pajak

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010
Nasri
Newbie
Newbie
Posts: 17
Joined: 30 Mar 2011, 22:37

pajak

Postby Nasri 15 Apr 2011, 22:43

Pajak 3 bulan terakhir,,
1. PPh pasal 21
2. PPh pasal 23
3. PPh pasal 25/29 dan
4. PPN
apakah semua yg tersebut diata harus dimasukkan dalam dokumen penawaran pekerjaan konstruksi????? mohon penjelasannya<< :) :) :) :) :)
akmal
Newbie
Newbie
Posts: 26
Joined: 31 Mar 2011, 08:10
Location: Depok
Contact:

Re: pajak

Postby akmal 16 Apr 2011, 02:26

harus pak, dengan ketentuan :
bulanan PPh Pasal 21 (pasti ada lah)
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak), kalau belum PKP ya tidak usah pak.

tolong dikoreksi.
---------
In Credible Procurement We Trust

Akmal M. Ridwan
Nasri
Newbie
Newbie
Posts: 17
Joined: 30 Mar 2011, 22:37

Re: pajak

Postby Nasri 16 Apr 2011, 15:16

akmal wrote:harus pak, dengan ketentuan :
bulanan PPh Pasal 21 (pasti ada lah)
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak), kalau belum PKP ya tidak usah pak.

tolong dikoreksi.


nah yang pasal 23 dan 25/29 nih,, kebanyakan rekanan disini hanya melampirkan pasal 21 dan PPN saja.....
pak,,maksud PKP itu gimana Pak??
john
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 18 May 2011, 22:37
Location: Sampit

Re: pajak

Postby john 01 Jun 2011, 00:07

Utuk dapat sebagai PKP kita mengajukan diri/ membuat permohonan ke kantor pajak
sebagai PKP. nanti ada fomulir yg harus diisi dan keterangan yang lebih detail tentang usaha atau perusahaan kita
seperti denah tempat usaha/ foto dll.

kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP.

kalau untuk pasal 25
itu adalah pembayaran/cicilan PPh masa
kalau tidak ada pembayaran ya dilaporkan nihil (bentuk laporan pasal 25 berupa surat setoran pajak (SSP))
burhan
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 649
Joined: 01 Apr 2011, 09:01

Re: pajak

Postby burhan 01 Jun 2011, 18:46

melampirkan?

pasal 56 ayat (11)
ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
bilan
Newbie
Newbie
Posts: 31
Joined: 06 Apr 2011, 17:02

Re: pajak

Postby bilan 04 Jun 2011, 23:44

john wrote:Utuk dapat sebagai PKP kita mengajukan diri/ membuat permohonan ke kantor pajak
sebagai PKP. nanti ada fomulir yg harus diisi dan keterangan yang lebih detail tentang usaha atau perusahaan kita
seperti denah tempat usaha/ foto dll.

kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP.

kalau untuk pasal 25
itu adalah pembayaran/cicilan PPh masa
kalau tidak ada pembayaran ya dilaporkan nihil (bentuk laporan pasal 25 berupa surat setoran pajak (SSP))
Image
bilan
Newbie
Newbie
Posts: 31
Joined: 06 Apr 2011, 17:02

Re: pajak

Postby bilan 04 Jun 2011, 23:57

"
kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP"


bagaimaan kalo perusahaan belum PKP namun memiliki NPWP, padahal ketika uang ditransver dari bank ke Penyedia telah dipungut PPN dan penyedia mendapat bukti SSP, apakah SSP PPn tersebut dapat dijadikan dasar untuk persyaratan ikut pelelangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010.
Image
Benny
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 557
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Re: pajak

Postby Benny 05 Jun 2011, 08:28

infonya kalau belum buat PKP, PPN 10% yang kita bayar bisa nyasar kemana-mana...bukan ke negara, ke gayus tambunan :lol: :lol: :lol: :lol: makanya buruan bikin PKP, untuk pendanaan yang APBN diwajibkan telah memiliki PKP, bahkan di daerah ane dah mewajibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kalo blum PKP ga bisa buat SKF, bagi yang punya SKF kalo terlambat lapor bulanan....500 ribu euy dendanya :) :) :)
nia deltania
Newbie
Newbie
Posts: 37
Joined: 02 Jun 2011, 21:50
Location: PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT

Re: pajak

Postby nia deltania 05 Jun 2011, 17:32

Benny wrote:infonya kalau belum buat PKP, PPN 10% yang kita bayar bisa nyasar kemana-mana...bukan ke negara, ke gayus tambunan :lol: :lol: :lol: :lol: makanya buruan bikin PKP, untuk pendanaan yang APBN diwajibkan telah memiliki PKP, bahkan di daerah ane dah mewajibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kalo blum PKP ga bisa buat SKF, bagi yang punya SKF kalo terlambat lapor bulanan....500 ribu euy dendanya :) :) :)



wah...wah...bw2 nama gayus tambunan....betul tu bung bens....perusahaan yg belum memiliki PKP,maka PPN 10 % tidak dapat masuk/diterima negara...karena dari arti PKP saja sudah jelas "Pengusaha Kena pajak"...jd kl belum memiliki PKP gimana mau kena pajak.....jd bg yg belum memiliki PKP dan sudah setor PPN 10 %, anggap sedekah saja... :lol: :lol: :lol:
fanny
Newbie
Newbie
Posts: 10
Joined: 19 May 2011, 09:42

Re: pajak

Postby fanny 05 Jun 2011, 17:40

info dari saya,
untuk pekerjaan konstruksi kewajiban pajaknya adalah :
1. pph psl 21( karyawan )
2. pph psl 4 ( ayat 2 ) (pekerjaan konstruksi)
3. pph psl 23 ( pengadaan barang )
4. ppn
5. pph psl 22( untuk dividen, bonus, sewa tanah, alat )

n 1 lagi pajak tahunan badan tetapi berupa ssp saja, ssp pasal 29 apabila ada kekurangan pajak. yang pasti setau saya pasal 25 uda gak ada karena pajak pekerjaan konstruksi uda final, terkecuali ada transaksi pengadaan yaitu pasal 23 ( belum final ) maka pajak akhir tahunnya akan dikenakan pph pasal 29 dimana cuma mengisi ssp psl 25 sebagai bukti setor

dan mengenai persyaratn pajak dalam lelang benar diisyaratkan :
1. pph psl 21
2. pph psl 25
3. ppn

berdasarkan pengetahuan saya psl 25 sudah tidak dimunculkan, jadi bagaimana solusinya???
mohon pencerahan dan koreksi dari panitia pengadaan, trims

Return to “Pekerjaan Konstruksi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register