Page 1 of 1

Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan KKN

Posted: 01 Apr 2012, 07:19
by khalid
Berisi instruksi presiden untuk percepatan pemberantasan KKN termasuk kewajiban pelaksanaan e-proc di K/L/L sebesar 75% dari anggaran pengadaan dan 40% di SKPD pada tahun 2012.

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 12 Apr 2012, 08:42
by weebe
Dalam Lampiran Inpres No 17 Tahun 2011 point No.11 memiliki sasaran ; Dalam APBN/APBD tahun 2012,sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE Terdekat.
Pertanyaannya adalah: maksud angka 40% ini apakah 40% dari Pagu Anggaran atau 40% dari Paket.

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 12 Apr 2012, 09:18
by bilan
weebe wrote:Dalam Lampiran Inpres No 17 Tahun 2011 point No.11 memiliki sasaran ; Dalam APBN/APBD tahun 2012,sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE Terdekat.
Pertanyaannya adalah: maksud angka 40% ini apakah 40% dari Pagu Anggaran atau 40% dari Paket.


untuk lebih jelasnya dapat di pelajari DISINI

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 18 Apr 2012, 09:02
by weebe
bilan wrote:
weebe wrote:Dalam Lampiran Inpres No 17 Tahun 2011 point No.11 memiliki sasaran ; Dalam APBN/APBD tahun 2012,sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE Terdekat.
Pertanyaannya adalah: maksud angka 40% ini apakah 40% dari Pagu Anggaran atau 40% dari Paket.


untuk lebih jelasnya dapat di pelajari DISINI

trus kalo di Pemda hanya ada paket swakelola yang mana pengadaan bahannya melalui pengadaan langung, dan proses pengadaan langsung untuk nilai paket < dari 100jt sebanyak 5 paket pengadaan gimana cara ngitungnya ya?
:bingo:

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 18 Apr 2012, 17:21
by khalid
weebe wrote:
bilan wrote:
weebe wrote:Dalam Lampiran Inpres No 17 Tahun 2011 point No.11 memiliki sasaran ; Dalam APBN/APBD tahun 2012,sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE Terdekat.
Pertanyaannya adalah: maksud angka 40% ini apakah 40% dari Pagu Anggaran atau 40% dari Paket.


untuk lebih jelasnya dapat di pelajari DISINI

trus kalo di Pemda hanya ada paket swakelola yang mana pengadaan bahannya melalui pengadaan langung, dan proses pengadaan langsung untuk nilai paket < dari 100jt sebanyak 5 paket pengadaan gimana cara ngitungnya ya?
:bingo:


Artinya pengadaannya 0 dan tidak perlu e-proc

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 21 May 2012, 08:39
by hidayat
Mohon penjelasanya,,,,
yang memutuskan proses pengadaan suatu paket pekerjaan dilaksanakan dengan full e-proc atau semi e-proc itu tugas siapa,,?? PA/KPA/PPK/ULP? :huh:

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 21 May 2012, 10:22
by khalid
hidayat wrote:Mohon penjelasanya,,,,
yang memutuskan proses pengadaan suatu paket pekerjaan dilaksanakan dengan full e-proc atau semi e-proc itu tugas siapa,,?? PA/KPA/PPK/ULP? :huh:


PA/KPA

Re: Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perc. Pemberantasan K

Posted: 21 May 2012, 21:34
by hidayat
khalid wrote:
hidayat wrote:Mohon penjelasanya,,,,
yang memutuskan proses pengadaan suatu paket pekerjaan dilaksanakan dengan full e-proc atau semi e-proc itu tugas siapa,,?? PA/KPA/PPK/ULP? :huh:


PA/KPA


sebagai dasarnya dari wewenang tersebut adalah 8 1a?