Mohon Saran Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa

Berisi Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ronnypaslan
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 06 Nov 2017, 23:33

Mohon Saran Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa

Postby ronnypaslan 07 Nov 2017, 00:27

Mohon masukan dan saran terkait hal di bawah ini.....

Apakah tidak menyalahi aturan pungsi dan kewenangan Pokja, tindakan Pihak Pokja bertemu dengan rekanan yang ikut dalam lelang di luar pada saat pelelangan berlangsung dalam rangka klafikasi ke pabrik untuk mengecek apakah bahan yang diajukan di penawaran sama yang tersedia di pabrik.

( Apakah ada saksi hukum dalam hal ini) Dikarenakan kuat dugaan ada pembicaraan untuk memenangkan atau perundingan bila ada pertemuan di luar Kantor Pokja/ULP saat sedang berlangsung pelelangan apa lagi di luar kota.

Seperti penjelasan dalam Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan (Pasal 17 ayat 2 Perpres No. 4 Tahun 2015) , meliputi :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
2. Menetapkan dokumen pengadaan ;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran (hal ini tidak diperlukan dalam e-tendering baca----> "pasal 109 ayat 7 huruf a") ;
4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman resmi dan LPSE ;
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
7. Menjawab sanggahan ;
8. Menetapkan Penyedia (Pemenang Lelang) :
- Untuk Pelelangan atau Penunjukkan langsung Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milia rupiah) , atau
- Untuk Seleksi atau Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
10.Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Barang/Jasa ;
11.Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.

Return to “Peraturan/Instruksi Presiden”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register