Standart Dokumen

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010
uj_junior
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 07 Aug 2011, 23:55

Re: Standart Dokumen

Postby uj_junior 22 Feb 2016, 13:43

Dalam Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Breakwater Menggunakan Kubus Beton dan Tetrapod, Selaian Mempersyaratkan SIUJK Panitia Juga Mempersyaratkan Ijin Usaha Industri (IUI) apakah ini di perbolehkan, Jika diperbolehkan Tolong dasar hukumnya, Mohon Pencerahannya...? Terima Kasih
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Standart Dokumen

Postby kujang101 23 Feb 2016, 10:16

uj_junior wrote:Dalam Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Breakwater Menggunakan Kubus Beton dan Tetrapod, Selaian Mempersyaratkan SIUJK Panitia Juga Mempersyaratkan Ijin Usaha Industri (IUI) apakah ini di perbolehkan, Jika diperbolehkan Tolong dasar hukumnya, Mohon Pencerahannya...? Terima Kasih


Wah, mengada2 tuh syaratnya.
Kalau mempersyaratkan dukungan dari produsen tetrapod (bagi yang tidak memproduksi sendiri) masih dimungkinkan.

*Tapi itu perlu juga diketahui kenapa sampai muncul syarat seperti itu...
cikande12
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 25 Feb 2016, 16:02
Contact:

Re: Standart Dokumen

Postby cikande12 25 Feb 2016, 16:15

untuk yang UI_junior, coba deh di cek gan komentarnya, masa komennya itu2 mulu, kaya robot deh, ane curiga dia bukannya nanyain industri, tapi nanyain kepentingan sendirinya aja. @onion1@ @onion9@
kawasan industri indonesia saat ini sudah semakin berkembang, salah satunya adalah ModernCikande
andindha
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 20 Jul 2016, 07:00

Standart Dokumen

Postby andindha 20 Jul 2016, 07:44

Mohon Pencerahaannya para senior2ku..
sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak bertanya.. karena saya memang NEWBIE di bidang ini.. @onion24@
saya ada beberapa permaslahan pada persyaratan pengadaan jasa konstruksi yang menurut saya sangat aneh, dan sampai sekarang saya belum dapat jawaban, permalsahannya yaitu sbb:

1. di daerah kami terkadang mengkhususkan syarat wajib untuk SKTK harus lulusan dari jurusan tertentu, (Contoh 1: SKTK TS004 Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan Harus Lulusan SMK Jurusan Teknik Survey Pemetaan; Contoh 2 : SKTK TS 043 Teknisi Survey Teknik Sipil Harus Lulusan Diploma 3 Jurusan Sipil), bahkan pada lelang skala kecil ada yang meminta syarat 2 buah SKA+2 Buah SKTK. nah pertanyaan saya, SIAPAKAH YANG BERHAK MENENTUKAN KRITERIA LULUSAN UNTUK MEMBUAT ATAU MENGIKUTI PELATIHAN SKTK? apakah ULP atau LPJK? kalau LPJK, kok malah ditabrak sama ULP kami? kalau ULP, kok lpjk membolehkan tuk SKTK dari lulusan UMUM/SMU? yang akhirnya berujung kepada tidak bisa dipakainya SKTK yang sudah kami pesan kepada LPJK? mohon pencerahannya,,,, jika memang ULP kami melanggar aturan/hukum/perpres/perlem/permen/dll, tolong info dong dasar pelanggaran hukumnya pada aturan yang mana dan pasal berapa.. biar kami bisa meluruskan jika memang ada permainan oleh ULP,

2. beberapa dari kami juga ada yang digugurkan karena dianggap memberikan harga upah lebih rendah dari pada UMK daerah kami pada harga satuan upah di RAB yang kami buat, padahal di doklel tidak dipersyaratkan seperti itu, dan yang menurut saya lebih aneh lagi adalah: jumlah upah per jam kerja yang di informasikan ULP kepada kami (sekitar Rp12.300) dan ternyata setelah saya hitung sesuai dengan UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 yaitu UMK perbulan saya bagi dengan 173 (standart jam kerja perbulan) saya dapat nya sekitar Rp. 13.600 @onion35@ jadi apa yang harus saya lakukan?

3. pada lelang konstruksi tahun ini (2016) tiba2 kami penyedia jasa di wajibkan melampirkan network planning dengan menggunakan aplikasi MS. Project pada Dok. penawaran kami, dan ini tanpa sosialisasi, Tanpa Informasi, tanpa Pelatihan, Tanpa Pelampiran Standarisasi dari PPK/ULP, (yang tertulis pada doklel bahwa Network planning yang kami buat akan dinilai oleh ULP dan PPK) ya terang saja kami yang jarang menggunakan jadi kebingungan... dan kami juga tidak tahu dasar penilaiannya nanti seperti apa? dan sudah pasti SUBYEKTIF dari kepala para pokja dan PPK. mohon saran untuk menganulir aturan yang semena2 dan tidak berprikemanusiaan tersebut.. mohon info payung hukum yang bisa kami jadikan dasar untuk menganulir syarat tersebut,

untuk sementara itu dulu pertanyaan dan permaslahan saya.. sekali lagi mohon pencerahannya, maaf karna saya bener2 tidak mengerti dasar2 hukum yang dipakai di pelelangan..


Regards


Andi
anwarkando
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 31 Jul 2017, 23:16

Re: Standart Dokumen

Postby anwarkando 01 Aug 2017, 00:05

Mohon ijin tanya dan mohon pencerahannya untuk Master.

Kami ikut lelang untuk Pekerjaan Kontruksi dengan klasifikasi Non Kecil dan SBUJK Non Kecil . Syarat itu tertera dengan jelas di LDK..
Semua syarat terpenuhi..

Saat evaluasi, pokja mempertanyakan SIUP kami yang masih SIUP Kecil, padahal di Syarat LDK hal ini tidak tertera dengan jelas.

Tanya :
Layakkah Pokja mengugurkan semua penawaran kami yg terbukti memiliki harga terendah 1 ?
Sebagai informasi, pokja sudah pernah membatalkan lelang, dan 1 hari kemudian membuka lelang ulang dengan syarat LDK/LDP berbeda.

Trimakasih Master.

Return to “Pekerjaan Konstruksi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register