Standart Dokumen

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 16/2018
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Standart Dokumen

Postby khalid 24 Sep 2013, 07:16

bagong wrote:saya adalah peserta lelang di daerah saya, saya mohon jawaban pasti sehubungan lelalng yang saya ikuti saat ini kepada para begawan lelang disini. dan terima kasih banyak sebelumnya. Dalam dokumen lelang disebutkan bahwa :
1. saya digugurkan dalam pelelangan tersebut karena pajak, sedangkan pajak dalam dokumen pelelangan disebutkan " telah melunasi kewajiban pajaktahun terakhir, atau PPN sekurang-kurangnya 3 BULAN YANG LALU ". Sedangakan saya melampirkan bukti setor pajak MARET APRIL MEI, sedangakan pemasukan penawaran tertanggal akhir Juli 2013.
2. Dalam dokumen pelelangan itu pula disebutkan SBUJK KUALIFIKASI NON KECIL, tapi pada kenyataannya ada CV dengan kualifikasi KECIL menjadi calon pemenang lelang.
bagaimana pendapat begawan semua terkait masalah tersebut diatas agar saya bisa tenang kalopun kalah saya legowo.


1. Kalau pemasukan penawaran lewat dari tanggal 20 Juli 2013, maka bukti pajak terakhir harus Juni 2013.

2. Pasal 100 Ayat 3 hanya membatasi usaha non kecil untuk masuk dalam pekerjaan kecil, tapi tidak membatasi kecil untuk lelang non kecil. Jadi usaha kecil bisa saja mengikuti lelang non kecil asal kompetensi teknisnya memenuhi.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
hermanbna
Newbie
Newbie
Posts: 16
Joined: 21 Mar 2012, 10:00

Re: Standart Dokumen

Postby hermanbna 17 Apr 2014, 10:02

mohon pencarahan kawan2..
saya mau tanya permasalahan SDP, karena kemaren ada saya ikut persidangan antara penyedia dan Pokja, satker, dan pihak bank
Penggugat membawa saksi TOT LKPP yang juga menjabat Dosen Politeknik Medan, yang menerangkan setiap pengadaan yang menggunakan lpse harus memakai SDP yang ada pada portal pengadaan (http://inaproc.lkpp.go.id/v3/), karena perintah Undang-undang.
Apakah memang benar demikian ?
hermanbna
Newbie
Newbie
Posts: 16
Joined: 21 Mar 2012, 10:00

Re: Standart Dokumen

Postby hermanbna 17 Apr 2014, 11:37

kujang101 wrote:
hermanbna wrote:mohon pencarahan kawan2..
saya mau tanya permasalahan SDP, karena kemaren ada saya ikut persidangan antara penyedia dan Pokja, satker, dan pihak bank
Penggugat membawa saksi TOT LKPP yang juga menjabat Dosen Politeknik Medan, yang menerangkan setiap pengadaan yang menggunakan lpse harus memakai SDP yang ada pada portal pengadaan (http://inaproc.lkpp.go.id/v3/), karena perintah Undang-undang.
Apakah memang benar demikian ?

Yup.
Sesuai dengan Perka LKPP No. 18 Thn. 2012


Pada dokumen pengadaan starndar BAB XII speseifikasi teknis dan gambar, untuk pengadaan konstruksi apa kaitan antara spesifikasi teknis dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat, yang telah dikeluarkan oleh konsultan perencana ?
jose
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 01 May 2014, 12:32

Re: Standart Dokumen

Postby jose 01 May 2014, 16:28

Mohon bantuan info. Bagaimana penerapan perhitungan KD utk pekerjaan2 yg mudah seperti timbunan? Apakah utk usaha non kecil harus digugurkan sementara adm, teknis dan harga memenuhi syarat? Bisa dikatakan tanpa modal pun bisa jalan....makasih
teguhsatria
Newbie
Newbie
Posts: 12
Joined: 17 May 2015, 13:36
Location: Jakarta
Contact:

Re: Standart Dokumen

Postby teguhsatria 24 Nov 2015, 07:59

mungkin panitianya il fill sama anda hehehe
Pelaksanaan jasa bor pile pondasi bangunan metode pengeboran dengan alat mesin bor mini crane
Jasa pekerjaan strauss pile pondasi bor pancang manual
hary81.haryono
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 04 Dec 2015, 21:19

Re: Standart Dokumen

Postby hary81.haryono 04 Dec 2015, 21:48

:?: :?: :?: waaah bisa dibilang mengada ada itu, karena apabila tidak bermaterai pun tidak dapat digugurkan paling kalo dokumennya lulus sampai dengan pembuktian diminta bayar materai :D :D :D
disannggah saja, kaarena hal tersebut sepertinya bukan hal yang subtansial.
yandryk
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 06 Jan 2016, 22:16

Re: Standart Dokumen

Postby yandryk 06 Jan 2016, 22:41

kujang101 wrote:
jose wrote:Mohon bantuan info. Bagaimana penerapan perhitungan KD utk pekerjaan2 yg mudah seperti timbunan? Apakah utk usaha non kecil harus digugurkan sementara adm, teknis dan harga memenuhi syarat? Bisa dikatakan tanpa modal pun bisa jalan....makasih


KD adalah syarat kualifikasi, jika KD tidak memenuhi maka gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi, meskipun adm, teknis dan harga-nya memenuhi.


Saya tambah ya...
KD (kemampuan dasar) : nilai kontrak tertinggi (pekerjaan dgn sub bidang yg sama) x 3
CMIIW
uj_junior
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 07 Aug 2011, 23:55

Re: Standart Dokumen

Postby uj_junior 22 Feb 2016, 13:43

Dalam Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Breakwater Menggunakan Kubus Beton dan Tetrapod, Selaian Mempersyaratkan SIUJK Panitia Juga Mempersyaratkan Ijin Usaha Industri (IUI) apakah ini di perbolehkan, Jika diperbolehkan Tolong dasar hukumnya, Mohon Pencerahannya...? Terima Kasih
cikande12
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 25 Feb 2016, 16:02
Contact:

Re: Standart Dokumen

Postby cikande12 25 Feb 2016, 16:15

untuk yang UI_junior, coba deh di cek gan komentarnya, masa komennya itu2 mulu, kaya robot deh, ane curiga dia bukannya nanyain industri, tapi nanyain kepentingan sendirinya aja. @onion1@ @onion9@
kawasan industri indonesia saat ini sudah semakin berkembang, salah satunya adalah ModernCikande
andindha
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 20 Jul 2016, 07:00

Standart Dokumen

Postby andindha 20 Jul 2016, 07:44

Mohon Pencerahaannya para senior2ku..
sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak bertanya.. karena saya memang NEWBIE di bidang ini.. @onion24@
saya ada beberapa permaslahan pada persyaratan pengadaan jasa konstruksi yang menurut saya sangat aneh, dan sampai sekarang saya belum dapat jawaban, permalsahannya yaitu sbb:

1. di daerah kami terkadang mengkhususkan syarat wajib untuk SKTK harus lulusan dari jurusan tertentu, (Contoh 1: SKTK TS004 Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan Harus Lulusan SMK Jurusan Teknik Survey Pemetaan; Contoh 2 : SKTK TS 043 Teknisi Survey Teknik Sipil Harus Lulusan Diploma 3 Jurusan Sipil), bahkan pada lelang skala kecil ada yang meminta syarat 2 buah SKA+2 Buah SKTK. nah pertanyaan saya, SIAPAKAH YANG BERHAK MENENTUKAN KRITERIA LULUSAN UNTUK MEMBUAT ATAU MENGIKUTI PELATIHAN SKTK? apakah ULP atau LPJK? kalau LPJK, kok malah ditabrak sama ULP kami? kalau ULP, kok lpjk membolehkan tuk SKTK dari lulusan UMUM/SMU? yang akhirnya berujung kepada tidak bisa dipakainya SKTK yang sudah kami pesan kepada LPJK? mohon pencerahannya,,,, jika memang ULP kami melanggar aturan/hukum/perpres/perlem/permen/dll, tolong info dong dasar pelanggaran hukumnya pada aturan yang mana dan pasal berapa.. biar kami bisa meluruskan jika memang ada permainan oleh ULP,

2. beberapa dari kami juga ada yang digugurkan karena dianggap memberikan harga upah lebih rendah dari pada UMK daerah kami pada harga satuan upah di RAB yang kami buat, padahal di doklel tidak dipersyaratkan seperti itu, dan yang menurut saya lebih aneh lagi adalah: jumlah upah per jam kerja yang di informasikan ULP kepada kami (sekitar Rp12.300) dan ternyata setelah saya hitung sesuai dengan UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 yaitu UMK perbulan saya bagi dengan 173 (standart jam kerja perbulan) saya dapat nya sekitar Rp. 13.600 @onion35@ jadi apa yang harus saya lakukan?

3. pada lelang konstruksi tahun ini (2016) tiba2 kami penyedia jasa di wajibkan melampirkan network planning dengan menggunakan aplikasi MS. Project pada Dok. penawaran kami, dan ini tanpa sosialisasi, Tanpa Informasi, tanpa Pelatihan, Tanpa Pelampiran Standarisasi dari PPK/ULP, (yang tertulis pada doklel bahwa Network planning yang kami buat akan dinilai oleh ULP dan PPK) ya terang saja kami yang jarang menggunakan jadi kebingungan... dan kami juga tidak tahu dasar penilaiannya nanti seperti apa? dan sudah pasti SUBYEKTIF dari kepala para pokja dan PPK. mohon saran untuk menganulir aturan yang semena2 dan tidak berprikemanusiaan tersebut.. mohon info payung hukum yang bisa kami jadikan dasar untuk menganulir syarat tersebut,

untuk sementara itu dulu pertanyaan dan permaslahan saya.. sekali lagi mohon pencerahannya, maaf karna saya bener2 tidak mengerti dasar2 hukum yang dipakai di pelelangan..


Regards


Andi

Return to “Pekerjaan Konstruksi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

Login · Register