Libatkan kami, kami juga mampu tanpa korupsi

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LeadAcinonyx
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 14 May 2016, 15:43

Libatkan kami, kami juga mampu tanpa korupsi

Postby LeadAcinonyx 14 May 2016, 16:21

Bulan Desember tahun 2015 ada proses pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE LKPP) di Jakarta, tepatnya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Barang-barang yang dibutuhkan tersebut hanya seputar komputer dan notebook dengan anggaran sebesar Rp 463.428.900 dan jangka waktu pelaksanaan hanya sepuluh hari kerja termasuk hari libur. Proses pengadaan barang dan jasa tersebut dimenangkan dan bisa dilaksanaakaan sesuai kontrak oleh perusahaan yang baru berdiri delapan bulan dan berkantor di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Kalau pemerintah bisa berlaku fair dalam proses pengadaan barang dan jasa semua punya peluang untuk bisa bersaing dan bekerja di negara ini sekaligus untuk menghindari perilaku korup.


Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 110 ayat 4
"Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi."

Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang ePurchasing Pasal 11
"Berdasarkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LKPP menayangkan daftar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan alamat website: https://e-katalog.lkpp.go.id.

Bagi saya pribadi, tafsir hukum sederhana dari peraturan-peraturan tersebut adalah "haram hukumnya bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk melakukan pengadaan barang dengan metode pengadaan barang yang sudah ada selama ini (seperti tender elektronik, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) untuk barang-barang yang sudah terdapat didalam website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Pemahaman yang lebih sederhananya adalah kebutuhan tinta printer seharga seratus ribu rupiah di Kabupaten Tapanuli Selatan wajib hukumnya dibeli dari perusahaan yang sudah terdaftar di website https://e-katalog.lkpp.go.id dan rata-rata perusahaan tersebut berdomisili di Pulau Jawa.

Berdasarkan data pada website https://e-katalog.lkpp.go.id sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 terdapat 15 kategori dan 57.322 item barang. Dari 15 kategori tersebut, kategori "online shop" memuat 23.974 item barang dan merupakan kategori yang paling banyak memuat item barang dibandingkan dengan kategori yang lain.

Lazimnya sepanjang tahun barang-barang yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi sebagian besar ada dikategori online shop tersebut. Item barang yang terdapat didalam kategori online shop tersebut berisi barang-barang yang terkait paut dengan IT. Penyediaan barang dalam kategori tersebut dikuasai hanya oleh empat perusahaan. Keempat perusahaan tersebut adalah bhinneka.com (Jakarta), anugrahpratama.com (Surabaya), ayooklik.com (Jakarta) dan mbiz.co.id (Jakarta).

Keberadaan website https://e-katalog.lkpp.go.id memiliki persoalan teknis berikut:
  1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 110, setiap item barang yang terdapat dalam website https://e-katalog.lkpp.go.id hanya diwajibkan untuk memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. Selayaknya online shop kebanyakaan saat ini sudah seharusnya https://e-katalog.lkpp.go.id memuat sekurang-kurangnya informasi merek dan type barang, jumlah ketersediaan barang dan alat bantu perhitungan ongkos kirim barang. Kelengkapan informasi tersebut akan memberi kepastian harga dan ketersediaan barang kepada calon pembeli barang.
  2. Pemeringkatan posisi barang yang ditampilkan dalam https://e-katalog.lkpp.go.id akan memunculkan persaingan yang tidak sehat diantara perusahaan yang sudah terdaftar didalam https://e-katalog.lkpp.go.id. Perusahaan yang barangnya ditampilkan pada baris paling atas akan memiliki keuntungan lebih dibandingkan barang yang ditampilkan pada baris paling bawah mengingat jumlah barang yang terdaftar di https://e-katalog.lkpp.go.id sampai saat ini sudah puluhan ribu.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan banyak ketentuan yang sudah mengatur dalam menjaga persaingan yang sehat diantara perusahaan yang akan bersaing dalam mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Beberapa ketentuan yang sudah lumrah tersebut diantaranya tentang pengklasifikasian perusahaan dan pengalaman perusahaan.

Untuk pengklasifikasian perusahaan; perusahaan besar dan perusahaan kecil memiliki porsi masing-masing, perusahaan besar tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang nilainya dibawah 2,5 milliar sementara bagi perusahaan kecil terbuka ruang untuk bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang nilainya diatas 2,5 milliar. Sementara itu terkait pengalaman perusahaan, bagi perusahaan yang sudah berdiri lebih dari tiga tahun diwajibkan minimal memiliki satu pengalaman kerja. Sementara bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari tiga tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman kerja untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Sehingga dari sisi persaingan usaha keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id berpeluang memunculkan persoalan-persoalan berikut:
  1. Dari sisi harga barang, keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id membuka peluang perang harga dan persaingan yang tidak sehat. Kelak kebijakan penggunaan https://e-katalog.lkpp.go.id akan memberi ruang sekaligus pembiaran bagi perusahaan dari Pulau Jawa untuk mendominasi perusahaan yang berasal dari daerah, sekalipun kebutuhan barang tersebut berasal dari daerah.
  2. Dari sisi pengalaman perusahaan, keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id membuka peluang kompetisi yang tidak sehat dalam berusaha dimana perusahaan yang umurnya baru seumur jagung akan dipaksa untuk melawan dominasi perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun lamanya.
  3. Dari sisi kualifikasi perusahaan, keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id akan memunculkan pertarungan yang tidak seimbang antara perusahan besar yang memiliki modal milliaaran rupiah dengan perusahaan kecil yang hanya memiliki modal jutaan rupiah.
  4. Dari sisi proses pendaftaran perusahaan untuk bisa ikut bersaing didalam https://e-katalog.lkpp.go.id, dari hasil konsultasi dengan call center LKPP di nomor telepon (021) 2993 5577 dan (021) 5020 5577, proses pendaftaran barang dari perusahaan tidak dibuka sepanjang waktu dan ketika dibukapun hanya beberapa hari. Proses pendaftaran dilakukan secara berkala tanpa jadwal yang pasti dan diumumkan melalui website http://www.lkpp.go.id/. Perusahaan-perusahaan yang berminat untuk masuk di https://e-katalog.lkpp.go.id dibuat hanya bisa menunggu sampai dengan waktu yang tidak pasti. Terkait dengan penyampaian informasi pembukaan pendaftaran sangat disayangkan pihak LKPP tidak menyampaikan undangan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di LKPP padahal pihak LKPP memiliki database alamat email dari seluruh perusahaan yang sudah terdaftar di LKPP. Dengan kata lain perusahaan harus memantau pengumuman diwebsite LKPP tersebut setiap hari kalau tidak ingin kehilangan kesempatan.

Pengadaaan barang oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi melalui https://e-katalog.lkpp.go.id dalam prosesnya memunculkan berbagai keraguan berikut:
  1. Ketika salah satu instansi membutuhkan barang dengan contoh kongkrit pengadaan mobil berjenis SUV (Sport utility vehicle), apa yang mendasari pejabatnya menjatuhkan pilihan diantara Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Isuzu MU-X.
  2. Ketika salah satu instansi memutuskan akan membeli notebook merek Acer, apa yang akan menjadi pertimbangan pejabatnya jika merek tersebut disediakan oleh tiga perusahaan yang sama-sama berlokasi di Jakarta dan menawarkan dengan harga yang sama.
  3. Dari hasil konsultasi dengan pihak bhinneka.com melalui nomor telepon (021) 29292828 dengan bagian yang mengurusi masalah e-katalog dijelaskan bahwa harga yang tercantum di https://e-katalog.lkpp.go.id masih harga satuan dan belum termasuk ongkos kirim. Kemudian kondisi tersebut masih memungkinkan ruang untuk negosiasi harga untuk pembelian dengan jumlah yang banyak dan negosiasi ongkos kirim. Negosiasi tersebut dilakukan diluar sistem yang ada di https://e-katalog.lkpp.go.id.
  4. Keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id sampai dengan tahun 2016 ini telah menciptakan perusahaan yang sudah terdaftar di https://e-katalog.lkpp.go.id sebagai raja dalam mata rantai perdagangan dikarenakan pemerintah yang dipaksa untuk aktif dalam memuhi kebutuhan pengadaan barangnya. Pemerintah dan perusahaan tidak dalam posisi seimbang dalam bertransaksi. Secara psikologis menjadikan perusahaan sebagai pihak yang dimintai barang dalam mata rantai perdagangan akan lebih tinggi posisinya dibandingkan jika memposisikan perusahaan sebagai pihak yang menawarkan barang.

Sampai dengan tahun 2016 ini besar kemungkinan keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id masih terus dalam tahap penyempurnaan. Sayangnya kondisi tersebut setidaknya sampai dengan tahun 2016 telah menimbulkan kesenjangan dan dominasi Jakarta dengan daerah. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya:
  1. Hasil PAD yang dengan susah payah diupayakan didaerah dipaksa harus dibelanjakan di Jakarta.
  2. Terjadinya kesenjangan bagi pegawai dilingkungan Kantor Pajak Pratama di daerah dengan di Jakarta dalam memenuhi target realisasi penerimaan melalui PPN, PPH Badan dan PPH Orang Pribadi yang timbul dari proses pengadaan barang dan jasa. Dengan terpusatnya transaksi pengadaan barang dan jasa di Jakarta pegawai dilingkungan Kantor Pajak Pratama yang berada di Jakarta akan dengan mudah melampaui target penerimaan yang dibebankan kepada mereka dan sebaliknya akan semakin sulitnya pegawai dilingkungan Kantor Pajak Pratama yang berada di daerah untuk sebatas memenuhi target penerimaan dengan berkurangnya transakasi pengadaan barang dan jasa didaerah.
  3. Saya tidak tahu pasti apakah ada bagi hasil PPN dan PPH yang dihasilkan didaerah. Yang pasti jika hal tersebut ada otomatis penerimaan daerah dari bagi hasil tersebut akan berkurang.
  4. Besar kemungkinan akan semakin banyak perusahaan di daerah yang akan melakukan PHK bahkan perusahaan yang akan gulung tikar dengan semakin berkurangnya peluang mendapatkan proyek.
  5. Semakin berkurangnya perputaran uang didaerah dan berbanding terbalik dengan perputaran uang di Jakarta dari proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah.
  6. Serapan kredit bank di daerah untuk kredit fasilitas pembiayaan proyek pengadaan barang dan jasa akan menurun dengan drastis.

Berikut ini beberapa tawaran solusi atas keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id
  1. Jadikan https://e-katalog.lkpp.go.id hanya sebagai acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bisa dipastikan dengan menjadikan https://e-katalog.lkpp.go.id sebagai acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menghilangkan mark-up dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus memberi kemudahan bagi pejabat pengadaan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
  2. Metode pengadaan "Lelang Cepat" yang sudah diterapkan sejak tahun 2015 adalah solusi moderat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Lelang cepat ini dalam prosesnya didahului dengan keberadaan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dan banyak menghilangkan persyaratan yang berpotensi menciptakan peluang KKN antara pejabat pengadaan dengan perusahaan. Lelang cepat ini hanya mewajibkan perusahaan menyampaikan nominal harga atas tender yang dilakukan oleh pemerintah.

Andaipun pihak LKPP beralasan kebijakan penggunaan https://e-katalog.lkpp.go.id masih dalam tahap penyempurnaan, keberadaan https://e-katalog.lkpp.go.id untuk tahun 2015 saja sudah menghilangkan persaingan usaha yang tidak sehat sebesar hampir 1 triliun rupiah dan hanya dinikmati oleh bhinneka.com sesuai dengan informasi dalam link berikut http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4174. Bisa jadi kondisi tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Libatkan kami, kami juga mampu tanpa korupsi

Postby khalid 18 Sep 2016, 13:31

Setuju

@onion20@
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register