PERSEKONGKOLAN

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
CVMESTIKAJAYA
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 06 Dec 2013, 23:35

PERSEKONGKOLAN

Postby CVMESTIKAJAYA 07 Dec 2013, 00:07

Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA
agus wong jatim
Newbie
Newbie
Posts: 17
Joined: 18 Jun 2011, 18:35

Re: PERSEKONGKOLAN

Postby agus wong jatim 08 Dec 2013, 16:24

CVMESTIKAJAYA wrote:Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA


Wualah .. .. !!! jangan buru2 berharap terbebas KKN, yg terjadi justru Panitia/ULP semakin berani aja... !!!, kan yg tau dokumen cuma panitia/ULP. kelemahan/kekurangan persyaratan dalam dokumen penawaran (utamanya yg penawaran terendah) malah dijadikan ajang transaksi Wani Piro. ini pengalaman yang pernah saya alami di LPSE tempat saya mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi
Last edited by agus wong jatim on 27 Jan 2014, 00:11, edited 1 time in total.
Image
Laksanakan amanah yang diberikan pada anda dengan jujur dan iklas

Image
Budjang Budiman
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 318
Joined: 01 Jun 2011, 11:55
Location: Pontianak Kalimantan Barat
Contact:

Re: PERSEKONGKOLAN

Postby Budjang Budiman 13 Jan 2014, 11:11

agus wong jatim wrote:
CVMESTIKAJAYA wrote:Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA


Wualah .. .. !!! jangan buru2 berharap terbebas KKN, yg terjadi justru Panitia/ULP semakin berani aja... !!!, kan yg tau dokumen cuma panitia/ULP. kelemahan/kekurangan persyaratan dalam dokumen penawaran (utamanya yg penawaran terendah) malah dijadikan ajang transaksi Wani Piro. ini pengalaman yang pernah saya alami di LPSE tempat saya mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi

Ditambah lagi Jaminan Sanggah Banding yang semula 1/1000 menjadi 1/100 dari HPS.... membuat ULP/Panitia besar kepala .... jawaban sanggah dibuat semaunya asal jawab .... berharap ah tak mungkin mau sanggah banding.... ( Memang secara umum sanggah banding menjadi kurang karena adanya jaminan sanggah banding 1/100 x HPS...orang jadi pikir pikir2 1000 kali mau sanggah banding... akhirnya KKN nya tambah hebat...kapan indonesia mau maju....uang negara digrogoti..... apalagi yang bersumber dana APBD.... maknyos untuk dikorupsi.....mau lapor bupati atau gubernur....sama saja memang itu biang keroknya korupsi...).
rahman72
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 25 Feb 2014, 07:29

Re: PERSEKONGKOLAN

Postby rahman72 25 Feb 2014, 09:55

Budjang Budiman wrote:
agus wong jatim wrote:
CVMESTIKAJAYA wrote:Selamat Ulang Tahun LKPP, Saya berharap Dengan Mengusung LPSE akan selalu menjadi garda terdepan dalam penghematan uang negara dan menjadi portal bagi siapapun yang mencoba untuk melakukan KORUPSI. Untuk itu saya acungkan jempol. Namun yang terjadi saat ini untuk diperhatikan adanya indikasi yang mengarah kepada Bahwa segala bentuk Pengadaan Barang/Jasa bila melalui LPSE (eProc) dianggap sudah terbebas dari indikasi KKN. Asumsi Korupsi sudah dianggap cenderung menurun padahal kenyataannya Persekongkolan Drastis Naik. Untuk itu Pejabat LKPP dapat melakukan evaluasi dan uji forensik terhadap data yang dienkrispsi bahwa masih banyak data itu isi dan format yang sama, bahkan dari satu Printer yang sama.
Hormat saya
MESTIKA JAYA


Wualah .. .. !!! jangan buru2 berharap terbebas KKN, yg terjadi justru Panitia/ULP semakin berani aja... !!!, kan yg tau dokumen cuma panitia/ULP. kelemahan/kekurangan persyaratan dalam dokumen penawaran (utamanya yg penawaran terendah) malah dijadikan ajang transaksi Wani Piro. ini pengalaman yang pernah saya alami di LPSE tempat saya mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi

Ditambah lagi Jaminan Sanggah Banding yang semula 1/1000 menjadi 1/100 dari HPS.... membuat ULP/Panitia besar kepala .... jawaban sanggah dibuat semaunya asal jawab .... berharap ah tak mungkin mau sanggah banding.... ( Memang secara umum sanggah banding menjadi kurang karena adanya jaminan sanggah banding 1/100 x HPS...orang jadi pikir pikir2 1000 kali mau sanggah banding... akhirnya KKN nya tambah hebat...kapan indonesia mau maju....uang negara digrogoti..... apalagi yang bersumber dana APBD.... maknyos untuk dikorupsi.....mau lapor bupati atau gubernur....sama saja memang itu biang keroknya korupsi...).


Betul.. betul.. betul..
Tapi jangan lupa sistem ini bukan menghalangi KKN tapi hanya membuat berpikir lebih panjang lagi untuk KKN.
Sebelum sistem online, semua dokumen penawaran hanya ada di lingkungan panitia dan peserta, kalo kedua pihak itu bersepakat bisa dilakukan perubahan-perubahan sebelum ada pemeriksaan dari pihak berwenang atau institusi pengawasan. Belum lagi praktek melokalisir pengumuman lelang sehingga hanya kalangan terbatas yang tahu.
Dengan sistem online ini, seluruh Indonesia tau ada lelang di kabupaten anu.. dan melalui LKPP bisa dilakukan audit atas lelang-lelang tersebut. Walau terbayang berapa ribu dokumen yang ada di sana :whoe:
Kecuali LKPP ikut KKN gak tau deh... :blur:
Dan setau saya LKPP terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem ini dengan didukung oleh kita-kita melalui forum ini sebagai masukan..
Yang penting kita bergerak ke arah kebaikan dan kebenaran, walau lambat tapi terus bergerak..

Wassalam

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register