog? Lebih spesifik untuk Pengadaan IT (Komputer dan sejenisnya)

2. Mengapa harus penyedia Computer dan lain-nya pada online shop merujuk pada Bhinneka.com? Bukankah mereka itu bukan Distributor/Vendor Resminya? Sepengetahuan saya vendor resmi dari tiap merek/produk IT ada masing2 yang memiliki LoA (Letter of Authority) resmi dari pabrikannya. Seharusnya mereka lah yg lebih tepat terpampang nama perusahaanya di e-Catalog sebagai penyedia. (Sebagai contoh ACER ada Acer Indonesia, HP ada Sysmex Metrodata dll).

3. Mohon Pencerahan kenapa kebijakan untuk barang2 computer tersebut merujuk pada Bhinneka.com? Terkesan bagi saya ini menjadi praktek monopoli, dan tidak tepat bagi kebijakan efisiensi penggunaan Anggaran Negara secara tepat.
Pada bagian Alat Kesehatan itu sudah tepat, karena para pabrikan atau distributor resminya yang terpampang sebagai penyedia. Sebagai informasi pula Bhinneka.com pun memperoleh barang tersebut melalui Distributor resminya di Indonesia. Lalu apa perbedaan nya dengan rekanan pada e-Tendering yang membeli barang/produk dari distributor resminya.

4. Apakah untuk Pengadaan Komputer dan sejenisnya dapat tetap dilaksanakan proses lelang melalui LPSE? Kalau dijalankan Proses lelang seperti sekarang ini beberapa kegiatan Pengadaan Komputer tetap berjalan tanpa melalui e-Purchasing pada e-Catalog, apakah ini bukan suatu pelanggaran

Terima kasih banyak atas pencerahan dari Bapak dan sekali lagi mohon maaf atas banyak pertanyaan . Mohon dibantu dengan penjelasan.

Wassalam
sanna.2885
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 05 Aug 2015, 20:48

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby sanna.2885 06 Aug 2015, 21:22

Menurut Pasal 106 Perpres 04 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. So selama masih diantara dua ini, Why NOT?

Kalau merujuk lagi pada Pasal 96, dinyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan bahkan diperjelas lagi dalam Pasal 100 ke atas (baca sendiri yaa.. hehehe), Jadi ga salah lagi dong kalau ga memilih lewat Bhinneka.com yang notabene perusahaan gede (Kalau beli komputer 2 buah doang mksdnya)

Ya tapi, ini kan pemahaman saya pribadi so CMIIW (kalau pegawai LKPP sama pihak bhinneka.com sudah pasti ga setuju sama pendapat saya XD)
arif_hidayat
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 14 Aug 2015, 17:55

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby arif_hidayat 19 Aug 2015, 02:23

sanna.2885 wrote:Menurut Pasal 106 Perpres 04 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. So selama masih diantara dua ini, Why NOT?

Kalau merujuk lagi pada Pasal 96, dinyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan bahkan diperjelas lagi dalam Pasal 100 ke atas (baca sendiri yaa.. hehehe), Jadi ga salah lagi dong kalau ga memilih lewat Bhinneka.com yang notabene perusahaan gede (Kalau beli komputer 2 buah doang mksdnya)

Ya tapi, ini kan pemahaman saya pribadi so CMIIW (kalau pegawai LKPP sama pihak bhinneka.com sudah pasti ga setuju sama pendapat saya XD)



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

LKPP.???........
Munculnya daftar ; Nama,jenis barang, harga, dan spesifikasi dalam E-Catalogue dan Online shop LKPP, terdapat 11601 katagori produk terbagi antara lain ;
• Alat-Alat Komunikasi (4228)
• Alat-Alat Studio (624)
• Computer (5553)
• Computer Supplies (71)
• Office Equipment (589)
• Software (536)

Semua hal tersebut di atas, mengarah pada satu distributor (PT.Bhinneka),tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat serius terhadap langkah kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam memuat E-katalog.
Dalam pemahaman yang sederhana bahwa, kalau kita cermati dan dibaca secara seksama PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Pasal 110
(4) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
Maka asumsi; semua pembelanjaan Negara pada kegiatan tersebut diatas secara nasional melalui Online shop (e-purchasing) menjadi “terarahkan” pada salah satu distributor, apakah hal ini tidak kontradiktif dengan PERPRES itu sendiri, dan atau bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.???...
Mohon penjelasan.
harapan:
Hendaknya LKPP dalam membuat kebijakan lebih cermat,teliti dan hati-hati serta dapat menampung masukan-masukan dari semua pihak termasuk pengusaha kecil, menengah,dan koperasi dalam membuat arah kebijakan tentang E-katalog dan E-Purchasing, jangan sampai LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menjadi kurang bijak dalam membuat arah kebijakan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,dan cenderung hanya mendukung kepentingan-kepentingan tertentu (pengusaha besar) yang justeru hanya akan mematikan kelompok pengusaha Kecil ,menengah dan koperasi yang selama ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) hendaknya lebih bijaksana dalam menginterpretasikan PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Pasal 110
Poin. (1),(2),(2a)(4),(5)dan (6); agar tidak digunakan sebagai sandaran atas kebijakan yang cenderung kurang obyektif dan diskriminatif.

Pendapat dan saran:
Seyogianya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam memuat E-katalog,cukup hanya memuat; Nama,jenis barang, harga, dan spesifikasi untuk standar atau panduan bagi Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) seluruh K/L/D/I di seluruh Indonesia, yang dihimpun dari berbagai sumber agar lebih dapat mempermudah Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mendapatkan harga satuan barang yang diperlukan , serta sebagai upaya pencegahan terjadinya Mark Up anggaran Negara disetiap K/L/D/I seluruh indonesia .
Seyogianya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) memberikan sepenuhnya hak/kewenangan terhadap Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) seluruh K/L/D/I di seluruh Indonesia dalam melaksanakan E-Purchasing ,dengan mengarahkan agar dalam implementasi E-Purchasing disetiap K/L/D/I berorientasi pada pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha kecil, menengah dan Koperasi secara mandiri sehingga tercipta pemerataan, dan berkeadilan.

Demikian kritik, saran dan pendapat di sampaikan, semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua dalam berbagai hal, dan semoga LKPP senantiasa menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang tetap BIJAK dalam membuat kebijakan.
wassalam
Aktivis LSM CADAS (Ciri Aspirasi Dari Abdi Sanagara)
No Anggota :11.03.09.0004
Pemerhati
oscablenet
Newbie
Newbie
Posts: 6
Joined: 08 Sep 2015, 15:33

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby oscablenet 08 Sep 2015, 15:42

justru bagus begitu
klo langsung ke principal yang kaya ya mereka yang punya produk
klo ke vendor, kemungkinan duitnya sebagian berputar di indonesia
esyafaat
Newbie
Newbie
Posts: 3
Joined: 12 Oct 2012, 09:07

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby esyafaat 28 Sep 2015, 08:56

Dengan hormat

Perkenalkan saya Ade Safaat dari Bhinneka.com.
perlu saya jelaskan sedikit mengenai epurchasing via online sop ekatalog dan bagaimana kronologis awal dulu lkpp akan
memasukkan product product IT di ekatalog.

Pertama saya jelaskan adalah, BHINNEKA.COM bukanlah distributor dari product IT merk apapun, kami adalah dealer/master dealer/reseller.
artinya semua penyedia barang/jasa seperti kami boleh dan bisa menjadi salah satu penyedia barang di ekatalog khususnya onlineshop.
pertanyaannya apakah para penyedia sudah siap atau belum ? kami dari Bhinneka justru sangat menanti kehadiran teman teman penyedia agar
environment onlineshop bisa terbangun, kompetisi harga dan layanan terbentuk dengan baik.

Pada Tahun 2013 LKPP mengundang semua penyedia product IT bahkan para Prinsipal merk merk PC ternama. namun saat itu hanya beberapa yang memberikan respon positif, salah satunya kami. Seiring berjalannya waktu justru tinggal Bhinneka sendirian yang mengawal planning ekatalog ini.
dan akhirnya Juni 2015 komoditas onlineshop ini baru dapat ditayangkan. tidak ada monopoli disini, tapi memang harus dipaksa ada satu atau dua penyedia yang rela dijadikan kelinci percobaan untuk membentuk sistem.

Dengan besarnya market Government khususnya product product IT, kami tidak sanggup sendiri melayani kebutuhan K/L/D/I, harus ada penyedia penyedia lain yang muncul. Dan saya sangat yakin LKPP dengan sangat terbuka akan menerima rekan rekan penyedia yang tertarik untuk bergabung di ekatalog.

Dari kami sendiri (sesuai saran dari LKPP) Bhinneka akan melakukan kerjasama dengan vendor vendor lokal, sehingga UMKM di daerah daerah dapat turut serta mensukseskan program ekatalog onlineshop LKPP.


Demikian yang dapat saya jelaskan, terima kasih


Ade Safaat
smarthink
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 31 Jan 2016, 21:23

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby smarthink 31 Jan 2016, 21:43

Untuk mas ade safaat dari bhinneka.com
Saya mau tanya untuk pembelian baranf itu mekanismenya seperti apa ya? Lalu yg dapat login itu siapa? Karena dibinstansi saya masih sedikit sekali yg belum mengerti ttg e katalog dan e purchasing ini? Mengingat barang2 tersebut sudah mulai dibutuhkan awal tahun inj

Mohon pencerahannya
esyafaat
Newbie
Newbie
Posts: 3
Joined: 12 Oct 2012, 09:07

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby esyafaat 04 Feb 2016, 19:37

smarthink wrote:Untuk mas ade safaat dari bhinneka.com
Saya mau tanya untuk pembelian baranf itu mekanismenya seperti apa ya? Lalu yg dapat login itu siapa? Karena dibinstansi saya masih sedikit sekali yg belum mengerti ttg e katalog dan e purchasing ini? Mengingat barang2 tersebut sudah mulai dibutuhkan awal tahun inj

Mohon pencerahannya


Dengan Hormat
Mekanisme pembelian barang (e-purchasing) dapat diunduh pada laman https://e-katalog.lkpp.go.id/m/3/petunjuk-penggunaan.
sesuai Perpres no 4 Tahun 2015, yang dapat melakukan pembelian e-purchasing adalah PP dan PPK yang sudah ditunjuk.

silahkan konsultasi dengan ULP untuk mengetahui lebih lanjut mengenai e-katalog dan e-purchasing.

Demikian semoga dapat membantu.
Terima kasih
iif_arif
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 04 Feb 2016, 21:22

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby iif_arif 04 Feb 2016, 21:29

@mas ade safaat dari bhinneka.com
Saya berencana membeli beberapa item di bhinneka.com. Yang ingin saya tanyakan apakah perhitungan pajaknya akan berbeda, mengingat disana tercantum harga sudah termasuk PPN? Tapi kami harus melakukan pemotongan pajak secara langsung dari barang yang dibeli
Terima kasih
esyafaat
Newbie
Newbie
Posts: 3
Joined: 12 Oct 2012, 09:07

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby esyafaat 05 Feb 2016, 09:38

iif_arif wrote:@mas ade safaat dari bhinneka.com
Saya berencana membeli beberapa item di bhinneka.com. Yang ingin saya tanyakan apakah perhitungan pajaknya akan berbeda, mengingat disana tercantum harga sudah termasuk PPN? Tapi kami harus melakukan pemotongan pajak secara langsung dari barang yang dibeli
Terima kasih



Dengan hormat bapa iif_arif

ya pemotongan pajak PPN dan PPH memang pasti dilakukan oleh KLDI karena bersifat WAPU, jadi penyedia menerima pembayaran pokoknya saja
(setelah pemotongan PPN 10% dan PPH 1.5%). itu tidak menjadi masalah asalkan nantinya bapak memberikan bukti pemotongan pajak pajak tersebut
kepada penyedia, dalam hal ini Bhinneka.com sudah terbiasa dengan transaksi dengan pemerintah, jadi sudah tidak menjadi issue buat Bhinneka.

sekaligus saya ralat, saat ini saya sudah tidak bergabung dengan Bhinneka.com, namun masih tetap sebagai eprocurement enthusiast.
sama sama belajar dan berbagi khususnya di PPBJ Pemerintah.

Terima kasih
junithea
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 18 Feb 2016, 15:45

Re: e-Catalog & e-Purchasing

Postby junithea 18 Feb 2016, 15:49

mohon informasi....untuk pengadaan via online shop apa daerah sumatera sudah tercover...khususnya pekanbaru..terima kasih

Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register