Page 3 of 5

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 02 Jun 2012, 01:30
by anto cq41
dixie wrote:
guskun wrote:
dixie wrote:Untuk pembuktian kualifikasi, harus punya juknis yg tegas apa saja materi substantial dokumen yg mutlak untuk di buktikan....
Setiap Pokja sangat berbeda, dan sudah menjadi Rahasia umum pembuktian dapat direkayasa hanya untuk menjatuhkan penyedia lainnya.
Usulan pada saat pembuktian harus ada saksi yg menyaksikan, karena ini cikal bakal KOLUSI, yg akan berlanjut pada proses selanjutnya sampai kontrak....
Perlu dipertegas Pembuktian Kualifikasi agar semua penyedia diperlakukan sama, tidak ada standar ganda atau mencari2 kesalahan hanya untuk menjatuhkan yg Bukan "Andalan " Panitia/Pokja.......
Kalau proses ini bisa lebih transparan dan di perketat maka 90% KOLUSI dapat di filter disini Kalau tidak 99% KOLUSI sudah terjadi pada proses ini.......


menurut yang Anda tahu, bagaimana caranya mencari-cari kesalahan itu ?


Pada saat kualifikasi maka penilaian awal dari pengalaman perusahaan dan tenaga ahli yg diminta.......
Pengalaman tertinggi mempunyai nilai, dan pengalaman terbanyak demikioan juga..... tenaga ahli penilaiannya sesuai jumlah dan kompetensi yg diminta.....
Dalam praktek "jagoan" tidak akan diminta seketat yg lainnya......
misalnya : dokumen asli perusahaan sudah ok
dokumen tenaga ahli asli semua sudah di tunjukan juga, setelah itu:
diminta lagi dokumen asli kontrak, yg jadi pertanyaan perusahaan kami punya pengalaman diatas 300, berarti ada 300 buku kontrak (bisa2 beratnya mencapai 1 ton),...... dapatkah kita membawa semua itu ....?
Misalnya kita bawa semua akan ada alasan2 yg dicari2 sampai kita gugur.......
Prinsipnya pembuktian adalah sesuatu yg tidak dapat diketahui apakah fair atau tidak.......
dilaksanakan atau tidak........ indikasinya "jagoan" gak pernah dipanggil untuk pembuktian........
Barusan Minggu ini kami lulus dalam Kualifikasi (tender LPSE Kemenkes) yang merupakan paket lelang ulang karena lelang awal hanya 2 peserta lolos Kualifikasi (jadi kami ikut pada saat lelang ulangnya,
Saat pengumuman hasil kualifikasi yg meluluskan perusahan kami; karena hasil evaluasi tidak logis, maka kami menyanggahnya........
Setelah itu panitia menjawab surat sanggah dengan melakukan evaluasi ulang tetapi tetap saja tidak ada pembuktian....... pada semua proses ini
Pengumuman ulang hasil kualifikasi kami telah digugurkan.......
Bukankah ini tindakan sewenang2 dan semau panitia,
alasan tidak lulus juga tidak logis.... dan kami menyanggahnya kembali, sayang di sistem LPSE walaupun panitia mengulang proses untuk ke 3x evaluasi Kualifikasi... (1x pada lelang awal) 2x pada lelang ulang brarti ada 3 hasil pengumuman berbeda, 1x pada lelang awal, 2x pada lelang ulang.
Intinya kita menganggap fair, tetapi keanehan2 ini terjadi hampir 99% lelang di Indonesia. (Fakta dan nyata).... tidak ada paket yg belum ada "penunggunya sejak awal" atau paket liar yg tidak ada pemiliknya yg harus ditaklukan dengan tender fair....... karena kita masih hidup di indonesia....... dan saya berani menjaminnya..... 1% saja keajaiban yg melakukan tender fair...... dan MUDAH2AN ANDA termasuk didalam itu....... :wha:


Pengalaman yang di hitung adalah pengalaman yang sejenis pak, apa mungkin perusahaan bapak dalam 10 tahun terakhir bisa mengerjakan 300 pekerjaan yang sejenis dengan pekerjaan yang di lelangkan. kalau memang bisa 300 dalam 10 tahun, perusahaan bapak semakin mengundang panitia/pokja untuk membuktikan semuanya.
Ada panitia/pokja yang melakukan spt ini :
Perusahaan A Pengalaman sejenis misal 10 paket,
Nilai Pengalaman 50 + nilai tenaga Ahli 30 = nilai teknis kualifikasi 80.
dan dianggap masuk dalam calon daftar pendek urutan ke 7, sehingga lanjut ke tahap pembuktian kualifikasi
Pda saat pembuktian kualifikasi Perusahaan A menunjukkan bukti kontrak hanya sebanyak 5 paket (dengan alasan 5 paket lagi kontraknya ada di kantor), lalu panitia hitung ulang lagi nilai teknis kualifikasi perusahaan,
Nilai Pengalaman 25 + nilai tenaga Ahli 30 = nilai teknis kualifikasi 55.
dengan nilai 55 sesuai pembuktian kualifikasi, perusahaan A tetap Lulus Kualifikasi tetapi turun peringkat tidak masuk daftar pendek.

Dan adalah Hak panitia juga untuk tidak percaya pada alasan 5 paket lagi kontraknya ada di kantor lalu berkesimpulan Parusahaan memberikan data yang tidak benar, dan penyedia Gugur Pembuktian kualifikasi.

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 02 Jun 2012, 08:36
by Hana
anto cq41 wrote:Pengalaman yang di hitung adalah pengalaman yang sejenis pak, apa mungkin perusahaan bapak dalam 10 tahun terakhir bisa mengerjakan 300 pekerjaan yang sejenis dengan pekerjaan yang di lelangkan. kalau memang bisa 300 dalam 10 tahun, perusahaan bapak semakin mengundang panitia/pokja untuk membuktikan semuanya.
Ada panitia/pokja yang melakukan spt ini :
Perusahaan A Pengalaman sejenis misal 10 paket,
Nilai Pengalaman 50 + nilai tenaga Ahli 30 = nilai teknis kualifikasi 80.
dan dianggap masuk dalam calon daftar pendek urutan ke 7, sehingga lanjut ke tahap pembuktian kualifikasi
Pda saat pembuktian kualifikasi Perusahaan A menunjukkan bukti kontrak hanya sebanyak 5 paket (dengan alasan 5 paket lagi kontraknya ada di kantor), lalu panitia hitung ulang lagi nilai teknis kualifikasi perusahaan,
Nilai Pengalaman 25 + nilai tenaga Ahli 30 = nilai teknis kualifikasi 55.
dengan nilai 55 sesuai pembuktian kualifikasi, perusahaan A tetap Lulus Kualifikasi tetapi turun peringkat tidak masuk daftar pendek.

Dan adalah Hak panitia juga untuk tidak percaya pada alasan 5 paket lagi kontraknya ada di kantor lalu berkesimpulan Parusahaan memberikan data yang tidak benar, dan penyedia Gugur Pembuktian kualifikasi.

Jawaban yang bagus. :good:
Intinya penyedia harus bisa membuktikan apa yang disampaikan karena menyampaikan/menyatakan apa yang tidak bisa dibuktikan dapat dianggap sebagai KEBOHONGAN. Dalam kompetisi apapun, panitia/juri/hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan.

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 20 Jun 2012, 13:01
by Mawardi M Husen
Saya sangat setuju bila proses pembuktian kualifikasi dibuat stadarisasi supaya lebih fair sehingga tidak terjadi saling mencurigai.

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 10 Jul 2012, 22:01
by Joko Riswanto
dixie wrote:Untuk pembuktian kualifikasi, harus punya juknis yg tegas apa saja materi substantial dokumen yg mutlak untuk di buktikan....
Setiap Pokja sangat berbeda, dan sudah menjadi Rahasia umum pembuktian dapat direkayasa hanya untuk menjatuhkan penyedia lainnya.
Usulan pada saat pembuktian harus ada saksi yg menyaksikan, karena ini cikal bakal KOLUSI, yg akan berlanjut pada proses selanjutnya sampai kontrak....
Perlu dipertegas Pembuktian Kualifikasi agar semua penyedia diperlakukan sama, tidak ada standar ganda atau mencari2 kesalahan hanya untuk menjatuhkan yg Bukan "Andalan " Panitia/Pokja.......
Kalau proses ini bisa lebih transparan dan di perketat maka 90% KOLUSI dapat di filter disini Kalau tidak 99% KOLUSI sudah terjadi pada proses ini.......



Saya Rasa tak segitunya lah...
dalam proses pembuktian kualifikasi kan di buat berita acara dari hasil pembuktian yang di tandatangani oleh panitia dan Calon penyedia, jadi di situ sudah tergambar apakah lengkap atau tidak dokumen yang diminta, saya juga pernah menemui penyedia yang kurang ajar, karena hanya 3 perusahaan yang masuk dan itu terindikasi yang bawa 1 orang (dilihat dari bentuk dokumen penawaran sama semua) ketiga calon pemenang di undang pembuktian kualifikasi ketiga tiga nya dengan jam yang berbeda.
penawaran yang terendah dengan sengaja tidak membawa dokumen yang kita minta dan terus terang siap digugurkan, begitu juga dengan penawar terendah kedua.... panita udah baik-baik gantian ini penyedianya yang tak betul

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 13 Nov 2012, 17:42
by saint1982
Mohon aturan di pertegas..jika memang bertujuan menjadi Indonesia yg lebih baik..mengapa kita masih memberikan kesempatan untuk berbuat kecurangan..karena pada saat Pembuktian Kualifikasi..sering terjadi penyimpangan oleh Panitia..yg seakan-akan hanya formalitas..
Sebaiknya..jika pada saat pembuktian kualifikasi, penyedia yg kita undang tidak dapat membuktikan keaslian dokumen dikarena hal yg dapat diterima alasan dan disertai bukti dan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan sebaiknya di LULUSKAN..tetapi jika tidak bisa membuktikan keaslian dokumen di karena untuk tujuan menggugurkan keikutsertaannya dalam pelelangan,,sebaiknya di berikan sanksi..seperti hal nya tidak hadir Pembuktian Kualifikasi..dan jgn di berlakukan terhadap Pembuktian Kualifikasi pada Per Paket..tetapi harus di lihat..waktu Pelaksanaan Lelang..karena sering terjadi..
Contoh:
Di satu Instansi dan satu ke Panitiaan..di laksanakan Lelang untuk 100 paket dalam waktu yg sama..
Kelompok X memiliki perusahaan A,B,C.
Perusahaan A,B dan C tersebut mendaftar di 5 paket..dan di 5 paket tersebut..perusahaan A Penawar Terendah 1, lalu B ke 2 dan C ke 3 terendah..
Saat Pembuktian Kualifikasi, Pada paket 1,2 dan 3 perusahaan A dapat membuktikan Dokumen Aslinya dan menjadi Pemenang.
Lalu pada paket 4 dan 5..pada Pembuktian Kualifikasi,perusahaan A berpura-pura tidak dapat membuktikan keasliian dokumen nya..agar perusahaan B atau C dapat menang dengan harga tertinggi..ini seharusnya..perusahaan di berikan sanksi..krena telah melakukan Penipuan..perusahaan ini harus di blacklist dan Jaminan Penawarannya di cairkan sebagai Pendapatan Negara..Terima Kasih..mohon saran dan tanggapan Teman yg laen..

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 15 Nov 2012, 05:47
by aiririah
saint1982 wrote:Mohon aturan di pertegas..jika memang bertujuan menjadi Indonesia yg lebih baik..mengapa kita masih memberikan kesempatan untuk berbuat kecurangan..karena pada saat Pembuktian Kualifikasi..sering terjadi penyimpangan oleh Panitia..yg seakan-akan hanya formalitas..
Sebaiknya..jika pada saat pembuktian kualifikasi, penyedia yg kita undang tidak dapat membuktikan keaslian dokumen dikarena hal yg dapat diterima alasan dan disertai bukti dan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan sebaiknya di LULUSKAN..tetapi jika tidak bisa membuktikan keaslian dokumen di karena untuk tujuan menggugurkan keikutsertaannya dalam pelelangan,,sebaiknya di berikan sanksi..seperti hal nya tidak hadir Pembuktian Kualifikasi..dan jgn di berlakukan terhadap Pembuktian Kualifikasi pada Per Paket..tetapi harus di lihat..waktu Pelaksanaan Lelang..karena sering terjadi..
Contoh:
Di satu Instansi dan satu ke Panitiaan..di laksanakan Lelang untuk 100 paket dalam waktu yg sama..
Kelompok X memiliki perusahaan A,B,C.
Perusahaan A,B dan C tersebut mendaftar di 5 paket..dan di 5 paket tersebut..perusahaan A Penawar Terendah 1, lalu B ke 2 dan C ke 3 terendah..
Saat Pembuktian Kualifikasi, Pada paket 1,2 dan 3 perusahaan A dapat membuktikan Dokumen Aslinya dan menjadi Pemenang.
Lalu pada paket 4 dan 5..pada Pembuktian Kualifikasi,perusahaan A berpura-pura tidak dapat membuktikan keasliian dokumen nya..agar perusahaan B atau C dapat menang dengan harga tertinggi..ini seharusnya..perusahaan di berikan sanksi..krena telah melakukan Penipuan..perusahaan ini harus di blacklist dan Jaminan Penawarannya di cairkan sebagai Pendapatan Negara..Terima Kasih..mohon saran dan tanggapan Teman yg laen..

Bila tidak hadir pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak jelas ya masuk daftar hitam, kan sudah ada perka LKPP tahun 2011 ttentang hal tersebut.

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 21 Mar 2013, 09:56
by radisct
dixie wrote:Untuk pembuktian kualifikasi, harus punya juknis yg tegas apa saja materi substantial dokumen yg mutlak untuk di buktikan....
Setiap Pokja sangat berbeda, dan sudah menjadi Rahasia umum pembuktian dapat direkayasa hanya untuk menjatuhkan penyedia lainnya.
Usulan pada saat pembuktian harus ada saksi yg menyaksikan, karena ini cikal bakal KOLUSI, yg akan berlanjut pada proses selanjutnya sampai kontrak....
Perlu dipertegas Pembuktian Kualifikasi agar semua penyedia diperlakukan sama, tidak ada standar ganda atau mencari2 kesalahan hanya untuk menjatuhkan yg Bukan "Andalan " Panitia/Pokja.......
Kalau proses ini bisa lebih transparan dan di perketat maka 90% KOLUSI dapat di filter disini Kalau tidak 99% KOLUSI sudah terjadi pada proses ini.......

belum ada aturannya bahwa pembuktian kualifikasi harus disaksikan oleh saksi

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 21 Jul 2013, 03:38
by max modi
Pembuktian kualifikasi sebaiknya di bagi menjadi 2 BAgian,..berkas yang sifatnya berlaku untuk sepanjang tahun seperti :SIUP, SITU HO, Akte Perusahaan,.Pengalaman perusahaan,.SBU, IUJK, serta peralatan maupun personil tetap[/ milik sendiri ,..dilakukan paa saat mendaftar/ registrasi di awal tahun di LPSE,..sementara untuk mesalnya Peralatan yang menyewa, tenaga ahli tidak tetap,..atau Surat dukungan ditributor atau misalnya ada perubahan data maka dilakukan olek POKJA di tiap paket pekerjaan,..sehingga tidak merepotkan panitia maupun rekanan.

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 21 Jul 2013, 08:41
by priyantoro
aiririah wrote:Bila tidak hadir pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak jelas ya masuk daftar hitam, kan sudah ada perka LKPP tahun 2011 ttentang hal tersebut.

Mohon sharing bu, dimana ketentuan "tidak hadir pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang jelas dimasukkan daftar hitam"? Yang saya temukan ketentuan yang masuk daftar hitam untuk tahap pembuktian dalam Perka LKPP No. 14/2012 hanya ini :
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
Sharing-nya ditunggu loh ..... :mrgreen:
Salam Pengadaan ..... :hi:

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Posted: 21 Jul 2013, 09:42
by khalid
priyantoro wrote:
aiririah wrote:Bila tidak hadir pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak jelas ya masuk daftar hitam, kan sudah ada perka LKPP tahun 2011 ttentang hal tersebut.

Mohon sharing bu, dimana ketentuan "tidak hadir pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang jelas dimasukkan daftar hitam"? Yang saya temukan ketentuan yang masuk daftar hitam untuk tahap pembuktian dalam Perka LKPP No. 14/2012 hanya ini :
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
Sharing-nya ditunggu loh ..... :mrgreen:
Salam Pengadaan ..... :hi:


Perka LKPP Nomor 7/2011 tentang Daftar Hitam