Pengadaan Bahan Swakelola Oleh Masyarakat

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 16/2018
POLY
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 09 Mar 2012, 11:48

Pengadaan Bahan Swakelola Oleh Masyarakat

Postby POLY 14 Mar 2012, 10:19

salam kenal pengadaan ......
Dalam hal pengadaan bahan secara swakelola yang dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat,,apakah pejabat pengadaan dari masyarakat atau PNS dari instansi yang bersangkutan, mengingat keterbatasan masyarakat dalam hal pengadaan barang..yang kedua dalam hal pertanggung jawaban keuangan apakah dibuat oleh kelompok masyarakat ataukah instansi penanggung jawab kegiatan...mohon petunjuk..tks..
agus adi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 430
Joined: 31 Mar 2011, 08:38
Location: Kab. Sumenep

Re: Pengadaan Bahan Swakelola Oleh Masyarakat

Postby agus adi 14 Mar 2012, 12:02

POLY wrote:salam kenal pengadaan ......
Dalam hal pengadaan bahan secara swakelola yang dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat,,apakah pejabat pengadaan dari masyarakat atau PNS dari instansi yang bersangkutan, mengingat keterbatasan masyarakat dalam hal pengadaan barang..yang kedua dalam hal pertanggung jawaban keuangan apakah dibuat oleh kelompok masyarakat ataukah instansi penanggung jawab kegiatan...mohon petunjuk..tks..


Karena yg melaksanakan Pokmas, maka tidak diperlukan Pejabat Pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan yang membuat adah Pokmas ybs. dengan demikian petunjuk pertanggungjawaban keuangan harus dijelaskan dalam PTO kegiatan
:love: :love:
spencari
Newbie
Newbie
Posts: 8
Joined: 04 Apr 2012, 00:23

Re: Pengadaan Bahan Swakelola Oleh Masyarakat

Postby spencari 23 Apr 2012, 20:45

lampiran swakelola
Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa
tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini


Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok
Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan Swakelola.
2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

PASAL 17
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

klo menurut uraian diatas apakah pejabat pengadaan tidak di perlukan dalam kegiatan swakelola?
:bingo:
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Pengadaan Bahan Swakelola Oleh Masyarakat

Postby khalid 24 Apr 2012, 05:35

spencari wrote:lampiran swakelola
Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa
tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini


Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok
Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan Swakelola.
2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

PASAL 17
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

klo menurut uraian diatas apakah pejabat pengadaan tidak di perlukan dalam kegiatan swakelola?
:bingo:


Kalau melihat Lampiran VI, D, tetap dibentuk pejabat pengadaan dan boleh bukan PNS
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
guskun
Procurement Senior Lv. 4
Procurement Senior Lv. 4
Posts: 2302
Joined: 01 Apr 2011, 20:43
Location: Jakarta, Surabaya
Contact:

Re: Pengadaan Bahan Swakelola Oleh Masyarakat

Postby guskun 03 May 2012, 18:24

POLY wrote:salam kenal pengadaan ......
Dalam hal pengadaan bahan secara swakelola yang dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat,,apakah pejabat pengadaan dari masyarakat atau PNS dari instansi yang bersangkutan, mengingat keterbatasan masyarakat dalam hal pengadaan barang..yang kedua dalam hal pertanggung jawaban keuangan apakah dibuat oleh kelompok masyarakat ataukah instansi penanggung jawab kegiatan...mohon petunjuk..tks..


diatur di pasal 31, ringkasnya :
- pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pokmas dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan -> artinya pejabat pengadaan bisa dari Pokmas
- pertanggungjawaban keuangan dibuat Pokmas dan disampaikan kepada penanggungjawab anggaran
Happy Procure !!!


http://aguskuncoro.id
URGENT by WA 085694760077

Return to “Swakelola”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register