Rencana Umum Pengadaan

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010
Tulus Sipahutar
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 13 Apr 2011, 09:47

Rencana Umum Pengadaan

Postby Tulus Sipahutar 13 May 2011, 11:25

Bagaimana Jika SKPD tidak Mengumumkan ataupun Menayangkan Rencana Umum Pengadaan sementara proses beberapa pengadaan sudah berjalan bahkan ada yang sudah masuk tahap penyusunan kontrak. :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll:
Imam
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 131
Joined: 31 Mar 2011, 14:37
Location: Surabaya-->>>Palembang-->>> MUARA ENIM
Contact:

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Imam 13 May 2011, 12:55

Tulus Sipahutar wrote:Bagaimana Jika SKPD tidak Mengumumkan ataupun Menayangkan Rencana Umum Pengadaan sementara proses beberapa pengadaan sudah berjalan bahkan ada yang sudah masuk tahap penyusunan kontrak. :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll:


artinya prosedur lelang jelas-jelas telah melanggar perpres 54/2010 pak...karena RUP adalah MUTLAK dilaksanakan sebelum Pengumuman pelelangan dilaksanakan (Pasal 8 dan psl 25 (3), dalam hal sudah ada pemenang ataupun pekerjaan sudah berjalan menurut, silahkan mengjukan laporan/aduan secara resmi ke APIP dan LKPP untuk dilakukan peninjauan kembali proses lelang tsb. dan saran saya sebaiknya laporan tsb atas nama lembaga/forum/Organisasi, krn sifatnya bukan lagi sanggahan.....
Rahman Tunggal
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 592
Joined: 10 Apr 2011, 08:02
Contact:

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Rahman Tunggal 13 May 2011, 15:31

Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; Kalau menyalahi prosedur, saya sependapat dengan Sdr.Imam, (ane makmum dah :lol: :lol: )
Menurut saya yang merupakan prinsip (terbuka, transparan) lebih kepada mengumumkan Paket Pelelangan karena setiap pelelangan wajib diumumkan mengikuti prosedur pasal 25 ayat 3. Jadi kalau RUP diumumkan, hal tersebut lebih baik, namun bila tidak diumumkan bukan berarti salah dan tidak baik, karena bukan merupakan substansi pengadaan atau sesuatu yang bersipat penting, karena tih pengumuman paket tetap dilaksanakan.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Imam
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 131
Joined: 31 Mar 2011, 14:37
Location: Surabaya-->>>Palembang-->>> MUARA ENIM
Contact:

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Imam 13 May 2011, 23:43

saya mengutip kalimat Pak RT..."setiap pelelangan wajib diumumkan mengikuti prosedur pasal 25 ayat 3" , Jadi kalau RUP diumumkan, hal tersebut lebih baik, namun bila tidak diumumkan bukan berarti salah dan tidak baik, karena bukan merupakan substansi pengadaan atau sesuatu yang bersipat penting, karena tih pengumuman paket tetap dilaksanakan......

Pertanyaan saya....kenapa kalo sudah wajib kok penjelasannya setengah hati....??? perlu diingat bahwa pasal 25 (3) adalah penegasan dari pasal 8....kira-2 begitu pak...atau mungkin rakan-2 ada pendapat lain.....
alli KH
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 07 May 2011, 02:07

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby alli KH 14 May 2011, 02:08

Tulus Sipahutar wrote:Bagaimana Jika SKPD tidak Mengumumkan ataupun Menayangkan Rencana Umum Pengadaan sementara proses beberapa pengadaan sudah berjalan bahkan ada yang sudah masuk tahap penyusunan kontrak. :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll:


RUP dibuat sebelum pelaksanaan pengadaan, namun karena kurangnya pengetahuan PA mengenai RUP yg sudah dibuatnya bahwa harus diumumkan, maka ada skpd yg PA-nya tdk mengumumkan RUP, dengan berjalannya waktu seorang PA akan tahu bahwa RUP harus diumumkan (jika PA memang punya kepedulian thp Proses Pengadaan atau PPK/Panitia memberitahukan kewajibannya tsb), akhirnya RUP tsb diumumkan setelah beberapa pengadaan telah berjalan, ada pepatah mengatakan "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali", namun yg perlu diperhatikan adalah tanggal RUP sebelum pengadaan dimulai.
Menurut saya hal tsb utk saat ini tidak menjadi masalah besar yg dapat membatalkan proses pengadaan yg sedang berjalan karena Perpres 54 th 2010 merupakan Peraturan baru jd maklum saja jika beberapa PA blm memahaminya dengan baik, tapi untuk pengadaan th 2012 dstnya hal tsb menjadi wajib ditayangkan sebelum pengadaan.
Rahman Tunggal
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 592
Joined: 10 Apr 2011, 08:02
Contact:

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Rahman Tunggal 14 May 2011, 09:24

Imam wrote:saya mengutip kalimat Pak RT..."setiap pelelangan wajib diumumkan mengikuti prosedur pasal 25 ayat 3" , Jadi kalau RUP diumumkan, hal tersebut lebih baik, namun bila tidak diumumkan bukan berarti salah dan tidak baik, karena bukan merupakan substansi pengadaan atau sesuatu yang bersipat penting, karena tih pengumuman paket tetap dilaksanakan......

Pertanyaan saya....kenapa kalo sudah wajib kok penjelasannya setengah hati....??? perlu diingat bahwa pasal 25 (3) adalah penegasan dari pasal 8....kira-2 begitu pak...atau mungkin rakan-2 ada pendapat lain.....


Bukan setengah hati pak Imam (sekali lagi ane makmum dah, kan makmum boleh usul :lol: :lol: :lol: ).
Saya hanya mengemukakan solusi dengan mendasari pada prinsip pengadaan (kan tetap diumumkan) jika pelaksanaan sudah berjalan bahkan KONON katanya ada yang sudah masuk tahap penyusunan kontrak. Apakah mau diulang sesuatu yang sudah berjalan sementara prinsip pengadaan telah terakomodir (kira2 80%-lah. Kan betul 8, naik kelas juga :lol: :lol: :lol: ). Kalau tetap di SALAH kan dan diulang, justru prinsip dasar tersebut tertabrak karena tidak effektif, tidak effisien, dan lainnya (menurut saya lho).
Endingnya, bisa dipertanggungjawabkanlah baik administrasi maupun teknis + tujuan pengadaan terpenuhi.
Ah,.... itu hanya pendapat kok bukan pendapatan :lol: :lol: :lol:
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
hehanusa
Newbie
Newbie
Posts: 38
Joined: 10 Apr 2011, 01:17

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby hehanusa 14 May 2011, 18:54

Rahman Tunggal wrote:Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; Kalau menyalahi prosedur, saya sependapat dengan Sdr.Imam, (ane makmum dah :lol: :lol: )
Menurut saya yang merupakan prinsip (terbuka, transparan) lebih kepada mengumumkan Paket Pelelangan karena setiap pelelangan wajib diumumkan mengikuti prosedur pasal 25 ayat 3. Jadi kalau RUP diumumkan, hal tersebut lebih baik, namun bila tidak diumumkan bukan berarti salah dan tidak baik, karena bukan merupakan substansi pengadaan atau sesuatu yang bersipat penting, karena tih pengumuman paket tetap dilaksanakan.


pendapat saya sederhana pak. namanya juga wajib, tetap harus dipenuhi. tidak ada istilahnya pengumumannya menyusul sesudahnya.
saya pernah lewat jalur "wajib" pake sabuk pengaman, ketika mau kena tilang langsung saya pake sabuk pengaman. ee.. tetap kena tilang, walaupun saya bilang "..lhoo, pak.. sekarang kan saya udah pake sabuk pengaman??..."
:) :)
Pemula
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 155
Joined: 31 Mar 2011, 16:02

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Pemula 14 May 2011, 19:32

Peperesnya sih baru,,,
namun dalam perpres 80 tahun 2003 edisi pertama sudah ada sinyal untuk "RUP" kan,
tepatnya pada lampiran I huruf A a 2) b) "mengumumkan secara luas paket paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa".
artinya RUP bukan barang baru toh, cuma pelaksananya aja yg membaru barukan RUP, untuk alasan "tertentu"..
2003 ke 2010,,,kira kira baru ngga yahhhh :lol: :lol: :lol: :lol:
Imam
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 131
Joined: 31 Mar 2011, 14:37
Location: Surabaya-->>>Palembang-->>> MUARA ENIM
Contact:

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Imam 15 May 2011, 17:32

Pemula wrote:Peperesnya sih baru,,,
namun dalam perpres 80 tahun 2003 edisi pertama sudah ada sinyal untuk "RUP" kan,
tepatnya pada lampiran I huruf A a 2) b) "mengumumkan secara luas paket paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa".
artinya RUP bukan barang baru toh, cuma pelaksananya aja yg membaru barukan RUP, untuk alasan "tertentu"..
2003 ke 2010,,,kira kira baru ngga yahhhh :lol: :lol: :lol: :lol:

betul sekali pak...namun dalam perpres 54/2010 lebh ditekankan lagi menjadi instruksi "KEWAJIBAN" sebagai landasan prosedur pekerjaan yg akan dilelang/tenderkan....dan ketika salah satu syarat/prosedur lelang tidak terpenuhi (Kecuali syarat "apabila diperlukan) tentunya lelang cacat hukum....apakah harus dimaklumi.... :?: :?: :?:
Pemula
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 155
Joined: 31 Mar 2011, 16:02

Re: Rencana Umum Pengadaan

Postby Pemula 15 May 2011, 17:53

bahasa hukum adalah perintah, jadi kalau tidak dilaksanakan pasti menuai konsekuensi,,,
pernyataan lelang gagal tanpa disertai RUP sudah tegas dinyatakan LKPP http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... &pid=4#q_7
jadi yah sudah final,,, :mrgreen:

Return to “Barang”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register