Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 372
Joined: 31 Mar 2011, 05:32

Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby Khairil Khai 31 Jan 2015, 10:43

Sekilas kalau kita baca Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka tidak akan menemukan hal kurang pas karena maindset kita fokus pada perubahan apa saja yang tertera pada batang tubuhnya tetapi apabila kita membuat perbandingan antara Perpres 54 vs Perpres 70 vs Perpres 4 baiak batang tubuh maupun penjelasannya maka akan kita temui seperti dibawah ini:
Image

didalam Perpres 4/2015 untuk Pasal 93 tertulis

Code: Select all

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), serta Penjelasan ayat 1 huruf a.2 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:


berarti yang dirubah adalah
    1. Penambahan Ayat (1a)
    2. Penambahan Ayat (3)
    3. Penjelasan Ayat 1 huruf a.2

kalau kita lihat pada Penjelasan ayat 1 huruf b tertulis "Cukup jelas" padahal jika dibuka Penjelasan Perpres 70 pada Pasal 93 Ayat 1 huruf b terdapat penjelasan sebagai berikut:

Code: Select all

Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (Apabila dibutuhkan) . Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over


disinilah ketidaksinkronan Perpres 4/2015 dengan Perpres 70/2012.

menurut UU no 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada penjelasan Lampiran II angka 234 dijelaskan bahwa "
Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan"

perubahan penjelasan Perpres 4 Pasal 93 Ayat 1 huruf b tidak masuk ke dalam batang tubuhnya, inilah yang melanggar aturan perubahan perubahan perundang-undangan sesuai UU no. 11 tahun 2011.

kemungkinan terjadinya kesalahan Perubahan Pasal 93 yaitu:
1. yang mau dirubah adalah penjelasan pasal 93 ayat 1 huruf b namun tertulis a.2
2. yang mau dirubah adalah penjelasan pasal 93 ayat 1 huruf a.2 dan huruf b namun yang huruf b terlupakan untuk dicantumkan dibatang tubuh.

kesalahan dalam Perpres 54 juga banyak terjadi namun akhirnya LKPP menerbitkan Perpres 54/2010 Distribusi Kedua Namun banyak penerbit yang terlanjur mencetak Buku-Buku dengan berpedoman Perpres 54 dengan Edisi Pertama yang banyak ketidaksesuaian antar pasal sehingga Banyak juga Pembaca yang tidak sama pemahamannya gara-gara perpresnya berbeda.

saya menghimbau pada kesalahan ini LKPP tidak mengeluarkan PERPRES No. 4 Tahun 2015 Distribusi Kedua :o:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby khalid 03 Feb 2015, 08:43

April 2015 direncanakan akan muncul Perubahan ke 5 Perpres 54/2010

:bingo:
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1454
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby kujang101 03 Feb 2015, 09:53

Sudah terlalu banyak perubahan. Kenapa ngga bikin Perpres baru aja, dan ditindaklanjuti dengan Perka LKPP.

Dengan catatan, hal-hal yang telah diatur jelas dalam Perpres jangan diatur lagi dalam dalam Perka dengan menambah2i. Contoh kasus misalnya Pasal 19 ayat 1 huruf c dan d.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby khalid 09 Feb 2015, 09:22

Yang akan muncul nanti memang direncanakan Perpres baru, bukan perubahan lagi.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
Mario Satya
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 09 Feb 2015, 14:49

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby Mario Satya 10 Feb 2015, 10:38

Pak. Khalid sekedar usulan saja, klo bisa langsung di atur Pasal mengenai sangsi bagi K/L/D/I yg tdk melaksanakan proses Pelaksanaan Barang/Jasa pemerintah.
contoh : Bagi K/L/D/I yg tidak melaksanakan Proses Pelaksanaan Barang/jasa sebagaimana yg telah ditentukan/ ditetapkan maka prosesnya batal demi hukum/ tdk sah.
ini supaya ada ketegasan/kejelasan dari pemerintah. karena sepengetahuan saya muali diterbitkannya PERPRES 54 Tahun 2010 seampai dgn regulasinnya ketentuan ini yg tdk ada, sehingga masih ada daerah yg melaksanakan proses lelangnya masih dengan cara lama yaitu manual. :swt: menurut saya ini ada kesengajaan dari Pimpinan daerah walaupun mereka sdh mengetahui regulasi aturan yg ada sdh harus menggunakan eproc/epurchasing.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby khalid 10 Feb 2015, 11:18

Kalau pakai Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pelaksanaan pengadaan yang tidak dilaksanakan secara elektronik, berarti pemilihannya gagal.

Ini dengan menggabungkan Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 83 Ayat 3.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
eyza
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 10 Feb 2015, 12:43

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby eyza 10 Feb 2015, 13:21

salam pengadaan...lebih baik lagi bila undang-undang pengadaan disegerakan terbitnya, thx
Mario Satya
Newbie
Newbie
Posts: 20
Joined: 09 Feb 2015, 14:49

Re: Usulan Perbaikan Perpre No 4 Tahun 2015

Postby Mario Satya 10 Feb 2015, 13:58

Memang Benar Pak Khalid.... Tapi menurut saya yg tercantum pada pasal 83 Ayat (1) sampai Ayat ke (6) itu lebih kepada teknis proses yg masuk pada kategori Pemilihan Gagal dengan adanya beberapa klausul pada ayat/ayat yg memang harus diatur seperti itu, nah alangkah baiknya harus ada Pasal tersendiri yg menyangkut ketegasan dlm hal SANKSI kepada K/L/D/I bilamana masih menyimpang dari ketentuan yg sdh diatur pada pasal 106 ayat (1) + INPRES No. 1 Tahun 2015 Poin 2, angka (3).
Sangat [color=#FF0000]ASTAJIB[/color]/Aneh dan tdk mungin/dan (belum pernah terjadi) seorang PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal karena sependapat dgn PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan PBJ. sebagaimana pasal 83 Ayat (3) huruf (a), :blur: wong dari awal sebelum perencanaan secara teknis saja sdh diatur bahwa semua kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri/kelompok. :swt:

Oleh karena itu Pak. Khalid selaku Pakar/Ahli/Pembimbing dlm Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentunya kami sangat mengharapkan agar dpt mengusulkan pentingnya Pembobotan pada Regulasi PBJ yg selanjutnya agar adannya ketegasan dari sisi pelaksanan PBJ itu sendiri. artinya Pemerintah klo mau lakukan perbaikan dlm hal PBJ yah sekalian jgn terkesan setengah-setengah... ini pendapat pribadi saya saja. :hee: sesuai dgn apa yg saya tau/alami,, karena untuk menuju pada Sistem GOOD GOVERNANCE tentunya selain dgn adanya sistem di tunjang juga dgn kejelasn/kepastian dari sisi aturan yg ada. sekali lagi kepada Pak. Khalid ini hanyalah pendapat saya saja selaku pelajar yg sering mengikuti pelatihan yg Pak. Khalid berikan di beberapa kegiatan.

Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register