lelang tenaga outsourcing gagal...

Diskusi tentang Jasa Lainnya berdasarkan Perpres 16/2018
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: lelang tenaga outsourcing gagal...

Postby khalid 02 Jul 2012, 14:42

eapryadi wrote:
khalid wrote:
r13v gerro wrote:kemungkinan terburuk pak, kalo mereka ga bisa memperoleh surat izin dari disnaker karena bukan PT/Koperasi, dan ternyata lelang ulang ini gagal, apakah selanjutnya dilakukan metode PL?info dari petugas di disnaker sini, kalo mereka ga akan beri izin jika bukan PT/Koperasi...


Pada saat lelang ulang, apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3, maka tetap lanjut. Apabila hanya 1, maka yang 1 itu diproses seperti penunjukan langsung. Tidak langsung ditunjuk langsung begitu saja.



di dalam Pelelangan ulang apakah penawaran yang masuk pada pelelangan awal tetap dihitung sebagai penawaran dan berhak dievaluasi?


Tidak.

Tetap memasukkan penawaran baru
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
rio79
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 11 Apr 2013, 20:32

Re: lelang tenaga outsourcing gagal...

Postby rio79 11 Apr 2013, 21:11

khalid wrote:
r13v gerro wrote:di kepmenakertrans no 101/2004 pak...
disitu disebutkan bahwa;
(1) Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.
(2) Untuk mendapatkan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan:
a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseorangan Terbatas atau Koperasi;
b. copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh;
c. copy SIUP;
d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

gitu boss kira2.........please advice :o:


Jangan mempersyaratkan PT atau Koperasinya, tetapi persyaratkan sesuai Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Perpres 54/2010

Jadi persyaratkan Surat Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari Kemenakertrans saja.

Masalah yang nanti bisa membawa surat itu hanya PT/Koperasi, itu lain lagi, karena aturannya memang demikian.



Boss khalid yth, mohon maaf pak. Tapi di Banjarmasin di tempat saya, juga terjadi hal serupa, lelang outsourcing cleaning service yang salah satu syarat kualifikasi nya memiliki SIOPJB (Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh), sampai terjadi sanggah dan sanggah banding pak, dimana salah satu peserta (CV) kurang puas panitia memenangkan PT besar yang memiliki SIOPJB, tetapi dengan harga penawaran yang cukup tinggi. Salah satu alasan dalam surat sanggahan persis seperti yang pak Khalid sebutkan diatas, dan berpegang pada Perpres 54/2010 pasal 19 aja (Penyedia Barang/Jasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha), tapi panitia kekeh dan dengan enteng menjawab ya untuk menjalankan kegiatan usaha outsourcing, termasuk cleaning service, menurut peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dan diperjelas dengan KEPMEN Tenaga Kerja 101/2004 (tentang pemberian ijin operasional perusahaan penyedia tenaga kerja/buruh) diperbaharui dengan KEPMEN Tenaga Kerja no. 19 tahun 2012 pasal 24 (Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan), jadi hanya bisa PT yang memperoleh SIOPJB tadi. Panitia juga menyebutkan dengan mempersyaratkan IOPJB sebagai syarat kulifikasi mereka telah mendukung kebijakan dan program pemerintah, juga menyebutkan bahwa demo-demo besar karena banyak perusahaan outsourcing kecil yang tidak jelas yang tidak memberikan hak-hak normatif pekerja dsb.
Kalau begini harus bagaimana pak? Kami perusahaan2 kecil CV hanya bisa gigit jari, dan panitia didukung surat pernyataan dari disnaker setempat bahwa SIOPJB hanya akan diberikan kepada perusahaan berbadan hukum (PT), dengan alasan PT lebih kredibel dan jauh lebih mudah dipantau dsb.
Sedih juga rasanya, tapi mau bagaimana lagi, peraturan menyebutkan seperti itu, setelah sy baca KEPMEN-KEPMEN nya ya memang benar, aturannya memang seperti itu. Kok rasanya tidak adil :-(
Wassalamualaikum

rio
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: lelang tenaga outsourcing gagal...

Postby khalid 18 Apr 2013, 07:05

rio79 wrote:
Boss khalid yth, mohon maaf pak. Tapi di Banjarmasin di tempat saya, juga terjadi hal serupa, lelang outsourcing cleaning service yang salah satu syarat kualifikasi nya memiliki SIOPJB (Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh), sampai terjadi sanggah dan sanggah banding pak, dimana salah satu peserta (CV) kurang puas panitia memenangkan PT besar yang memiliki SIOPJB, tetapi dengan harga penawaran yang cukup tinggi. Salah satu alasan dalam surat sanggahan persis seperti yang pak Khalid sebutkan diatas, dan berpegang pada Perpres 54/2010 pasal 19 aja (Penyedia Barang/Jasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha), tapi panitia kekeh dan dengan enteng menjawab ya untuk menjalankan kegiatan usaha outsourcing, termasuk cleaning service, menurut peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dan diperjelas dengan KEPMEN Tenaga Kerja 101/2004 (tentang pemberian ijin operasional perusahaan penyedia tenaga kerja/buruh) diperbaharui dengan KEPMEN Tenaga Kerja no. 19 tahun 2012 pasal 24 (Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan), jadi hanya bisa PT yang memperoleh SIOPJB tadi. Panitia juga menyebutkan dengan mempersyaratkan IOPJB sebagai syarat kulifikasi mereka telah mendukung kebijakan dan program pemerintah, juga menyebutkan bahwa demo-demo besar karena banyak perusahaan outsourcing kecil yang tidak jelas yang tidak memberikan hak-hak normatif pekerja dsb.
Kalau begini harus bagaimana pak? Kami perusahaan2 kecil CV hanya bisa gigit jari, dan panitia didukung surat pernyataan dari disnaker setempat bahwa SIOPJB hanya akan diberikan kepada perusahaan berbadan hukum (PT), dengan alasan PT lebih kredibel dan jauh lebih mudah dipantau dsb.
Sedih juga rasanya, tapi mau bagaimana lagi, peraturan menyebutkan seperti itu, setelah sy baca KEPMEN-KEPMEN nya ya memang benar, aturannya memang seperti itu. Kok rasanya tidak adil :-(
Wassalamualaikum

rio


Kalau begitu, permasalahan ada pada aturannya, bukan panitianya.

Apabila ada aturan yang dianggap bertentangan dengan UU, maka bisa mengajukan peninjauan atas aturan tersebut melalui MA
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
teddie hibarna
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 31 Mar 2011, 00:27
Contact:

Re: lelang tenaga outsourcing gagal...

Postby teddie hibarna 05 Apr 2014, 02:15

Sebaiknya kita baca lagi Permenaker 19/2012, secara menyeluruh. Pendapat saya, permenaker 19/2012 bukan menjadi acuan utk pengadaan b/j pemerintah, krn Perpres 54/2010 berikut perubahannya bukan menjadi dasar pertimbangan permenaker 19/2012, mgkn karena sumber dana nya bukan berasal dari APBN/APBD. Di Pasal 1 sudah jelas yaitu Pemberi Pekerjaan adalah Perusahaan dan Penerima Pekerjaan adalah juga perusahaan.
Kesimpulannya utk pengadaan jasa kebersihan/cleaning service tetap diperuntukan utk peserta pelelangan dg kualifikasi usaha kecil berbentuk CV dan PT dg SIUP Kecil.

Contoh pengadaan yg sesuai dg Permenaker 19/2012 misalnya PT. Hotel Indonesia melakukan kontrak pengadaan jasa kebersihan/cleaning service dengan PT. Dijamin Bersih.

Mohon koreksi
cocoart
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 29 Jan 2016, 14:01

Re: lelang tenaga outsourcing gagal...

Postby cocoart 29 Jan 2016, 14:14

Saya saat ini juga sedang mengalami hal yang demikian. Permenaker 19 Tahun 2012, secara substansi diperuntukkan untuk melindungi tenaga kerja. Peraturan tersebut juga tidak mengikat Pemerintah sebagai Pemberi Kerja karena jelas yang disebutkan pemberi kerja adalah Perusahaan. Namun demikian, gap antar Perpres dengan Permenaker tersebut perlu ada kepastian untuk memberikan ketenangan bagi Pokja dan kepastian bagi Penyedia Jasa.
cocoart
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 29 Jan 2016, 14:01

Re: lelang tenaga outsourcing gagal...

Postby cocoart 24 Nov 2016, 18:16

rio79 wrote:
khalid wrote:
r13v gerro wrote:di kepmenakertrans no 101/2004 pak...
disitu disebutkan bahwa;
(1) Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.
(2) Untuk mendapatkan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan:
a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseorangan Terbatas atau Koperasi;
b. copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh;
c. copy SIUP;
d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

gitu boss kira2.........please advice :o:


Jangan mempersyaratkan PT atau Koperasinya, tetapi persyaratkan sesuai Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Perpres 54/2010

Jadi persyaratkan Surat Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari Kemenakertrans saja.

Masalah yang nanti bisa membawa surat itu hanya PT/Koperasi, itu lain lagi, karena aturannya memang demikian.



Boss khalid yth, mohon maaf pak. Tapi di Banjarmasin di tempat saya, juga terjadi hal serupa, lelang outsourcing cleaning service yang salah satu syarat kualifikasi nya memiliki SIOPJB (Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh), sampai terjadi sanggah dan sanggah banding pak, dimana salah satu peserta (CV) kurang puas panitia memenangkan PT besar yang memiliki SIOPJB, tetapi dengan harga penawaran yang cukup tinggi. Salah satu alasan dalam surat sanggahan persis seperti yang pak Khalid sebutkan diatas, dan berpegang pada Perpres 54/2010 pasal 19 aja (Penyedia Barang/Jasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha), tapi panitia kekeh dan dengan enteng menjawab ya untuk menjalankan kegiatan usaha outsourcing, termasuk cleaning service, menurut peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dan diperjelas dengan KEPMEN Tenaga Kerja 101/2004 (tentang pemberian ijin operasional perusahaan penyedia tenaga kerja/buruh) diperbaharui dengan KEPMEN Tenaga Kerja no. 19 tahun 2012 pasal 24 (Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan), jadi hanya bisa PT yang memperoleh SIOPJB tadi. Panitia juga menyebutkan dengan mempersyaratkan IOPJB sebagai syarat kulifikasi mereka telah mendukung kebijakan dan program pemerintah, juga menyebutkan bahwa demo-demo besar karena banyak perusahaan outsourcing kecil yang tidak jelas yang tidak memberikan hak-hak normatif pekerja dsb.
Kalau begini harus bagaimana pak? Kami perusahaan2 kecil CV hanya bisa gigit jari, dan panitia didukung surat pernyataan dari disnaker setempat bahwa SIOPJB hanya akan diberikan kepada perusahaan berbadan hukum (PT), dengan alasan PT lebih kredibel dan jauh lebih mudah dipantau dsb.
Sedih juga rasanya, tapi mau bagaimana lagi, peraturan menyebutkan seperti itu, setelah sy baca KEPMEN-KEPMEN nya ya memang benar, aturannya memang seperti itu. Kok rasanya tidak adil :-(
Wassalamualaikum

rio


Para suhu2...

Mohon koreksi bila pendapat Saya salah.

2. Permenaker 19 Tahun 2012 pada Pasal 2 menyatakan “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh”. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 4 diantaranya menjelaskan perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, serta ayat 5 diantaranya menjelaskan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Kemudian, pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Dengan demikian, tidak ada aturan yang mengikat bahwa pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBN/APBD (pelaksanaan pekerjaan dari Pemerintah) masuk dalam kategori Permenaker 19 Tahun 2012 ini. Hal ini diperkuat dengan Diktum Menimbang yang diantaranya menyatakan bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU 13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 16 menyatakan “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerj/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut pada Pasal 102 ayat (1) diantaranya disebutkan dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-udangan ketenagakerjaan. Berdasarkan literatur, dalam hal ini Wikipedia, disebutkan hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan.

Terimakasih,

Return to “Jasa Lainnya”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

Login · Register