ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 16/2018
Pramayoga
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 23 Jul 2013, 17:43

ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Postby Pramayoga 06 Feb 2015, 14:40

Selamat siang senior-senior sekalian,, saya mohon pencerahan atas perpres No 4 Tahun 2015 ,, terutama pasal 55 dan pasal 106.. dimana ketentuan pasal 55 terdapat ketentuan baru mengenai bukti pembelian dalam huruf e yaitu surat pesanan,, Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online. ketentuan tersebut membingungkan karena pengadaan langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta memakai surat pesanan dan diatas 50 juta sampai 200 juta selain memakai spk juga menggunakan surat pesanan..
kemudian pertanyaan saya kedua mengenai pasal 106 ayat 1(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. apakah semua barang jasa harus secara elektronik ? karena di ekalaog tidak semua jenis barang dsediakan

Mohon Pencerahan senior2 sekalian
===================================================================================
komentar :

surat pesanan pada e katalog sudah dianggap sebagai TANDA BUKTI PERJANJIAN
surat pesanan pada pekerjaan lainnya belum dianggap sebagai tanda bukti perjanjian, tapi sebagai pelengkap dari tanda bukti perjanjian.

pengadaan secara elektronik itu ada 2 : e tendering dan e purchasing. kalau tidak ada di katalog maka gunakan dengan e-tendering.
burhan
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 648
Joined: 01 Apr 2011, 09:01

Re: ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Postby burhan 13 Feb 2015, 07:05

Pramayoga wrote:Selamat siang senior-senior sekalian,, saya mohon pencerahan atas perpres No 4 Tahun 2015 ,, terutama pasal 55 dan pasal 106.. dimana ketentuan pasal 55 terdapat ketentuan baru mengenai bukti pembelian dalam huruf e yaitu surat pesanan,, Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online. ketentuan tersebut membingungkan karena pengadaan langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta memakai surat pesanan dan diatas 50 juta sampai 200 juta selain memakai spk juga menggunakan surat pesanan..
kemudian pertanyaan saya kedua mengenai pasal 106 ayat 1(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. apakah semua barang jasa harus secara elektronik ? karena di ekalaog tidak semua jenis barang dsediakan

Mohon Pencerahan senior2 sekalian
===================================================================================
komentar :

surat pesanan pada e katalog sudah dianggap sebagai TANDA BUKTI PERJANJIAN
surat pesanan pada pekerjaan lainnya belum dianggap sebagai tanda bukti perjanjian, tapi sebagai pelengkap dari tanda bukti perjanjian.

pengadaan secara elektronik itu ada 2 : e tendering dan e purchasing. kalau tidak ada di katalog maka gunakan dengan e-tendering.


pertanyaan bapak sudah terjawab di komentar bapak :D
dandy
Newbie
Newbie
Posts: 19
Joined: 01 Apr 2011, 14:32

Re: ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Postby dandy 26 Feb 2015, 14:55

apakah dapat dilakukan pengadaan langsung untuk pengadaan kendaraan bermotor yang nilainya dibawah 200 jt, dimana kendaraan yang akan diadakan belum tercantum di e-catalog?, terima kasih
burhan
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 648
Joined: 01 Apr 2011, 09:01

Re: ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Postby burhan 02 Mar 2015, 07:23

dandy wrote:apakah dapat dilakukan pengadaan langsung untuk pengadaan kendaraan bermotor yang nilainya dibawah 200 jt, dimana kendaraan yang akan diadakan belum tercantum di e-catalog?, terima kasih


boleh, selama kendaraan yang dibutuhkan memang tidak tersedia di e-Catalog atau tidak bertentangan dengan pasal 110 ayat (4)
Nelson Ndapamerang
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 279
Joined: 15 Aug 2011, 19:46
Location: Lewoleba Kab Lembata Prop NTT

Re: ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Postby Nelson Ndapamerang 09 Mar 2015, 11:28

Pramayoga wrote:Selamat siang senior-senior sekalian,, saya mohon pencerahan atas perpres No 4 Tahun 2015 ,, terutama pasal 55 dan pasal 106.. dimana ketentuan pasal 55 terdapat ketentuan baru mengenai bukti pembelian dalam huruf e yaitu surat pesanan,, Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online. ketentuan tersebut membingungkan karena pengadaan langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta memakai surat pesanan dan diatas 50 juta sampai 200 juta selain memakai spk juga menggunakan surat pesanan..
kemudian pertanyaan saya kedua mengenai pasal 106 ayat 1(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. apakah semua barang jasa harus secara elektronik ? karena di ekalaog tidak semua jenis barang dsediakan

Mohon Pencerahan senior2 sekalian
===================================================================================
komentar :

surat pesanan pada e katalog sudah dianggap sebagai TANDA BUKTI PERJANJIAN
surat pesanan pada pekerjaan lainnya belum dianggap sebagai tanda bukti perjanjian, tapi sebagai pelengkap dari tanda bukti perjanjian.

pengadaan secara elektronik itu ada 2 : e tendering dan e purchasing. kalau tidak ada di katalog maka gunakan dengan e-tendering.

Sekedar menambahkan..
segala proses pengadaan .. mulai dari Pengumuman RUP sampai kepada Upload Kontrak disebut e tendering melalui LPSE.
Sedangkan e purchasing adalah cara pembelian dgn sistem elektronik.
Kalau e tendering belum tentu e-purchasing
Kalau e- purchsing tentunya e tendering..
Maaf kalau keliru..Salam
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 364
Joined: 31 Mar 2011, 05:32

Re: ketentuan perpres no 4 tahun 2015

Postby Khairil Khai 14 Mar 2015, 17:08

di dalam Perka LKPP No 15 tahun 2012, Surat Pesanan sudah tidak ada dalam dokumen Pengadaan Langsung.

Return to “Barang”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register