Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby khalid 09 Jun 2013, 07:54

Rekan-rekan, saat ini LKPP sedang menyusun rencana perbaikan terhadap Perka 14 Tahun 2012.

Mohon apabila ada masukan, secepatnya disampaikan kepada LKPP atau bisa juga melalui forum ini. Nanti saya atau rekan-rekan LKPP akan memonitor dan menyampaikan masukannya kepada tim penyusun.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby kujang101 09 Jun 2013, 11:37

khalid wrote:Rekan-rekan, saat ini LKPP sedang menyusun rencana perbaikan terhadap Perka 14 Tahun 2012.

Mohon apabila ada masukan, secepatnya disampaikan kepada LKPP atau bisa juga melalui forum ini. Nanti saya atau rekan-rekan LKPP akan memonitor dan menyampaikan masukannya kepada tim penyusun.


Saran saya, perjelas aturan teknis tentang pengadaan langsung, jangan bikin aturan sambil lalu saja tanpa memperhitungkan kebingungan para pelaksana di lapangan.

Kemudian, perjelas juga apa yang dimaksud dengan "memiliki kemampuan pada bidang/subbidang" pada syarat kualifikasi.
Jika yang dimaksudkan adalah memiliki izin usaha yang sesuai, tulis aja "memiliki izin usaha yang sesuai", ga perlu mutar2...

Itu aja dulu, Pak dari saya.
priyantoro
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 298
Joined: 26 May 2011, 22:11

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby priyantoro 05 Aug 2013, 11:56

Ada ini pak usul, untuk Jasa Konsultansi pada Tahap Penjelasan Prakualifikasi :
Di dalam perka tsb kalimat yang mencantumkan "(apabila diperlukan)" mohon dihapus saja. Karena dalam aplikasi SPSE, jadwal untuk Tahap Penjelasan Prakualifikasi mutlak harus ada. Tidak seperti Perkanya yang bersifat pilihan (ada Penjelasan Pra bila diperlukan atau tidak ada Penjelasan Pra bila tidak diperlukan).
Salam Pengadaan..... :hi:
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1207
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby aiririah 05 Aug 2013, 19:56

Mengenai Penunjukan Langsung
1. Pada Pengadaan Barang tidak ada istilah SPMK, tetapi SP (Surat Pesanan), begitu juga sebaiknya pengadaan barang darurat, istilah SPMK dihapus, diganti SP.
2. Penunjukan Langsung tidak boleh dilaksanakan Pejabat Pengadaan walaupun < Rp 200.000.000,- di Juknis selalu disebutkan pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
mottoku adalah : aiririah
Alam
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 20 Feb 2013, 14:27

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby Alam 30 Sep 2013, 08:47

Mohon ikut menyumbang opini.
sebenarnya opini lebih ke perka 15 (SDP), tapi toh nanti kalo ada juknis baru, berarti harus ada SDP baru kan?? :D

langsung saja
mengenai Pengadaan Langsung barang, di daftar isi dengan bab2 isinya berbeda.
lalu di bagian syarat umum Surat Perintah Kerja seringkali disebutkan SP. sedangkan bentuk SP sendiri tidak ada di standarnya itu.
hal ini cukup (bahkan sangat buat saya) membingungkan bagi aparatur2 yang baru kali ini dapet SK Pejabat Pengadaan.
soalnya kan standar, trus kita tidak diperkenankan merubah substansi dari standar dokumen tersebut.

mungkin itu saja unek2 dari saya.
terima kasih
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby khalid 13 Oct 2013, 20:02

Alam wrote:Mohon ikut menyumbang opini.
sebenarnya opini lebih ke perka 15 (SDP), tapi toh nanti kalo ada juknis baru, berarti harus ada SDP baru kan?? :D

langsung saja
mengenai Pengadaan Langsung barang, di daftar isi dengan bab2 isinya berbeda.
lalu di bagian syarat umum Surat Perintah Kerja seringkali disebutkan SP. sedangkan bentuk SP sendiri tidak ada di standarnya itu.
hal ini cukup (bahkan sangat buat saya) membingungkan bagi aparatur2 yang baru kali ini dapet SK Pejabat Pengadaan.
soalnya kan standar, trus kita tidak diperkenankan merubah substansi dari standar dokumen tersebut.

mungkin itu saja unek2 dari saya.
terima kasih


SBD itu boleh diubah selama tidak melanggar Perpres dan Perka
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
arieq
Site Admin
Site Admin
Posts: 250
Joined: 22 Sep 2012, 18:54

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby arieq 17 Nov 2013, 06:58

aiririah wrote:Mengenai Penunjukan Langsung
1. Pada Pengadaan Barang tidak ada istilah SPMK, tetapi SP (Surat Pesanan), begitu juga sebaiknya pengadaan barang darurat, istilah SPMK dihapus, diganti SP.
2. Penunjukan Langsung tidak boleh dilaksanakan Pejabat Pengadaan walaupun < Rp 200.000.000,- di Juknis selalu disebutkan pokja ULP/Pejabat Pengadaan.


yang nomor 2 itu memang membingungkan, bisa jadi bahan aparat pengawas buat 'nembak' panitia / pejabat pengadaan

dalam pasal 17 ayat 2 huruf g perpres 70, kewenangan menetapkan penyedia untuk penunjukan langsung sampai 100 M ada di Pokja, tapi di Juknis disebut penunjukan langsung sampai 200 juta oleh pejabat pengadaan... :phew:
radisct
Newbie
Newbie
Posts: 23
Joined: 19 Feb 2013, 10:56

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby radisct 25 Nov 2013, 12:27

khalid wrote:
Alam wrote:Mohon ikut menyumbang opini.
sebenarnya opini lebih ke perka 15 (SDP), tapi toh nanti kalo ada juknis baru, berarti harus ada SDP baru kan?? :D

langsung saja
mengenai Pengadaan Langsung barang, di daftar isi dengan bab2 isinya berbeda.
lalu di bagian syarat umum Surat Perintah Kerja seringkali disebutkan SP. sedangkan bentuk SP sendiri tidak ada di standarnya itu.
hal ini cukup (bahkan sangat buat saya) membingungkan bagi aparatur2 yang baru kali ini dapet SK Pejabat Pengadaan.
soalnya kan standar, trus kita tidak diperkenankan merubah substansi dari standar dokumen tersebut.

mungkin itu saja unek2 dari saya.
terima kasih


SBD itu boleh diubah selama tidak melanggar Perpres dan Perka


Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Perpres No. 70 Tahn 2012 " Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa " dari bunyi pasal tersebut bahwa dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan adalah dokumen yang harus diikuti oleh Pokja ULP dan penyedia.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby khalid 09 Feb 2014, 16:34

radisct wrote:
khalid wrote:
Alam wrote:Mohon ikut menyumbang opini.
sebenarnya opini lebih ke perka 15 (SDP), tapi toh nanti kalo ada juknis baru, berarti harus ada SDP baru kan?? :D

langsung saja
mengenai Pengadaan Langsung barang, di daftar isi dengan bab2 isinya berbeda.
lalu di bagian syarat umum Surat Perintah Kerja seringkali disebutkan SP. sedangkan bentuk SP sendiri tidak ada di standarnya itu.
hal ini cukup (bahkan sangat buat saya) membingungkan bagi aparatur2 yang baru kali ini dapet SK Pejabat Pengadaan.
soalnya kan standar, trus kita tidak diperkenankan merubah substansi dari standar dokumen tersebut.

mungkin itu saja unek2 dari saya.
terima kasih


SBD itu boleh diubah selama tidak melanggar Perpres dan Perka


Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Perpres No. 70 Tahn 2012 " Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa " dari bunyi pasal tersebut bahwa dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan adalah dokumen yang harus diikuti oleh Pokja ULP dan penyedia.


Betul.

Sebelum ditetapkan, namanya Standard Dokumen Pengadaan (SDP), setelah ditetapkan, namanya menjadi Dokumen Pengadaan. Jadi, jangan telan bulat-bulat SDP menjadi DP, lakukan editing terlebih dahulu sesuai sifat dan lingkup pekerjaan yang akan dilelangkan.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
aiririah
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 1207
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Masukan Perbaikan Perka 14 Tahun 2012

Postby aiririah 14 Feb 2014, 18:26

Sebenarnya sudah menjadi polemik, pokja ULP membuat dokumen dengan menelan mentah2 SBD dengan hanya mengedit nama paket dan LDP & LDK. Bila ada sanggah dijawab, itu kan cuma contoh, bahkan pokja yg ahli pun seperti itu. Bukan menyalahkan tetapi memberitahukan, tapi ada juga pokja ULP menetapkan dokumen pengadaan dengan sangat baik.
mottoku adalah : aiririah

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register