Standard Dokumen Pengadaan Sesuai Perpres 70

Berisi Peraturan Instansi Pemerintah lain atau peraturan lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1194
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Standard Dokumen Pengadaan Sesuai Perpres 70

Postby aiririah 03 Feb 2013, 11:59

khalid wrote:
aiririah wrote:

Sangat bagus dengan keluarnya inpres 1 tahun 2013, berarti perka LKPP 15 tahun 2012 tentang SDP harus direvisi, karena tidak diperlukan lagi non eproc, menjadi perka LKPP tentang SDP pengadaan langsung dan penunjukan langsung saja. Mohon penjelasannya pak khalid tentang RUP harus diumumkan 40%?


Pengumuman RUP saat ini sudah menggunakan aplikasi melalui inaproc. Seperti biasa, segala hal yang baru pasti butuh sosialisasi dan pembiasaan. Untuk hal tersebut, maka pencantuman RUP melalui inaproc tahun ini ditargetkan 40% dari total seluruh pengadaan.

Terima kasih pak, tetapi yang menjadi tanda tanya adalah untuk pemerintah daerah dari 40% menjadi 100%, masalah yang timbul adalah tidak semua provinsi/kota/kabupaten mempunyai LPSE. :bath:
mottoku adalah : aiririah
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 126
Joined: 03 Jan 2013, 23:48

Re: Standard Dokumen Pengadaan Sesuai Perpres 70

Postby Adimas Saputra 03 Feb 2013, 19:16

aiririah wrote:
khalid wrote:


Terima kasih pak, tetapi yang menjadi tanda tanya adalah untuk pemerintah daerah dari 40% menjadi 100%, masalah yang timbul adalah tidak semua provinsi/kota/kabupaten mempunyai LPSE. :bath:


Daerah yang tidak/belum memiliki LPSE, bisa menggunakan LPSE Instansi lain.
priyantoro
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 294
Joined: 26 May 2011, 22:11

Re: Standard Dokumen Pengadaan Sesuai Perpres 70

Postby priyantoro 13 Jul 2013, 07:48

khalid wrote:
aiririah wrote:
Adimas Saputra wrote:
maaf, numpang tanya, berarti yang wajib e-proc : 75% K/L/L dan SKPD 40%, ini kan aturan tahun 2012 yang disebutkan diatas : Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, sekarang bukan tahun 2012 lagi, tapi sudah tahun 2013.

kalau masih pakai standard tahun 2012 untuk presentase yang harus e-proc, berarti ngak ada kemajuan dong, seharusnya standardnya dinaikan, musalnya K/D/L 95%, SKPD/PEMDA naik 70%, itu baru ada kemajuan. kalau masih seperti tahun kemarin, percuma juga anggaran Negara yang dikeluarkan mendirikan LPSE yang saat ini sudah mencapai 534 LPSE seluruh indonesia, toh pada akhirnya ngak semua paket yang wajib lelang umum diharuskan E-PROC.

Itukan sementara sebelum keluar inpres baru, atau kalau keluar perubahan perpres 54 lagi, pasal 131 ayat (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 menjadi K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2014.


Sudah ada yang baru. Silakan dibaca di http://www.khalidmustafa.info/2013/01/31/e-proc-wajib-100-untuk-kldi-pada-tahun-2013.php

"Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tentu tidak ada, namun itu membuktikan ketidaktaatan terhadap instruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Tentu Presiden yang berhak memberikan hukuman terhadap pelanggaran tersebut."

1. Sudah adakah K/L/D/I yang patuh mendapatkan penghargaan/reward/apresiasi?
2. Sudah adakah K/L/D/I yang tidak taat mendapatkan sanksi/teguran?
Salam Pengadaan ..... :hi:
Abdul R.S Situmorang
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 28 Apr 2014, 11:28
Location: Samosir Sumatera Utara

Re: Standard Dokumen Pengadaan Sesuai Perpres 70

Postby Abdul R.S Situmorang 29 Apr 2014, 14:44

sapa halo dari saya. Selamat bekerja

Return to “Peraturan Lainnya”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register