Digugurkan karena karena pasal 25

Diskusi mengenai permasalahan pengadaan barang/jasa yang terjadi pada Kementerian/Lembaga/Institusi yang merupakan institusi pusat maupun vertikal
Arif Ahmadi
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 01 Jul 2014, 10:53

Digugurkan karena karena pasal 25

Postby Arif Ahmadi 01 Jul 2014, 11:12

Pak Khalid,
Terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 dimana perusahaan kami termasuk dalam kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sehingga sudah tidak melaporkan PPh Ps.25 melainkan melakukan pembayaran pajak atas PPh Ps.4 ayat (2), akan tetapi hal itu mengakibatkan kami selalu mendapatkan kendala dalam mengikuti tender LPSE, dimana kami termasuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh ps. 4 ayat (2) sehingga berakibat perusahaan Kami selalu tidak lulus dalam tahap prakualifikasi yaitu dalam hal ini penilaian terhadap kelengkapan administrasi perusahaan disebabkan tidak melampirkan bukti pelaporan PPh Ps.25, padahal sebagai gantinya perusahaan kami melampirkan bukti pembayaran/pelaporan PPh ps. 4 ayat (2), namun tidak dipahami oleh panitia tender seolah-olah perusahaan kami lalai dalam kewajiban pelaporan PPh Ps.25 dan hal ini terjadi pada setiap tender LPSE yang telah kami ikuti (kami mengetahui alasan ketidaklulusan pada tahap prakualifikasi ini adalah dari jawaban atas sanggahan yang pernah kami sampaikan kepada panitia tender). Kami merasa hal ini terjadi karena kekurangpahaman panitia lelang tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.
Pak Khalid, menurut bapak apakah benar pendapat kami?, atau adakah jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan ini.


Salam
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Digugurkan karena karena pasal 25

Postby kujang101 01 Jul 2014, 12:39

Arif Ahmadi wrote:Pak Khalid,
Terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 dimana perusahaan kami termasuk dalam kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sehingga sudah tidak melaporkan PPh Ps.25 melainkan melakukan pembayaran pajak atas PPh Ps.4 ayat (2), akan tetapi hal itu mengakibatkan kami selalu mendapatkan kendala dalam mengikuti tender LPSE, dimana kami termasuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh ps. 4 ayat (2) sehingga berakibat perusahaan Kami selalu tidak lulus dalam tahap prakualifikasi yaitu dalam hal ini penilaian terhadap kelengkapan administrasi perusahaan disebabkan tidak melampirkan bukti pelaporan PPh Ps.25, padahal sebagai gantinya perusahaan kami melampirkan bukti pembayaran/pelaporan PPh ps. 4 ayat (2), namun tidak dipahami oleh panitia tender seolah-olah perusahaan kami lalai dalam kewajiban pelaporan PPh Ps.25 dan hal ini terjadi pada setiap tender LPSE yang telah kami ikuti (kami mengetahui alasan ketidaklulusan pada tahap prakualifikasi ini adalah dari jawaban atas sanggahan yang pernah kami sampaikan kepada panitia tender). Kami merasa hal ini terjadi karena kekurangpahaman panitia lelang tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.
Pak Khalid, menurut bapak apakah benar pendapat kami?, atau adakah jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Salam


Urun rembug.
Jalan lain, kalau memang aturan dari pajaknya seperti itu, ya disampaikan/ditanyakan saja ke Pokja ketika aanwijzing.
Kalau memang ada aturan jelas, berikan ke mereka, saya yakin Pokja juga bukan orang bodoh yang tidak mau update aturan.
Ini menurut saya murni karena ketidak-tahuan Pokja bahwa pasal 25 itu bisa diganti dengan pasal lain asal memenuhi kriteria perpajakan.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Digugurkan karena karena pasal 25

Postby khalid 02 Jul 2014, 18:08

kujang101 wrote:
Arif Ahmadi wrote:Pak Khalid,
Terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 dimana perusahaan kami termasuk dalam kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sehingga sudah tidak melaporkan PPh Ps.25 melainkan melakukan pembayaran pajak atas PPh Ps.4 ayat (2), akan tetapi hal itu mengakibatkan kami selalu mendapatkan kendala dalam mengikuti tender LPSE, dimana kami termasuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh ps. 4 ayat (2) sehingga berakibat perusahaan Kami selalu tidak lulus dalam tahap prakualifikasi yaitu dalam hal ini penilaian terhadap kelengkapan administrasi perusahaan disebabkan tidak melampirkan bukti pelaporan PPh Ps.25, padahal sebagai gantinya perusahaan kami melampirkan bukti pembayaran/pelaporan PPh ps. 4 ayat (2), namun tidak dipahami oleh panitia tender seolah-olah perusahaan kami lalai dalam kewajiban pelaporan PPh Ps.25 dan hal ini terjadi pada setiap tender LPSE yang telah kami ikuti (kami mengetahui alasan ketidaklulusan pada tahap prakualifikasi ini adalah dari jawaban atas sanggahan yang pernah kami sampaikan kepada panitia tender). Kami merasa hal ini terjadi karena kekurangpahaman panitia lelang tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.
Pak Khalid, menurut bapak apakah benar pendapat kami?, atau adakah jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Salam


Urun rembug.
Jalan lain, kalau memang aturan dari pajaknya seperti itu, ya disampaikan/ditanyakan saja ke Pokja ketika aanwijzing.
Kalau memang ada aturan jelas, berikan ke mereka, saya yakin Pokja juga bukan orang bodoh yang tidak mau update aturan.
Ini menurut saya murni karena ketidak-tahuan Pokja bahwa pasal 25 itu bisa diganti dengan pasal lain asal memenuhi kriteria perpajakan.


Memang Pakja harus update pengetahuan mereka juga dan harus menerima apabila disampaikan pada saat penjelasan.
Penyedia juga harus aktif membaca dan menkritisi dokumen pengadaan pada saat penjelasan. Jangan setelah ada masalah baru mempermasalahkan dokumen.

Kalau sudah disampaikan namun pokjanya tetap kepala batu, baru lakukan pengaduan atau sanggahan.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Digugurkan karena karena pasal 25

Postby kujang101 03 Jul 2014, 10:38

khalid wrote:Kalau sudah disampaikan namun pokjanya tetap kepala batu, baru lakukan pengaduan atau sanggahan.

Ini saya sepakat... (y)

Return to “Kementerian/Lembaga/Institusi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register