Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
priyantoro
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 298
Joined: 26 May 2011, 22:11

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby priyantoro 21 Jul 2013, 15:36

khalid wrote:Perka LKPP Nomor 7/2011 tentang Daftar Hitam

Terima-kasih pak khalid. Sepintas saya baca Perka tsb juga mengatur ketentuan lamanya waktu pengusulan (dari PPK/ULP) sejak terjadinya pelanggaran.
Mohon penjelasannya untuk :
1. Jika PPK/ULP lupa atau terlambat mengusulkan peserta yang seharusnya dimasukkan daftar hitam, apakah PPK/ULP mendapat sanksi?
2. Apakah Lelang terus berjalan atau Lelang Ulang? (alasan Lelang Ulang karena ULP tidak melakukan prosedur daftar hitam sebagaimana mestinya).
Salam Pengadaan ..... :hi:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby khalid 22 Jul 2013, 09:01

priyantoro wrote:
khalid wrote:Perka LKPP Nomor 7/2011 tentang Daftar Hitam

Terima-kasih pak khalid. Sepintas saya baca Perka tsb juga mengatur ketentuan lamanya waktu pengusulan (dari PPK/ULP) sejak terjadinya pelanggaran.
Mohon penjelasannya untuk :
1. Jika PPK/ULP lupa atau terlambat mengusulkan peserta yang seharusnya dimasukkan daftar hitam, apakah PPK/ULP mendapat sanksi?
2. Apakah Lelang terus berjalan atau Lelang Ulang? (alasan Lelang Ulang karena ULP tidak melakukan prosedur daftar hitam sebagaimana mestinya).
Salam Pengadaan ..... :hi:


Perka tersebut tidak mengatur sanksi keterlambatan pengajuan, tetapi kalau tidak diikuti maka sanksi daftar hitam tidak berlaku karena tidak sesuai ketentuan.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
hendra hendarmin
Newbie
Newbie
Posts: 69
Joined: 04 Dec 2011, 09:58
Contact:

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby hendra hendarmin 17 Dec 2013, 15:49

gimana seandainya kalau 1 orang mendaftar dg 6 perusahaan,, anggap saja yg ia pinjam dri rekan2 nya utk membuat peringkat harga yg berurutan, dan stelah di koreksi serta di ranking ternyata berhasil berurutan masuk 3 besar,, andai ternyata harga nya bener2 berurutan 1 s/d 3 calon pemenang utk proses pembuktian tadi ,, bisa saja kan...saat pembuktian diatur agar yg menang yg no 3 dg harga penawaran yg lebih tinggi dan keuntungan yg lebih banyak tentu nya... saat di undang pembuktian yg no 1 dan 2 direktur nya dibuat sgja tidak hadir atau pura2 tertinggal berkas asli dok yg di persyaratkan...otomatis gugur tooh... klau bnyk yg terjadi seperti ini,, mgkin disebabkan karena tdk ada sanksi tegas bgi perusahaan yg tiba-tiba sengaja tidak hadir tnpa alasan jelas dn dpat dipertanggung jawabkan dg bukti otentik baik berupa tertulis atau tidak serta didukung oleh pihak2 yg memang berkompeten dlam hal tsebut... misalkan jika direktur sakit harus dg surat sakit oleh dokter yg bersangkutan.. tanpa menyertakan alasan atas hal tersebut perusahaan menerima sanksi tertentu misalkan pemberian blacklist atau yg lainnya....Logika saja apa mungkin sebuah perusahaan yg memasukan penawaran beserta kelengkapannya bahkan sampai pada proses pembuktian klasifikasi tiba2 gak datang siih...?? padahal smua tahu bahwa proses pembuktian adalah proses yg dapat menggugurkan ....!! perusahaan di ranking2 atas dalam daftar peringkat calon pemenang...apa mungkin tiba2 gak ingin menang...?? ,, gimana yah..?? mungkin gak yah bisa terjadi hal sperti diatas...?? apalagi mmang sejak awal melibatkan orang2 intern perangkat pengadaan instansi terkait untuk menyembunyikan jago / langganan pemenang yg biasa jdi pemenang,, sehingga dibuat seolah berada di ranking bawah padahal tetap satu grup dg perusahaan calon pemenang yg berada di peringkat teratas,, ,, mungkin di bagian ini memang yg benar2 lahan peluang terbesar bagi praktek persekongkolan dalam pengaturan calon pemenang lelang antara penyedia barang dengan org2 yg terlibat dlam perangkat pengadaan instansi tsb (KPA/PPK/POKJA)...karena mmang kyknya benar2 tidak bsa tersentuh oleh peraturan pengadaan barang & jasa pemerinth...!! atau mgkin saja krn hal seperti ini memang msih dianggap/dikategorikan hal wajar dalam sebuah persaingan usaha yg sehat yah.....?? :huh: ..
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby khalid 21 Dec 2013, 19:30

hendra hendarmin wrote:gimana seandainya kalau 1 orang mendaftar dg 6 perusahaan,, anggap saja yg ia pinjam dri rekan2 nya utk membuat peringkat harga yg berurutan, dan stelah di koreksi serta di ranking ternyata berhasil berurutan masuk 3 besar,, andai ternyata harga nya bener2 berurutan 1 s/d 3 calon pemenang utk proses pembuktian tadi ,, bisa saja kan...saat pembuktian diatur agar yg menang yg no 3 dg harga penawaran yg lebih tinggi dan keuntungan yg lebih banyak tentu nya... saat di undang pembuktian yg no 1 dan 2 direktur nya dibuat sgja tidak hadir atau pura2 tertinggal berkas asli dok yg di persyaratkan...otomatis gugur tooh... klau bnyk yg terjadi seperti ini,, mgkin disebabkan karena tdk ada sanksi tegas bgi perusahaan yg tiba-tiba sengaja tidak hadir tnpa alasan jelas dn dpat dipertanggung jawabkan dg bukti otentik baik berupa tertulis atau tidak serta didukung oleh pihak2 yg memang berkompeten dlam hal tsebut... misalkan jika direktur sakit harus dg surat sakit oleh dokter yg bersangkutan.. tanpa menyertakan alasan atas hal tersebut perusahaan menerima sanksi tertentu misalkan pemberian blacklist atau yg lainnya....Logika saja apa mungkin sebuah perusahaan yg memasukan penawaran beserta kelengkapannya bahkan sampai pada proses pembuktian klasifikasi tiba2 gak datang siih...?? padahal smua tahu bahwa proses pembuktian adalah proses yg dapat menggugurkan ....!! perusahaan di ranking2 atas dalam daftar peringkat calon pemenang...apa mungkin tiba2 gak ingin menang...?? ,, gimana yah..?? mungkin gak yah bisa terjadi hal sperti diatas...?? apalagi mmang sejak awal melibatkan orang2 intern perangkat pengadaan instansi terkait untuk menyembunyikan jago / langganan pemenang yg biasa jdi pemenang,, sehingga dibuat seolah berada di ranking bawah padahal tetap satu grup dg perusahaan calon pemenang yg berada di peringkat teratas,, ,, mungkin di bagian ini memang yg benar2 lahan peluang terbesar bagi praktek persekongkolan dalam pengaturan calon pemenang lelang antara penyedia barang dengan org2 yg terlibat dlam perangkat pengadaan instansi tsb (KPA/PPK/POKJA)...karena mmang kyknya benar2 tidak bsa tersentuh oleh peraturan pengadaan barang & jasa pemerinth...!! atau mgkin saja krn hal seperti ini memang msih dianggap/dikategorikan hal wajar dalam sebuah persaingan usaha yg sehat yah.....?? :huh: ..


Coba dilihat Penjelasan Pasal 83 tentang indikasi persekongkolan
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
rudiwayudiansyah
Newbie
Newbie
Posts: 4
Joined: 20 Dec 2013, 01:53

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby rudiwayudiansyah 26 Dec 2013, 03:22

baiklah ...thanks pak khalid... saya akan coba pahami maksud dari pasal yg bpak sebutkan barusan .. thanks atas arahan nya... :bow:
SEMAR
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 11 Dec 2013, 00:57
Location: Nagari Astinapura

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby SEMAR 02 Oct 2014, 13:34

dixie wrote:Untuk pembuktian kualifikasi, harus punya juknis yg tegas apa saja materi substantial dokumen yg mutlak untuk di buktikan....
Setiap Pokja sangat berbeda, dan sudah menjadi Rahasia umum pembuktian dapat direkayasa hanya untuk menjatuhkan penyedia lainnya.
Usulan pada saat pembuktian harus ada saksi yg menyaksikan, karena ini cikal bakal KOLUSI, yg akan berlanjut pada proses selanjutnya sampai kontrak....
Perlu dipertegas Pembuktian Kualifikasi agar semua penyedia diperlakukan sama, tidak ada standar ganda atau mencari2 kesalahan hanya untuk menjatuhkan yg Bukan "Andalan " Panitia/Pokja.......
Kalau proses ini bisa lebih transparan dan di perketat maka 90% KOLUSI dapat di filter disini Kalau tidak 99% KOLUSI sudah terjadi pada proses ini.......


Menilik Pernyataan Saudara "dixie" perihal JUKNIS PANITA dan PROSES PEMBUKTIAN KUALIFIKASI :

1. Apakah benar belum ada Juknis untuk hal tersebut? jika mmg benar belum ada, maka saya setuju dg usulan saudara.

2. Proses PemBUKTIan Kualifikasi dilaksanakan (oleh peserta dan panitia) setelah penawaran PESERTA (dianggap) MEMENUHI KUALIFIKASI yg dipersyaratkan oleh panitia dalam lelang paket pekerjaan tertentu. Perihal ada atau tidaknya korelasi subtansial antara syarat kualifikasi yg diajukan panitia, itu adalah hal lain, karena ketika Penawaran Peserta dinyatakan LOLOS kualifikasi, artinya Berkas Kualifikasi Peserta trsebut adalah "ADA/MEMENUHI SYARAT".

Esensi Undangan Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia kpd Peserta, adalah untuk membuktikan apakah berkas yg dilampirkan oleh peserta dalam berkas penawaranya itu ASLI atau hasil REKAYASA peserta.

Perihal usulan saksi tambahan dalam proses ini, menurut saya kurang relevan atau kurang efektif, mengapa? karena peserta itu sendiri atau peserta yg diundang untuk membuktikan kebenaran berkas yg dikirimnya adalah cukup sudah sebagai saksi. Sedangkan untuk bukti, cukup kesesuaian antara syarat yg diajukan (ada dalam Dokumen Lelang) dan berkas yg dikirim oleh peserta ( ada dalam Dokumen Penawaran dan Berkas asli yg dibawanya), ketika bukti tersebut dianggap belum cukup, maka berkas/copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dapat digunakan sebagai bukti lanjutan.

Salam.

:bingo:
achmadteguhw
Newbie
Newbie
Posts: 46
Joined: 16 Apr 2011, 11:44
Location: Semarang
Contact:

PANITIA PINTU MASUK UTAMA KE PROSES PEMENANGAN

Postby achmadteguhw 02 Feb 2015, 11:16

JIKA PANITIA SUDAH MEMILIKI CALON PENYEDIA YANG AKAN DIMENANGKAN, DAPAT DENGAN MUDAH MENJATUHKAN WALAU DOKUMEN KITA SUDAH KOMPLIT, CARI AJA YANG GAK ADA, MISAL PERALATAN, PERSONIL YANG TIDAK COCOK DENGAN LAPORAN PAJAKNYA, HEHEEE.. MUDAH SAJA.
achmadteguhw
burhan
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 649
Joined: 01 Apr 2011, 09:01

Re: PANITIA PINTU MASUK UTAMA KE PROSES PEMENANGAN

Postby burhan 12 Feb 2015, 07:48

achmadteguhw wrote:JIKA PANITIA SUDAH MEMILIKI CALON PENYEDIA YANG AKAN DIMENANGKAN, DAPAT DENGAN MUDAH MENJATUHKAN WALAU DOKUMEN KITA SUDAH KOMPLIT, CARI AJA YANG GAK ADA, MISAL PERALATAN, PERSONIL YANG TIDAK COCOK DENGAN LAPORAN PAJAKNYA, HEHEEE.. MUDAH SAJA.


tentunya hal itu sesuatu yang salah pak, dan melakukan hal yang salah bagi seseorang yang berusaha baik adalah hal yang tidak mudah
bagi kami sekarang ini semua sudah transparan, agar jarang-jarang ada kasus seperti yang bapak katakan kecuali memang bapak pernah alami sendiri maka sebaiknya lakukan sanggahan/pengaduan agar dapat ditindaklanjuti
achmadteguhw
Newbie
Newbie
Posts: 46
Joined: 16 Apr 2011, 11:44
Location: Semarang
Contact:

Re: PANITIA PINTU MASUK UTAMA KE PROSES PEMENANGAN

Postby achmadteguhw 17 Feb 2015, 13:16

burhan wrote:
achmadteguhw wrote:JIKA PANITIA SUDAH MEMILIKI CALON PENYEDIA YANG AKAN DIMENANGKAN, DAPAT DENGAN MUDAH MENJATUHKAN WALAU DOKUMEN KITA SUDAH KOMPLIT, CARI AJA YANG GAK ADA, MISAL PERALATAN, PERSONIL YANG TIDAK COCOK DENGAN LAPORAN PAJAKNYA, HEHEEE.. MUDAH SAJA.


tentunya hal itu sesuatu yang salah pak, dan melakukan hal yang salah bagi seseorang yang berusaha baik adalah hal yang tidak mudah
bagi kami sekarang ini semua sudah transparan, agar jarang-jarang ada kasus seperti yang bapak katakan kecuali memang bapak pernah alami sendiri maka sebaiknya lakukan sanggahan/pengaduan agar dapat ditindaklanjuti


saya pernah mengalaminya di Kementerian KPDT, yang sekarang pimpinannya bermasalah...
achmadteguhw
jusarlin
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 07 Apr 2012, 11:18
Location: kendari

Re: Pembuktian Kualifikasi, Kamuflase Panitia/Pokja

Postby jusarlin 01 Mar 2015, 17:30

salam
apa yang disampaikan rekan achmadteguhw memang 100% benar. POKJA yg punya integritas dalam dunia pengadaan masih sangat jarang. memang dilematis ketika POKJA harus memilih antara mengikuti ATURAN di PERPRES vs ATURAN PIMPINAN. solusi yang masuk akal bagi saya adalah LKPP perlu memikirkan ULP/POKJA jangan berada dibawah kendali K/L/D/I. sebisa mungkin dibawah naungan langsung LKPP. karena yang namanya POKJA kan pasti lebih takut Pimpinan hehehee

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register