Perubahan kedua Perpres 54

Berisi Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yusufes22
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 29 Mar 2012, 12:44

Perubahan kedua Perpres 54

Postby yusufes22 08 Aug 2012, 14:47

Perpres No. 54/2010 Diubah dengan Perpres No. 70/2012:
Batas Pengadaan Langsung Rp 200 Juta, Lelang Sederhana Jadi Rp 5 Miliar
Oleh : Desk Informasi

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan belanja negara (de-bottlenecking), memperjelas pengaturan melalui pengaturan yang lebih komprehensif, dan menghilangkan multitafsir ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012tersebut pada prinsipnya meliputi:

a.Kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (yang semula s/d Rp 100 juta menjadi s/d Rp 200 juta);

b.Kenaikan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung (yang semula s/d Rp 200 juta menjadi s/d Rp 5 miliar);

c.Untuk mempercepat proses pengadaan, jawaban sanggahan banding dapat dilakukan oleh pejabat eselon I atau pejabat eselon II yang mendapatkan penugasan dari Menteri/Kepala Lembaga;

d.Penambahan pengaturan untuk pengadaan yang bersifat khusus di bidang keuangan terkait pengelolaan utang, yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;

e.Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa);

f.Persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait (semula semua kegiatan kontrak tahun jamak harus melalui persetujuan Menteri Keuangan);

g.Penegasan bahwa pihak yang dapat melakukan sanggah adalah peserta yang memasukkan penawaran.


Perpres yang sudah ditungguh-tunggu oleh para pejabat pengadaan barang K/L dan kalangan pengusaha ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Juli 2012 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 1 Agustus 2012. (ES)

http://setkab.go.id/berita-5296-perpres ... iliar.html
Attachments
Perpres_70_2012.pdf
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
(384.6 KiB) Downloaded 550 times
Perpres 70-2012-Lampiran.pdf
Penjelasan atas perubahan kedua perpres 54/2012
(191.11 KiB) Downloaded 516 times
Last edited by yusufes22 on 15 Aug 2012, 09:04, edited 1 time in total.
Rahfan Mokoginta
Newbie
Newbie
Posts: 95
Joined: 31 Mar 2011, 16:26
Location: Kotamobagu, Sulut
Contact:

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby Rahfan Mokoginta 08 Aug 2012, 15:10

Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga, terima kasih.
Ijin unduh :good:
______________________________________
Salam, Torang Samua Basudara
rahfan@pengadaan.org
http://www.rahfanmokoginta.wordpress.com
eapryadi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 464
Joined: 15 Jun 2012, 08:12

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby eapryadi 08 Aug 2012, 15:19

lampiran ttg tata cara evaluasi tdk ada perubahan?
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby khalid 10 Aug 2012, 17:28

eapryadi wrote:lampiran ttg tata cara evaluasi tdk ada perubahan?


Lampiran akan diganti dengan Perka LKPP.

Jadi perpres pengadaan hanya terdiri atas Batang Tubuh dan Penjelasan
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
hidayat
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 393
Joined: 22 Apr 2012, 20:34

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby hidayat 13 Aug 2012, 00:29

untuk jasa konsultansi kok gak berubah ya...?? :bye:
henryco
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 29 Nov 2011, 15:24

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby henryco 13 Aug 2012, 08:52

Terima kasih infonya... Smoga proses pengadaan bisa semakin lancar & mudah/// :)
henryco
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 29 Nov 2011, 15:24

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby henryco 13 Aug 2012, 09:06

yusufes22 wrote:e.Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa);


saya kok tidak menemukan ketentuan bahwa ini hanya berlaku untuk pemerintah daerah saja.? Bagaimana dengan PPK instansi pusat di kantor pusat maupun kantor daerahnya yang merangkap PA/KPA? Apakah masih perlu sertifikat keahlian..?
Ali Baba
Newbie
Newbie
Posts: 17
Joined: 31 Mar 2011, 10:25

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby Ali Baba 13 Aug 2012, 22:42

izin bertanya, kapan mulai efektif berlaku perpres 70/12?? 1 Agustus??? bagai mana sudah bisa jalan untuk pengadaan sekarang??? terimakasih...
hidayat
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 393
Joined: 22 Apr 2012, 20:34

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby hidayat 13 Aug 2012, 22:54

Ali Baba wrote:izin bertanya, kapan mulai efektif berlaku perpres 70/12?? 1 Agustus??? bagai mana sudah bisa jalan untuk pengadaan sekarang??? terimakasih...


untuk dilaksanakan,, dengan mempertimbangkan masa transisi,, kita bikin kuitansi < 50 jt apakah proses pencairan dikeuangan sudah ngadopsi perubahan ini? (kadang ada sebagian kecil karena kehati-hatian pihak keuangan/perifikator lebih jlimet daripada aturan seorang presiden dgn keputusannya) :blur:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Perubahan kedua Perpres 54

Postby khalid 14 Aug 2012, 07:47

henryco wrote:
yusufes22 wrote:e.Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa);


saya kok tidak menemukan ketentuan bahwa ini hanya berlaku untuk pemerintah daerah saja.? Bagaimana dengan PPK instansi pusat di kantor pusat maupun kantor daerahnya yang merangkap PA/KPA? Apakah masih perlu sertifikat keahlian..?


Ini mengadopsi Permendagri 21/2011. Karena permendagri hanya mengatur APBD, maka ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pemerintah daerah.
Untuk APBN atau K/L/I tetap mengacu pada Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012, yaitu wajib ada PPK yang bersertifikat atau dijabat oleh Eselon 1/2 apabila tidak ada yang bersertifikat
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Return to “Peraturan/Instruksi Presiden”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register