Permen PU No. 31/PRT/M/2015

Berisi Peraturan Menteri (Permen) dan Surat Edaran Menteri (SE) yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
agus priyanto
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 01 Apr 2011, 09:36

Permen PU No. 31/PRT/M/2015

Postby agus priyanto 02 Mar 2016, 11:43

Permen PU No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
Lingk download : http://birohukum.pu.go.id/produk-hukum.html?start=20
Attachments
PermenPUPR31-2015.pdf
(818.87 KiB) Downloaded 9017 times
kencana09
Newbie
Newbie
Posts: 7
Joined: 09 Jun 2016, 11:02

Re: Permen PU No. 31/PRT/M/2015

Postby kencana09 09 Jun 2016, 11:16

agus priyanto wrote:Permen PU No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
Lingk download : http://birohukum.pu.go.id/produk-hukum.html?start=20


Mau nanya min, kalau untuk pengerjaan konstruksi billboard atau reklame, termasuk ke undang-undang ini gak yah?
Multikencanaad: Perusahaan penyedia Jasa pengurusan pajak reklame, pemasangan billboard, baliho, dan pengurusan SIUP
ilfiyendri
Newbie
Newbie
Posts: 21
Joined: 25 Jun 2012, 10:34

Re: Permen PU No. 31/PRT/M/2015

Postby ilfiyendri 18 Aug 2016, 15:00

Mohon tanggapan Bapak/Ibu, bagaimana sebenarnya hubungan Permen PU dan Perpres Pengadaan. Saya coba tanya di portal konsultasi LKPP tapi tidak ada jawaban yang tegas. Berikut teksnya :
Pertanyaan

Selamat siang Bapak/Ibu, saya ingin bertanya,

1. bagaimanakah hubungan antara Perpres 54 beserta perubahannya dengan Permen PU 7/PRT/M/2011 beserta perubahannya karena (sebatas yang saya pahami) terkadang terkesan bertentangan seumpama :

- Pada Perpres 4/2015 dinyatakan untuk e tendering tidak membutuhkan jaminan penawaran sementara pada Permen Pupera 31/2015 untuk paket diatas 2,5 m dibutuhkan jaminan pelaksanaan.

- Pada Perpres paket diatas 2,5 m diperuntukkan bagi usaha non kecil tetapi sepertinya tidak ada larangan bagai usaha kecil untuk masuk sedangkan pada Permen PU tegas mengatakan bahwa paket 2,5 s/d 50 m diperuntukkan untuk perusahaan dengan Subklasifikasi M1/M2.

- Pada perpres untuk penawaran harga dibawah 80% hanya dengan menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari HPS sementara pada Permen PU untuk penawaran dibawah 80% dari HPS diminta analisa harga satuan pekerjaan dan evaluasi kewajaran harga

Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya.

2. Pada Undang Undang Jasa Kontruksi Nomer 18 Tahun 1999 tentang jasa Kontruksi Pasal 23 ayat 4 dinyatakan Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah tentang jasa kontruksi tentunya adalah Peraturan Pemerintah Nomer 29 tahun 2000 dan perubahaannya PP 59 tahun 2010. Peraturan pemerintah Nomer 59 tahun 2010 Pada pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi. Sehingga Apakah Permen PU ini merupakan lex specialis dibidang jasa konstruksi bagi Perpres Pengadaan ?

3. Ataukah SDP dan Permen PU tersebut hanya dipakai untuk pekerjaan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum atau DAK Bidang Pekerjaan Umum saja ?

Demikian disampaikan, mohon bantuan bapak/ibu, terima kasih.






Jawaban
15 Agst 2016, 09:38 WIB


Yth Bpk. Ilfiyendri,

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan prinsip "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" pada dasarnya digunakan untuk aturan-aturan yang sederajat serta dalam lingkungan hukum yang sama, misalnya undang-undang disandingkan dengan undang-undang dan undang-undang yang ditetapkan di bidang jasa konstruksi. Prinsip ini tidak bisa digunakan untuk aturan-aturan yang berbeda derajatnya, misalnya Peraturan Presiden disandingkan dengan Peraturan Menteri.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 menyatakan bahwa baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden pada prinsipnya merupakan aturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Namun jika ditinjau dari susunan hierarki perundang-undangan maka Peraturan Pemerintah lebih tinggi dibandingkan Peraturan Presiden. Dengan demikian, sepanjang ketentuan yang diatur dalam PP maupun Perpres tidak bertentangan dengan undang-undang maka PP/Perpres tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal terjadi ketentuan mengenai hal yang sama yang diatur dalam PP/Perpres berbeda, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan diatasnya maka hal tersebut dapat dilaksanakan.

3. Terkait Peraturan Menteri, pada prinsipnya Peraturan Menteri hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis atas aturan perundang-undangan yang ada diatasnya dan tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Demikian hal ini disampaikan. Terima kasih. @onion5@

Return to “Peraturan/Surat Edaran Menteri”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register