ULP dan Panitia

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
zharif
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 09 Apr 2012, 13:25
Location: Soppeng Sulawesi Selatan

ULP dan Panitia

Postby zharif 04 Mar 2014, 09:36

Mohon sarannya : Sampai kapan ya? berlakunya Pasal 130 ayat 2 Perpres 70 Thn 2012, dan bagaimana caranya kalo ada ULP Kab/Kota yang tdk mau memproses PBJ yg bersumber dari APBN....
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: ULP dan Panitia

Postby khalid 06 Mar 2014, 05:57

zharif wrote:Mohon sarannya : Sampai kapan ya? berlakunya Pasal 130 ayat 2 Perpres 70 Thn 2012, dan bagaimana caranya kalo ada ULP Kab/Kota yang tdk mau memproses PBJ yg bersumber dari APBN....


Sampai tahun anggaran 2014, yaitu 31 Desember 2014

Apa yang dimaksud "ULP Kab/Kota yang tdk mau memproses PBJ yg bersumber dari APBN?"
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: ULP dan Panitia

Postby kujang101 06 Mar 2014, 10:57

khalid wrote:
Apa yang dimaksud "ULP Kab/Kota yang tdk mau memproses PBJ yg bersumber dari APBN?"


Sumber dana pengadaan barang jasa pemerintah umumnya kan 2; APBD dan APBN.
Mungkin maksud TS adalah ULP di kabupaten yang bersangkutan tidak mau melelangkan paket pekerjaan yang sumber dananya dari APBN, khusus melayani paket pekerjaan yang sumber dananya dari APBD saja.
zharif
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 09 Apr 2012, 13:25
Location: Soppeng Sulawesi Selatan

Re: ULP dan Panitia

Postby zharif 06 Mar 2014, 15:08

Maksudnya adalah ULP Kab/Kota dibentuk Oleh Bupati, maka atas dasar itu bahwa ULP hanya melaksanakan proses PBJ yang menjadi batang tubuh APBD, APBN diserahkan kepada masing-masing ULP K/L yang memberikan dana tersebut atau membentuk ULP sendiri.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: ULP dan Panitia

Postby khalid 14 Mar 2014, 07:47

zharif wrote:Maksudnya adalah ULP Kab/Kota dibentuk Oleh Bupati, maka atas dasar itu bahwa ULP hanya melaksanakan proses PBJ yang menjadi batang tubuh APBD, APBN diserahkan kepada masing-masing ULP K/L yang memberikan dana tersebut atau membentuk ULP sendiri.


Tidak apa2, itu hak dari ULP tersebut. Kalau ada ULP yang menolak melelangkan anggaran APBN, maka K/L induknya saja yang melelangkan
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
zharif
Newbie
Newbie
Posts: 11
Joined: 09 Apr 2012, 13:25
Location: Soppeng Sulawesi Selatan

Re: ULP dan Panitia

Postby zharif 14 Mar 2014, 22:50

Bagaimana jika dengan alasan Pasal 130 ayat (2); Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang jasa, PA/KPA membentuk Panitia Pengadaan, apakah tidak bertentangan dengan pasal (1) dimana ULP wajib dibentuk paling lambat :bingo: pada tahun ini?
Jika dengan alasan ULP belum mampu apakah mengangkat panitia pengadaan masih bisa dikatakan sah, sementara telah ditegaskan bahwa batas akhir pembentukan ULP paling lambat tahun ini, sehingga seharusnya K/L/D/I membentuk ULP lebih banyak atau ULP yang sudah ada menambah lebih banyak Pokja. Dengan demikian semua Proses pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh ULP pada tahun 2014.
resya
Newbie
Newbie
Posts: 75
Joined: 29 Nov 2013, 20:47

Re: ULP dan Panitia

Postby resya 14 Mar 2014, 23:47

zharif wrote:Bagaimana jika dengan alasan Pasal 130 ayat (2); Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang jasa, PA/KPA membentuk Panitia Pengadaan, apakah tidak bertentangan dengan pasal (1) dimana ULP wajib dibentuk paling lambat :bingo: pada tahun ini?
Jika dengan alasan ULP belum mampu apakah mengangkat panitia pengadaan masih bisa dikatakan sah, sementara telah ditegaskan bahwa batas akhir pembentukan ULP paling lambat tahun ini, sehingga seharusnya K/L/D/I membentuk ULP lebih banyak atau ULP yang sudah ada menambah lebih banyak Pokja. Dengan demikian semua Proses pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh ULP pada tahun 2014.


repost pak, sudah ada penjelasannya disini

viewtopic.php?f=9&t=9301

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register