Survei Harga Pasar

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 16/2018
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1194
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Survei Harga Pasar

Postby aiririah 14 Jan 2013, 14:53

kujang101 wrote:Bener, Pak.
Harga toko memang telah termasuk keuntungan (biasanya dan sangat biasanya sih begitu. :D)
Yang jadi pertanyaan adalah apabila untuk pengadaan 2 unit laptop misalnya, dan yang jadi rekanan pemerintah bukan toko, melainkan pihak ke-3, apakah tetap tidak boleh menambah keuntungan?

Dlm perpres 70 / 2012 pada pengadaan langsung dikenal salah satunya pembelian langsung, bila penyedia non toko tidak sanggup bersaing dalam pembelian langsung, maka harga terendah dengan spesifikasi barang yang sesuai akan dipilih.
kujang101 wrote:
priyantoro wrote:
zulfakar wrote:Udah di Suvey, harga toko di jadiin HPS. Tp knp hrs ada Negosiasi lg Pak ya? Di SBD ada BAHPL yg isi nya Negosiasi soalnya.

Yang melaksanakan Survey Harga untuk dijadikan HPS ===> PPK, Yang melaksanakan proses penunjukan Calon Penyedia ===> Pejabat Pengadaan. BAHPL ada didokumen karena harga yang dinegosiasi bukan harga HPS tapi harga penawaran dari Calon Penyedia (harga penawaran bisa terjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari HPS sehingga perlu di Negosiasi oleh Pejabat Pengadaannya).
Salam Pengadaan... :hi:

Apakah tidak menggugurkan jika harga penawaran di atas HPS?

Menurut kami bila di atas HPS harga penawaran maka gugur, bila pengadaan laptop kemungkinan harganya dibawah 10 juta, maka memakai nota pembelian, berdasarkan perpres 70/2012 tidak perlu HPS, pejabat pengadaan langsung menyurvei toko atau penyedia non toko, minimal 2, dari harga terendah yang memiliki spesifikasi laptop yang sama, selanjutnya pejabat pengadaan melaporkan ke PPK, PPK langsung mengadakan kesepakatan dengan nota pembelian dengan penyedia(toko)/penyedia(non toko). Lihat topik pengadaan langsung viewtopic.php?f=5&t=664&start=360
mottoku adalah : aiririah
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1194
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Survei Harga Pasar

Postby aiririah 14 Jan 2013, 16:53

Perpres 70/2012 Pasal 57 ayat 5 huruf a Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
Prosesnya bisa pascakualifikasi sesuai
Perpres 70/2012 Pasal 56 ayat 4a Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya, dan perka LKPP 15/2012. Penyedia laptop harus memenuhi kriteria pasal 19 perpres 70/2012.
mottoku adalah : aiririah
anto cq41
Newbie
Newbie
Posts: 83
Joined: 27 Sep 2011, 08:33

Re: Survei Harga Pasar

Postby anto cq41 06 Feb 2013, 22:53

aiririah wrote:Perpres 70/2012 Pasal 57 ayat 5 huruf a Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
Prosesnya bisa pascakualifikasi sesuai
Perpres 70/2012 Pasal 56 ayat 4a Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya, dan perka LKPP 15/2012. Penyedia laptop harus memenuhi kriteria pasal 19 perpres 70/2012.


Bagaimana cara memotongg pajak untuk pengadaan dengan bukti kuitansi?
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Survei Harga Pasar

Postby khalid 07 Feb 2013, 05:59

anto cq41 wrote:
aiririah wrote:Perpres 70/2012 Pasal 57 ayat 5 huruf a Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
Prosesnya bisa pascakualifikasi sesuai
Perpres 70/2012 Pasal 56 ayat 4a Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya, dan perka LKPP 15/2012. Penyedia laptop harus memenuhi kriteria pasal 19 perpres 70/2012.


Bagaimana cara memotongg pajak untuk pengadaan dengan bukti kuitansi?


Ada 2 cara yang biasa dilakukan

1. Harga sudah termasuk pajak, jadi dibayarkan apa adanya sesuai dengan nilai barang
2. Harga belum termasuk pajak, jadi nilai barang dilebihkan 10% untuk PPN, dan nanti pajak disetor oleh bendahara
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
yanto
Newbie
Newbie
Posts: 6
Joined: 08 Feb 2013, 20:39

Re: Survei Harga Pasar

Postby yanto 08 Feb 2013, 21:00

Salam Kenal, mohon penjelasan
apakah suvey harga pasar bisa dilakukan melalui media elektronik, misal toko online komputer, dan kemudian harganya bisa dijadikan dalam penyusunan HPS ?
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1194
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Survei Harga Pasar

Postby aiririah 09 Feb 2013, 09:28

yanto wrote:Salam Kenal, mohon penjelasan
apakah suvey harga pasar bisa dilakukan melalui media elektronik, misal toko online komputer, dan kemudian harganya bisa dijadikan dalam penyusunan HPS ?

Asal memenuhi pasal 66 ayat 7 :
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
g.hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yangdilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
mottoku adalah : aiririah
jatnika
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 313
Joined: 19 Jan 2012, 03:03
Location: jakarta
Contact:

Re: Survei Harga Pasar

Postby jatnika 17 Mar 2013, 00:01

yanto wrote:Salam Kenal, mohon penjelasan
apakah suvey harga pasar bisa dilakukan melalui media elektronik, misal toko online komputer, dan kemudian harganya bisa dijadikan dalam penyusunan HPS ?


kalau hanya mengadalkan toko online :swt: bagaimana dengan barang yang spesifik pak??? hadeuh .... :sick: bagaimana bisa menentukan spesifikasi dan kelengkapan untuk dokumen teknisnya ... tidak semua pengadaan barang bisa dengan penyusunan HPS dari patokan toko online :yellow:
yuwan gw
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 06 Mar 2013, 11:39

Re: Survei Harga Pasar

Postby yuwan gw 20 Mar 2013, 23:57

Salam

Mohon bantuan pada rekan-rekan, saya diberitau bahwa dalam Survey Pasar harus menggunakan Biaya SPPD artinya apabila ada survey pasar maka harus ada anggaran SPPD yang keluar, jadi seandainya kita survey harga tanggal 21 Maret 2013 maka ada anggaran dan peng SPJ an Biaya SPPD pada tanggal tersebut untuk survey harga.

apabila hal tersebut tidak dilakukan, artinya kita survey harga dengan biaya pribadi maka itu dianggap sebagai survey harga ilegal atau manipulasi survey.

Padahal dalam DIPA kegiatan pengadaan pernah saya jumpai tidak mengalokasikan dana survey untuk PPK dan Pejabat Pengadaan. Pernah saya tanyakan katanya untuk biaya survey dari KPA pribadi jadi ketika Survey harga pasar dilakukan menggunakan kendaraan pribadi KPA sehingga tidak mengeluarkan anggaran BBM kendaraan dinas. hal ini dilakukan sebab DIPA sudah terlanjur di setujui apabila mau merubah harus dengan PAK tentunya akan menunggu waktu.

Apakah hal tersebut bisa diterima dan tidak menyalahi aturan ?
Zainulfalah
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 21 Mar 2013, 15:03

Re: Survei Harga Pasar

Postby Zainulfalah 21 Mar 2013, 15:29

Mohon maap, berdasarkan jawaban sebagai berikut :

"Jangan lagi menambah keuntungan dan overhead kalau melakukan survai harga ke toko. Kecuali kalau melakukan survai ke distributor atau pabrikan.
Harga toko itulah harga pasar, yang langsung menjadi HPS"


Apakah Toko yang disurvey tersebut menjadi wajib dijadikan penyedia barang dalam pengadaan langsung ?,
Apakah Toko yang akan dijadikan rekanan harus mengirimkan Penawaran Harga ?

Terimakasih....
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1194
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Survei Harga Pasar

Postby aiririah 29 Mar 2013, 08:55

kujang101 wrote:Kalau dalam jumlah banyak, OK-lah penyedia ambil ke distributor...
Cuma kalau jumlah 1 atau 2 unit, apa tidak akan kemahalan di ongkos?

Sementara, kalau langsung ditunjuk ke tokonya, pihak toko 'malas' berurusan dengan pemerintahan, biasanya mereka lebih suka jual-lepas.


Penyusunan HPS dengan survei ke toko bukan distributor hanya (harga pasar+ ppn) tanpa keuntungan bahkan ada hanya harga pasar tanpa keuntungan+ppn, dikarenakan bila toko menjual sesuatu sudah pasti ada keuntungan, dan sebagian besar toko/supermarket telah memasukkan keuntungan+ppn sehingga dalam penyusunan HPS tidak terjadi 2 kali perhitungan keuntungan.
mottoku adalah : aiririah

Return to “Barang”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

Login · Register