Page 1 of 1

SIUP Menggunakan KBLI 2005 gugur

Posted: 17 Sep 2015, 19:41
by Indah Ayu Putri
Selamat malam,
Saya mohon bantuan pencerahan dari teman-teman di forum ini, saya sedang mengikuti lelang pengadaan barang cetakan.
Sub bidang yang dipersyaratkan adalah SIUP Percetakan, dan perusahaan kami telah memenuhinya. Namun dalam evaluasi kami digugurkan karena yang dipersyaratkan adalah KBLI 2009 sedangkan di dinas perizinan wilayah kami masih menggunakan KBLI 2005 sebgai acuan penerbitan SIUP.

Apakah penggunakan KBLI 2005 di dalam SIUP dapat menggugurkan penawaran, meskipun sub bidangnya telah sesuai yaitu Percetakan yang membedakan hanya kode KBLI ?

Re: SIUP Menggunakan KBLI 2005 gugur

Posted: 18 Sep 2015, 15:25
by Rury Mabrur Tabri
Biasanya Pokja menerima baik itu KBLI 2005 maupun KBLI 2009, karena masih ada beberapa daerah yang menggunakan KBLI 2005 bahkan KBLI 2000.

Re: SIUP Menggunakan KBLI 2005 gugur

Posted: 23 Nov 2016, 13:22
by dwi s
Indah Ayu Putri wrote:Selamat malam,
Saya mohon bantuan pencerahan dari teman-teman di forum ini, saya sedang mengikuti lelang pengadaan barang cetakan.
Sub bidang yang dipersyaratkan adalah SIUP Percetakan, dan perusahaan kami telah memenuhinya. Namun dalam evaluasi kami digugurkan karena yang dipersyaratkan adalah KBLI 2009 sedangkan di dinas perizinan wilayah kami masih menggunakan KBLI 2005 sebgai acuan penerbitan SIUP.

Apakah penggunakan KBLI 2005 di dalam SIUP dapat menggugurkan penawaran, meskipun sub bidangnya telah sesuai yaitu Percetakan yang membedakan hanya kode KBLI ?


Sebenarnya setiap terbit KBLI terbaru, pada PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI 2015), pada pasal 3: Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI 2009), pada pasal 3 menyatakan: Dengan berlakunya Peraturan ini, maka klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Jadi dari pasal 3 tersebut, dapat dimaknai ...