Pengadaan Langsung kegiatan swakelola untuk pokmas

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 16/2018
spencari
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 04 Apr 2012, 00:23

Pengadaan Langsung kegiatan swakelola untuk pokmas

Postby spencari 20 Apr 2012, 01:47

ass wr wb
mohon bantuan dari master2 pengadaan di forum ini:
1.dalam kegiatan pengadaan bahan material swakelola apakah hps bisa disusun berdasarkan standar satuan harga pemerintah?
2. apabila hps yang disusun dari standar satuan harga pemerintah tersebut terlalu tinggi, perlukah ada revisi satuan harga untuk bahan2 material tersebut?
3. syarat - syarat apasajakah yang diperlukan oleh calon penyedia jasa yang akan di pilih sebagai pemenang dalam pengadaan langsung tersebut?
4. apakah pejabat pengadaan berhak untuk memilih / menentukan calon penyedia ataukah calon penyedia dipilih oleh pokmas untuk dilakukan proses kualifikasi?
5. apabila seorang pejabat pengadaan dalam kegiatan tersebut adalah seorang verivikatur keuangan / pembantu PPK bolehkah ditunjuk dalam keg tersebut dan adakah sangsi jika hal tersebut tetap dilaksanakan
:omg:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Pengadaan Langsung kegiatan swakelola untuk pokmas

Postby khalid 20 Apr 2012, 06:16

spencari wrote:ass wr wb
mohon bantuan dari master2 pengadaan di forum ini:
1.dalam kegiatan pengadaan bahan material swakelola apakah hps bisa disusun berdasarkan standar satuan harga pemerintah?
2. apabila hps yang disusun dari standar satuan harga pemerintah tersebut terlalu tinggi, perlukah ada revisi satuan harga untuk bahan2 material tersebut?
3. syarat - syarat apasajakah yang diperlukan oleh calon penyedia jasa yang akan di pilih sebagai pemenang dalam pengadaan langsung tersebut?
4. apakah pejabat pengadaan berhak untuk memilih / menentukan calon penyedia ataukah calon penyedia dipilih oleh pokmas untuk dilakukan proses kualifikasi?
5. apabila seorang pejabat pengadaan dalam kegiatan tersebut adalah seorang verivikatur keuangan / pembantu PPK bolehkah ditunjuk dalam keg tersebut dan adakah sangsi jika hal tersebut tetap dilaksanakan
:omg:


1. Harus dibedakan antara menyusun RAB untuk DPA/RKA dengan menyusun HPS. Kalau menyusun RAB untuk DPA/RKA silakan menggunakan standar harga satuan pemerintah. Tetapi kalau menyusun HPS, maka yang digunakan adalah harga pasar.

2. Apabila setelah survai HPS rupanya harga pasar lebih tinggi dari DPA/RKA, maka dilakukan revisi anggaran atau revisi target/kegiatan

3. Pasal 19

4. Kalau swakelola ini dilaksanakan oleh Pokmas, maka pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokmas juga. Itulah sebabnya pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada pokmas yang mampu melaksanakan (Pasal 31 huruf b)

5. Pada prinsipnya, kalau ULP/Pejabat Pengadaan tidak memenuhi ketentuan (merupakan pengelola keuangan), maka SK pengangkatannya tidak sah, yang berarti apapun yang dilaksanakan atas nama ULP/Pejabat Pengadaan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
spencari
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 04 Apr 2012, 00:23

Re: Pengadaan Langsung kegiatan swakelola untuk pokmas

Postby spencari 20 Apr 2012, 19:06

khalid wrote:
spencari wrote:ass wr wb
mohon bantuan dari master2 pengadaan di forum ini:
1.dalam kegiatan pengadaan bahan material swakelola apakah hps bisa disusun berdasarkan standar satuan harga pemerintah?
2. apabila hps yang disusun dari standar satuan harga pemerintah tersebut terlalu tinggi, perlukah ada revisi satuan harga untuk bahan2 material tersebut?
3. syarat - syarat apasajakah yang diperlukan oleh calon penyedia jasa yang akan di pilih sebagai pemenang dalam pengadaan langsung tersebut?
4. apakah pejabat pengadaan berhak untuk memilih / menentukan calon penyedia ataukah calon penyedia dipilih oleh pokmas untuk dilakukan proses kualifikasi?
5. apabila seorang pejabat pengadaan dalam kegiatan tersebut adalah seorang verivikatur keuangan / pembantu PPK bolehkah ditunjuk dalam keg tersebut dan adakah sangsi jika hal tersebut tetap dilaksanakan
:omg:


1. Harus dibedakan antara menyusun RAB untuk DPA/RKA dengan menyusun HPS. Kalau menyusun RAB untuk DPA/RKA silakan menggunakan standar harga satuan pemerintah. Tetapi kalau menyusun HPS, maka yang digunakan adalah harga pasar.

2. Apabila setelah survai HPS rupanya harga pasar lebih tinggi dari DPA/RKA, maka dilakukan revisi anggaran atau revisi target/kegiatan

3. Pasal 19

4. Kalau swakelola ini dilaksanakan oleh Pokmas, maka pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokmas juga. Itulah sebabnya pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada pokmas yang mampu melaksanakan (Pasal 31 huruf b)

5. Pada prinsipnya, kalau ULP/Pejabat Pengadaan tidak memenuhi ketentuan (merupakan pengelola keuangan), maka SK pengangkatannya tidak sah, yang berarti apapun yang dilaksanakan atas nama ULP/Pejabat Pengadaan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.


pak sebuah ilustrasi sebagai berikut, mohon bimbingannya:
1. disebuah desa y mengadakan kegiatan swakelola dimana dananya dilewatkan ke kecamatan x (karena desa y adalah bagian dari wilayah kecamatan x)
dikarenakan dalam sebuah kelompok masyarakat desa y tidak ada orang yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa, maka desa tersebut meminta bantuan kepada kecamatan x. di kecamatan x tersebut pegawai yang memiliki sertifikasi adalah seorang pembantu ppk apakah itu tetap diperbolehkan merujuk pada pasal 17 huruf c :APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

2. ketika pokmas menyusun RAB pokmas menetapkan harga dari masing - masing item barangmaterial sesuai dengan standar harga pemerintah di kab/kota, apakah ketika menyusun hps kita harus sesuai dengan harga pasar ataukah tetap berpedoman pada standar harga tersebut?

3. apakah dalam hal kegiatan swakelola ini hps pengadaan bahan material tetap disusun oleh ppk, atau oleh pokmas, merujuk pada pasal 30 : e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

4. jika dana dari apbd tersebut masuk dalam rekening pokmas. dapatkah penyedia perorangan meminta jaminan pembayaran dari pokmas (menjaga supaya bahan material tersebut dapat dijamin pembayarannya, mengingat bahwa pembayarannya dilakukan diakhir kegiatan tersebut / ketika fisik pekerjaan telah mencapai 70 %)
:swt:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Pengadaan Langsung kegiatan swakelola untuk pokmas

Postby khalid 21 Apr 2012, 06:12

spencari wrote:
khalid wrote:
spencari wrote:ass wr wb
mohon bantuan dari master2 pengadaan di forum ini:
1.dalam kegiatan pengadaan bahan material swakelola apakah hps bisa disusun berdasarkan standar satuan harga pemerintah?
2. apabila hps yang disusun dari standar satuan harga pemerintah tersebut terlalu tinggi, perlukah ada revisi satuan harga untuk bahan2 material tersebut?
3. syarat - syarat apasajakah yang diperlukan oleh calon penyedia jasa yang akan di pilih sebagai pemenang dalam pengadaan langsung tersebut?
4. apakah pejabat pengadaan berhak untuk memilih / menentukan calon penyedia ataukah calon penyedia dipilih oleh pokmas untuk dilakukan proses kualifikasi?
5. apabila seorang pejabat pengadaan dalam kegiatan tersebut adalah seorang verivikatur keuangan / pembantu PPK bolehkah ditunjuk dalam keg tersebut dan adakah sangsi jika hal tersebut tetap dilaksanakan
:omg:


1. Harus dibedakan antara menyusun RAB untuk DPA/RKA dengan menyusun HPS. Kalau menyusun RAB untuk DPA/RKA silakan menggunakan standar harga satuan pemerintah. Tetapi kalau menyusun HPS, maka yang digunakan adalah harga pasar.

2. Apabila setelah survai HPS rupanya harga pasar lebih tinggi dari DPA/RKA, maka dilakukan revisi anggaran atau revisi target/kegiatan

3. Pasal 19

4. Kalau swakelola ini dilaksanakan oleh Pokmas, maka pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokmas juga. Itulah sebabnya pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada pokmas yang mampu melaksanakan (Pasal 31 huruf b)

5. Pada prinsipnya, kalau ULP/Pejabat Pengadaan tidak memenuhi ketentuan (merupakan pengelola keuangan), maka SK pengangkatannya tidak sah, yang berarti apapun yang dilaksanakan atas nama ULP/Pejabat Pengadaan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.


pak sebuah ilustrasi sebagai berikut, mohon bimbingannya:
1. disebuah desa y mengadakan kegiatan swakelola dimana dananya dilewatkan ke kecamatan x (karena desa y adalah bagian dari wilayah kecamatan x)
dikarenakan dalam sebuah kelompok masyarakat desa y tidak ada orang yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa, maka desa tersebut meminta bantuan kepada kecamatan x. di kecamatan x tersebut pegawai yang memiliki sertifikasi adalah seorang pembantu ppk apakah itu tetap diperbolehkan merujuk pada pasal 17 huruf c :APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

2. ketika pokmas menyusun RAB pokmas menetapkan harga dari masing - masing item barangmaterial sesuai dengan standar harga pemerintah di kab/kota, apakah ketika menyusun hps kita harus sesuai dengan harga pasar ataukah tetap berpedoman pada standar harga tersebut?

3. apakah dalam hal kegiatan swakelola ini hps pengadaan bahan material tetap disusun oleh ppk, atau oleh pokmas, merujuk pada pasal 30 : e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

4. jika dana dari apbd tersebut masuk dalam rekening pokmas. dapatkah penyedia perorangan meminta jaminan pembayaran dari pokmas (menjaga supaya bahan material tersebut dapat dijamin pembayarannya, mengingat bahwa pembayarannya dilakukan diakhir kegiatan tersebut / ketika fisik pekerjaan telah mencapai 70 %)
:swt:


1. Larangan rangkap jabatan itu dikeluarkan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi tidak boleh PPK menjadi Panitia pada lelang yang dia tangani. Tetapi kalau tidak ada kaitannya, maka boleh saja dirangkap

2. Menggunakan harga pasar

3. Keduanya bisa dilakukan. Kalau di Pokmas tersebut tidak ada PPK, maka dapat menggunakan PPK dari Desa. Nanti panitia dari pokmas akan melakukan pengadaan berdasarkan HPS yang sudah disusun oleh PPK

4. Perpres tidak mengatur jaminan pembayaran. Jadi kalau memang diperlukan, maka disilakan.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
spencari
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 04 Apr 2012, 00:23

Re: Pengadaan Langsung kegiatan swakelola untuk pokmas

Postby spencari 22 Apr 2012, 11:36

pak apakah perlu pengadaan barang di kegiatan swakelola oleh pokmas di umumkan di website pengadaan/lpse

Return to “Swakelola”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register