Posisi dan Keberadaan PPK dalam Penunjukkan Langsung Kondisi Keadaan Darurat

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
RpramS
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 11 Aug 2017, 09:51

Posisi dan Keberadaan PPK dalam Penunjukkan Langsung Kondisi Keadaan Darurat

Postby RpramS 12 Aug 2017, 06:39

Assalamu'alaikum,

Mohon pencerahan dan masukan Bapak/Ibu sekalian.

Saya ada contoh permasalahan,
PPK ditugaskan ke luar negeri selama 5 minggu dan surat tugas sudah diterbitkan 1 bulan sebelum keberangkatan PPK.
Selama PPK diluar negeri, terdapat beberapa proses PBJ dalam kondisi keadaan darurat.
Usulan penggantian PPK sdh diajukan oleh unit kerja sebelum proses pengadaan dilaksanakan, namun hingga saat ini setelah PPK awal kembali, usulan tsb tdk ditindaklanjuti.
Setelah bbrp bulan, PPK awal diminta memproses kelengkapan dokumen pengadaan dan diminta melakukan pembayaran terhadap pengadaan yg telah dilaksanakan selama PPK tdk ditempat.
Pertanyaannya, apakah PPK awal dibenarkan utk memproses pengadaan-pengadaan tsb dan melakukan pembayaran? Atau, apakah hal tsb menjadi tanggung jawab KPA mengingat usulan PPK pengganti tidak ditindaklanjuti?

Mohon pencerahan.

Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests

Login · Register