Fungsi Pengawasan oleh PA

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Paskalis Tapobali
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 16 Feb 2014, 23:25

Fungsi Pengawasan oleh PA

Postby Paskalis Tapobali 17 Feb 2014, 00:57

Perpres 54 dan perubahannya pd dsrnya telah membagi habis tugas dan wewenang PBJ kpd setiap pelaku PBJ dlm organisasi PBJ tsb mulai dari PA/KPA, PPK, ULP/Pokja ULP, Panitia Peneliti Kontrak maupun PPHP.
Disebitkan secara tegas, bhw tugas PA salah satunya adalah MENGAWASI pelaksanaan anggaran. Sementara tugas dan wewenang terkait pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan PBJ adalah PPK. Tetapi dlm setiap kasus PBJ yg ber-POTENSI merugikan keuangan negara oleh krn kelalaian ataupun ketidakcermatan PPK dan PPHP selalu menyeret PA ke dlm pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.
Contoh kasus: oleh krn diduga terjd mark up HPS shg menyebabkan adanya potensi merugikan keuangan negara, PA tetap disalahkan. Padahal pd tataran ini, HPS disusun oleh PPK berdasarkan EE konsultan perencana dan OE PPK hasil survey pasar, dan disusun berdasarkan pengetahuan ybs thdp pekerjaan dimaksud.
UU lain yg disangkakan kpd PA adalah UU 1/2004 ttg perbendaharaan negara dan Permendagri 13/2006 dan perubahannya ttg Pedoman Pengelolaan Keu Daerah.
Pertanyaanya: "mengapa ada pmbagian tugas/wewenang dlm Perpres PBJ tsb?"
Kalau setiap dugaan kerugian keuangan negara selalu menyeret PA sebaiknya smua tanggungjwb PBJ ga ush dilimpahkan ke pelaku2 yg lain biar jelas dan tdk disangkakan adanya unsur PEmBIARAN oleh PA.
Usul saya, fungsi Pengawasan yg dimaksud Perpres perlu diperjelas agar tdk multi tafsir.
Salam Pengadaan.

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register