YG MERASA CERDAS MONGGO BERBAGI ILMUNYA DISINI

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010
roomesa
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 28 Aug 2016, 12:37

YG MERASA CERDAS MONGGO BERBAGI ILMUNYA DISINI

Postby roomesa 29 Aug 2016, 00:49

salam hangat untuk semua

STAGE 1
saya mohon informasi dan meminta pendapat kebenarannya dikarenakan permen pu no. 31 tahun 2015 serta perpres no 54 tahun 2010 serta perubahannya ikut andil dalam menentukan kebijakan setiap pelelangan barang/jasa di bidang kontruksi diseluruh indonesia.
berikut permasalahan yang ingin kami tahu kebenarannya :
*pada sebuah pengadaan kontruksi dalam hal lembar data pemilihan (LDP) meminta peralatan 1 Unit Dump Truck dengan kapasitas 6 - 8 ton. sedangkan rekanan memberi peralatan Dump Truck kapasitas 3,5 Ton 6 unit. tetapi panitia ULP tetap menggugurkan penawaran rekanan dikarenakan kapasitas dump truck saja yang berbeda dengan LDP padahal dengan 6 unit DT kapasitas 3,5 ton kita malah lebih cepat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut*
menurut pendapat para master sendiri bagaimana tentang ini?? kami merasa perusahaan kami dibodohi oleh POKJA ULP dan akan terus berjuang untuk permasalahan ini sampai dengan PTUN.
karna kami sudah punya dasar untuk sampai ke arah sana.
berikut dasar - dasar yang kami punya :
1. kesalahan rekanan tidak subtansial karna yaitu kesalahan rekanan masih mampu malah lebih cepat dalam hal kapasitas peralatan yang rekanan tawarkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

2. dokumen lelang sendiri menurut kami cacat teknis yaitu dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan menggunakan hotmix dengan volume sampai 1720 ton hanya menggunakan Dump Truck 6- 8 ton 1 Unit tidak akan selesai dalam waktu 90 hari kalender.

3. dalam permen no. 31/PRT/M/2015 pekerjaan kontruksi (B evaluasi penawaran sistem gugur) pada evaluasi teknis yaitu :
- Peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan; ( jelas disini 1 unit dump truck 6 - 8 ton tidak akan mampu menyelesaikan 1720 ton dalam waktu 90 hari kalender)
- Apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam LDK maka Pokja ULP harus membandingkan kapasitas produksi dari jumlah dan kapasitas peralatan, apabila hasilnya sama atau lebih besar, maka dianggap kapasitas produksi alat tersebut telah memenuhi. (disinilah titik terang dari permasalahan ini,)

4. Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi, apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tidak tercantum atau berbeda antara dokumen penawaran teknis dengan isian kualifikasi, maka harus menggunakan data evaluasi yang terdapat dalam isian kualifikasi. ( pada hal ini setiap data kualifikasi yang kami buat berbunyi dump truck 6 unit dengan kapasitas 3,5 Ton/106 Hp, 106 hp sendiri jika dikonversi sama dengan 7,95 Ton karna 1 hp sama dengan 75 kg)

5.pada dokumen lelang evaluasi teknis menyebutkan begini "jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP. (disini kita lihat ada kata "MINIMAL" jadi jika ada perbedaan harus membandingkan )

STAGE 2
setelah kami berdebat ringan bersama pokja ternyata pokja tetep bersikukuh berpedoman dengan dokumen lelang yg menyebutkan peralatan harus sesuai dengan LDP/dokumen lelang. saya ngotot memperjuangkan permen pu no. 31/PRT/M/2015 tentang evaluasi teknis yg berbunyi "Apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam LDK maka Pokja ULP harus membandingkan kapasitas produksi dari jumlah dan kapasitas peralatan, apabila hasilnya sama atau lebih besar, maka dianggap kapasitas produksi alat tersebut telah memenuhi" tapi mereka dengan gampangnya menjawab itukan permen pu sedangkan dokumen pengadaan ini dibuat berdasarkan perpres 54 dan perka lkpp.

apa benar pak permen pu tidak berlaku pada kasus ini?? padahal dengan jelas di permen pu 07/prt/m/2011 dalam hal menimbang point b. setelah lahirnya perpres 54 tahun 2010 perlu pengaturan tata cara yang jelas dan komprehensif. dilanjutkan dengan point c. yang menyatakan "berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan peraturan "menteri"

yang bikin saya bingung kalau memang permen tidak berlaku untuk apa permen pu itu selalu update peraturan sedangkan peraturannya sendiri tidak berlaku kepada perpres dan perka lkpp.??

yang saya tau memang secara hierarki permen jauh dibawah perpres, tapi bukannya awal mula terlahirnya permen itu dari undang - undang UU Jasa Kontruksi Nomer 18 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah yang secara hierarki masih diatas perpres.

saya mohon beri kami pendapat serta petunjuk yang kuat terkait permasalahan saya
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih
fitbul
Newbie
Newbie
Posts: 54
Joined: 03 Jun 2012, 09:16

Re: YG MERASA CERDAS MONGGO BERBAGI ILMUNYA DISINI

Postby fitbul 14 Sep 2016, 16:19

roomesa wrote:salam hangat untuk semua



yang bikin saya bingung kalau memang permen tidak berlaku untuk apa permen pu itu selalu update peraturan sedangkan peraturannya sendiri tidak berlaku kepada perpres dan perka lkpp.??

yang saya tau memang secara hierarki permen jauh dibawah perpres, tapi bukannya awal mula terlahirnya permen itu dari undang - undang UU Jasa Kontruksi Nomer 18 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah yang secara hierarki masih diatas perpres.

saya mohon beri kami pendapat serta petunjuk yang kuat terkait permasalahan saya
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

"tidak merasa cerdas hanya sekedar ingin share aja"
Setau saya permen PU no 31 tahun 2015 didalamnya selain terdapat pedoman evaluasi juga terdapat standar dokumen pengadaan "versi PU"
yang jadi permasalahan adalah.
1. Bisa jadi Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan bukan berdasarkan permen PU no 31 tahun 2015, tetapi berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP. Kalau sudah begini, maka aturan yang digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi otomatis bukan berdasar Permen PU ini.

2. Apakah Ruang lingkup Permen PU no 31 tahun 2015 ini digunakan khusus untuk lingkungan PU saja ataukah seluruh Instansi pemerintah menggunakannya?

3. SPSE PU berbeda dengan SPSE yang berada dalam koordinasi LKPP, setau saya PU mengembangkan sendiri SPSE mereka.

Intinya terjadi dualisme dalam aturan pengadaan khususnya konstruksi, karena LKPP dan PU sama sama membuat aturan, dan sepertinya kurang ada koordinasi antar instansi pemerintah yang membuat kebijakan/aturan.

Return to “Pekerjaan Konstruksi”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest

Login · Register