PL mobil pemerintah

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010
idhamsyah
Newbie
Newbie
Posts: 30
Joined: 14 Apr 2011, 11:32

Re: PL mobil pemerintah

Postby idhamsyah 14 Jun 2013, 14:59

Mohon info..
pengadaan kendaraan roda 4 (GSO) harga di atas 200 juta,prosesnya administrasi pengadaannya (penunjukan langsung) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan ataukah Pokja Pengadaan ??? tks
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: PL mobil pemerintah

Postby kujang101 14 Jun 2013, 15:09

idhamsyah wrote:Mohon info..
pengadaan kendaraan roda 4 (GSO) harga di atas 200 juta,prosesnya administrasi pengadaannya (penunjukan langsung) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan ataukah Pokja Pengadaan ??? tks


Penunjukan Langsung diproses oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP.
ppk.alay
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 13 Jun 2013, 19:07

Re: PL mobil pemerintah

Postby ppk.alay 15 Jul 2013, 22:39

Bingung Pada istilah2 dari LKPP untuk pengadaan kendaraan dinas :o:

Apa bedanya Penunjukkan langsung vs E-purchasing vs E-tendering ?

Apakah kl E-purchasing ga perlu tahapan-tahapan seperti di penunjukan langsung ?

APakah tidak perlu adaanya jaminan pelaksanaan??


makasih masta2 PBJ :shy:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: PL mobil pemerintah

Postby khalid 21 Jul 2013, 13:26

ppk.alay wrote:Bingung Pada istilah2 dari LKPP untuk pengadaan kendaraan dinas :o:

Apa bedanya Penunjukkan langsung vs E-purchasing vs E-tendering ?

Apakah kl E-purchasing ga perlu tahapan-tahapan seperti di penunjukan langsung ?

APakah tidak perlu adaanya jaminan pelaksanaan??


makasih masta2 PBJ :shy:


Penunjukan langsung ikut ketentuan Pasal 38. Artinya tahapannya mengikuti ketentuan Perka LKPP 14/2012, termasuk harus ada Dokumen Pengadaan.

E-Purchasing ikut ketentuan Pasal 110. Artinya tahapannya mengikuti aplikasi SPSE untuk E-Purchasing. Jadi tidak perlu ada Dokumen Pengadaan, Penawaran, Jaminan Penawaran, dll. Intinya, ikut saja tahapan yang tertulis pada aplikasi

E-Tendering sama saja dengan lelang biasa, bedanya adalah menggunakan elektronik. Ini yang biasa disebut lelang e-proc. Ketentuannya ada di Pasal 134 dan diperjelas pada Perka LKPP 18/2012
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: PL mobil pemerintah

Postby kujang101 21 Jul 2013, 22:50

khalid wrote:
ppk.alay wrote:Bingung Pada istilah2 dari LKPP untuk pengadaan kendaraan dinas :o:

Apa bedanya Penunjukkan langsung vs E-purchasing vs E-tendering ?

Apakah kl E-purchasing ga perlu tahapan-tahapan seperti di penunjukan langsung ?

APakah tidak perlu adaanya jaminan pelaksanaan??


makasih masta2 PBJ :shy:


Penunjukan langsung ikut ketentuan Pasal 38. Artinya tahapannya mengikuti ketentuan Perka LKPP 14/2012, termasuk harus ada Dokumen Pengadaan.

E-Purchasing ikut ketentuan Pasal 110. Artinya tahapannya mengikuti aplikasi SPSE untuk E-Purchasing. Jadi tidak perlu ada Dokumen Pengadaan, Penawaran, Jaminan Penawaran, dll. Intinya, ikut saja tahapan yang tertulis pada aplikasi

E-Tendering sama saja dengan lelang biasa, bedanya adalah menggunakan elektronik. Ini yang biasa disebut lelang e-proc. Ketentuannya ada di Pasal 134 dan diperjelas pada Perka LKPP 18/2012


E-purchasing kendaraan bermotor masih sama tuh dengan tahun 2012.
Ga ada yang berubah, apanya yang mau diikuti? Alias masih perlu dokumen pengadaan dan lain sebagainya...

*Ini sudah pertengahan Juli, tapi harga yang ada di E-Catalogue masih harga triwulan II. :hammer:
Iskak Budisiswanto
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 09 Aug 2013, 16:26

Re: PL mobil pemerintah

Postby Iskak Budisiswanto 09 Aug 2013, 17:00

kujang101 wrote:
chenzeepo wrote:Mohon petunjuk, saya dari pihak penyedia barang ada sedikit pertanyaan:

1. Ada sedikit perbedaan persepsi antara kami penyedia dengan panitia dalam perhitungan PPN dan PPH pasal 22, setahu saya dasar perhitungan PPN adalah harga off the road, tetapi panitia bersikeras bahwa perhitungan PPN adalah harga on the road, pertanyaan saya, pernyataan mana yg benar, dan adakah landasan hukumnya?
2. Salah satu SKPD di kab. Kami ingin melaksanakan pengadaan kendaraan dengan menambah aksesoris AC, untuk kendaraan hilux pickup..apakah boleh?
Terimakaaih sebelumnya

1. PPN (lelang) ditetapkan dari total harga kontrak. Jadi memang setelah keseluruhan harga dimasukkan.
*Landasan hukum saya tidak tahu, tapi (jelek memang) kebiasaannya begitu. :D

2. Kenapa tidak boleh (jika dilelang)?
Tapi jika PL maka tidak boleh, karena harga AC itu mahal (> 2 juta pasti).



Jika baca di sub forum dibeberapa halaman sebelumnya, disebutkan bahwa BBN-KB dan PKB bukan merupakan obyek PPN, seharusnya untuk PL maupun Lelang Umum diperlakukan sama, jadi jangan berdasarkan kebiasaan
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: PL mobil pemerintah

Postby khalid 17 Aug 2013, 05:19

kujang101 wrote:
khalid wrote:
ppk.alay wrote:Bingung Pada istilah2 dari LKPP untuk pengadaan kendaraan dinas :o:

Apa bedanya Penunjukkan langsung vs E-purchasing vs E-tendering ?

Apakah kl E-purchasing ga perlu tahapan-tahapan seperti di penunjukan langsung ?

APakah tidak perlu adaanya jaminan pelaksanaan??


makasih masta2 PBJ :shy:


Penunjukan langsung ikut ketentuan Pasal 38. Artinya tahapannya mengikuti ketentuan Perka LKPP 14/2012, termasuk harus ada Dokumen Pengadaan.

E-Purchasing ikut ketentuan Pasal 110. Artinya tahapannya mengikuti aplikasi SPSE untuk E-Purchasing. Jadi tidak perlu ada Dokumen Pengadaan, Penawaran, Jaminan Penawaran, dll. Intinya, ikut saja tahapan yang tertulis pada aplikasi

E-Tendering sama saja dengan lelang biasa, bedanya adalah menggunakan elektronik. Ini yang biasa disebut lelang e-proc. Ketentuannya ada di Pasal 134 dan diperjelas pada Perka LKPP 18/2012


E-purchasing kendaraan bermotor masih sama tuh dengan tahun 2012.
Ga ada yang berubah, apanya yang mau diikuti? Alias masih perlu dokumen pengadaan dan lain sebagainya...

*Ini sudah pertengahan Juli, tapi harga yang ada di E-Catalogue masih harga triwulan II. :hammer:


Akhir Juli saya ke LKPP dan aplikasi e-purchasing kendaraan bermotor sudah hampir selesai. Nanti prosesnya akan sama seperti e-purchasing obat.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
alf
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 10 Jan 2013, 10:16

Re: PL mobil pemerintah

Postby alf 23 Sep 2013, 13:50

Adakah bapak atau ibu yang pengadaan kendaraan tapi STNK dan BPKBnya tersendat karena ada permasalahan di POLRI? Saya pengadaan satu mobil pada bulan maret, akan tetapi BPKB atau BPKB penggantinya belum turun hingga sekarang. Bagaimana jika pembayaran dilunasi hanya dengan bukti setor biaya BPKB dari pihak dealer? Rencana saya sih dilengkapi dengan pernyataan atau berita acara klarifikasi ke samsat begitu (antisipasi pemeriksaan BPK). Apakah diperbolehkan? Terima kasih
Iwan Kurniawan
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 23 Oct 2013, 09:51

Re: PL mobil pemerintah

Postby Iwan Kurniawan 24 Oct 2013, 07:42

Pagi, Mohon pencerahannya rekan-rekan, sy baru bergabung di forum ini.
Saya masih baru menjadi pejabat pengadaan, mau tanya untuk pengadaan langsung 3 unit mobil yang ada kontrak payungnya di e-catalogue dengan nilai sekitar 800 juta apakah bisa cukup menggunakan satu orang pejabat pengadaan atau harus memakai panitia pengadaan. terima kasij
arieq
Site Admin
Site Admin
Posts: 250
Joined: 22 Sep 2012, 18:54

Re: PL mobil pemerintah

Postby arieq 24 Oct 2013, 10:12

Iwan Kurniawan wrote:Pagi, Mohon pencerahannya rekan-rekan, sy baru bergabung di forum ini.
Saya masih baru menjadi pejabat pengadaan, mau tanya untuk pengadaan langsung 3 unit mobil yang ada kontrak payungnya di e-catalogue dengan nilai sekitar 800 juta apakah bisa cukup menggunakan satu orang pejabat pengadaan atau harus memakai panitia pengadaan. terima kasij


koreksi istilah untuk pengadaan kendaraan yang sudah ada di e catalogue, yang benar adalah penunjukan langsung bukan pengadaan langsung. Penunjukan langsung menggunakan panitia pengadaan / pokja ULP (pasal 17 ayat 2 huruf g)

Return to “Barang”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

Login · Register