Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 16/2018
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 163
Joined: 05 Jun 2011, 15:29
Location: Banda Aceh
Contact:

Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby tenderwatch 30 Jun 2011, 11:23

Pada tanggal 6 Agustus 2010 di Istana Bogor, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, tetapi efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 karena sampai dengan akhir tahun 2010, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 masih tetap berlaku. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebenarnya bukanlah peraturan baru, hanya perubahan dari Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang ketentuannya lebih dirincikan lagi serta dilakukan beberapa perubahan dan tambahan. Dengan semakin rincinya peraturan pengadaan ini seharusnya akan semakin memudahkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah.


Namun berdasarkan kenyataan yang ada, masih banyak instansi pemerintah yang mencari celah supaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diatur sesuai dengan keinginan pejabatnya, hal ini dapat kita lihat pada proses pengadaan swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banda Aceh. Pada rencana umum pengadaan tahun anggaran 2011, Dinas PU Kota Banda Aceh telah mencantumkan beberapa kegiatan pengadaan swakelola, salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Darurat Rutin Jalan, Trotoar, Perbaikan Simpang, Plat Beton Jalan dan Kerb Dalam Kota Banda Aceh (swakeloa) dengan nilai Rp 1.185.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pejabat pelaksana harian kepala dinasnya, didapatkan bahwa pelaksanaan proyek swakelola tersebut direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Dinas PU Kota Banda Aceh selaku penanggung jawab anggaran.

Menurut ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010, untuk jenis pekerjaan seperti Kegiatan Pemeliharaan Darurat Rutin Jalan, Trotoar, Perbaikan Simpang, Plat Beton Jalan dan Kerb ini, sama sekali tidak punya alasan untuk dilaksanakan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran. Pelaksanaan swakelola ini telah bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) serta Lampiran VI Perpres nomor 54 tahun 2010. Pada kegiatan seperti ini, apabila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan secara swakelola, seharusnya pelaksanaan swakelola yang paling tepat adalah melalui Swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, bukan dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran seperti Dinas PU Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010, pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara, salah satu caranya adalah Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran.Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, pelaksanaannya hanya dilakukan oleh pegawai sendiri atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan ketentuan tenaga ahlinya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. Apabila pelaksanaannya membutuhkan pekerja lain selain pegawai sendiri atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau tenaga ahli, maka pengadaan swakelola tersebut pelaksanaannya harus diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Sementara itu berdasarkan jenis pekerjaannya, swakelola yang dapat dilaksanakan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran adalah:

1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I, contohnya: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain;

2. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar, contohnya: pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa dan lain-lain;

3.penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, contohnya: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain;

4. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, contohnya: prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain;

5. pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, contohnya: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan, contohnya: pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain;

6. penelitian dan pengembangan dalam negeri, contohnya: penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain;
pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri, contohnya: pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain.

Note:
Untuk poin 2, swakelolanya lebih tepat bila dikerjakan oleh kelompok masyarakat


Atas kesalahan pelaksanaan swakelola ini, bila kita tinjau dari segi kualitas para pejabat, maka tidak selayaknya terjadi kesalahan pada Dinas PU Kota Banda Aceh. Para pejabat pada Dinas PU Kota Banda Aceh ini, diisi oleh orang-orang yang cukup berkualitas serta sangat memahami aturan pengadaan. Bapak Ir. Zahruddin, MSi yang menjabat sebagai kepala dinasnya merupakan Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Aceh, beliau saat ini sedang mengikuti Lemhanas di Jakarta. Jabatan kadis PU yang ditinggalkannya, sementara ini digantikan oleh Jalaluddin, ST, MT yang bertindak sebagai pejabat pelaksana harian. Dalam organisasi IAPI, Jalaluddin, ST, MT dipercaya sebagai sekretaris IAPI Aceh. Oleh sebab itu, secara logika dapat diduga bahwa semua kesalahan yang terjadi pada pengadaan swakelola Kegiatan Pemeliharaan Darurat Rutin Jalan, Trotoar, Perbaikan Simpang, Plat Beton Jalan dan Kerb Dalam Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Banda Aceh ini, sengaja dilakukan supaya mereka dapat menjadi kontraktor untuk proyek siluman ciptaan mereka sendiri.

Padahal untuk kegiatan fisik seperti ini, yang pekerjaannya menyebar diseluruh wilayah maka terbuka cukup banyak celah untuk dilakukan penyelewengan. Bila dilaksanakan oleh kontraktor, untuk mencegah penyelewengan maka harus dilakukan pengawasan dengan super ketat. Coba bayangkan bila pekerjaan ini dilaksanakan oleh satu pihak saja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan, maka sangat mustahil bila kegiatan ini akan dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Apalagi menurut pejabat pada dinas PU tersebut, alasan dilaksanakan kegiatan ini secara swakelola disebabkan karena pekerjaannya sulit dihitung.

Kalau kita berkaca pada pengalaman pelaksanaan pengadaan di negara ini, maka akan terlihat jelas bahwa tidak ada celah yang dapat lolos dari penyelewengan. Untuk kegiatan yang mudah dihitung saja masih diselewengkan, contohnya seperti pada pembelian pesawat MA 60 Merpati, konon lagi untuk pekerjaan yang katanya darurat dan sulit dihitung seperti Kegiatan Pemeliharaan Darurat Rutin Jalan, Trotoar, Perbaikan Simpang, Plat Beton Jalan dan Kerb Dalam Kota Banda Aceh. Saya sangat yakin, nantinya pada saat kegiatan swakelola ini dilaksanakan maka akan terjadi pesta korupsi.

Selanjutnya, klik di http://duniakontraktor.com/swakelola-proyek-siluman-ala-pejabat-pu-kota-banda-aceh/
Last edited by tenderwatch on 13 Jul 2011, 17:17, edited 2 times in total.
aby
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 162
Joined: 12 Apr 2011, 17:40

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby aby 05 Jul 2011, 05:25

Menurut pendapat saya dasarnya adalah
" pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar" maka dapat dilakukan swakelola,

Untuk pekerjaan pemeliharaan kalau dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran memang tidak bisa di hitung dengan pasti misalnya pada saat ini yang rusak adalah 100 buah plat trotoar, 200 kerb dsb nya tapi seminggu atau sebulan kemudian bisa berubah/bertambah kerusakannya apalagi kalau pemeliharaan tersebut diperuntukan digunakan untuk 1 (satu) tahun anggaran tentunya akan sulit menghitung kira-2 berapa yang rusak yang harus diperbaiki

contoh lain yang sulit dilakukan perhitungan nya adalah pemeliharaan saluran tertutup dimana kita tidak tahu secara pasti berapa endapan yang terjadi pada suatu saluran drainase tertutup pada saat perencanaan dan bisa diketahui hanya pada saat pelaksanaan nah pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara swakelola, demikian pendapat saya semoga berkenan
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 163
Joined: 05 Jun 2011, 15:29
Location: Banda Aceh
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby tenderwatch 06 Jul 2011, 22:45

aby wrote:Menurut pendapat saya dasarnya adalah
" pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar" maka dapat dilakukan swakelola,

Untuk pekerjaan pemeliharaan kalau dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran memang tidak bisa di hitung dengan pasti misalnya pada saat ini yang rusak adalah 100 buah plat trotoar, 200 kerb dsb nya tapi seminggu atau sebulan kemudian bisa berubah/bertambah kerusakannya apalagi kalau pemeliharaan tersebut diperuntukan digunakan untuk 1 (satu) tahun anggaran tentunya akan sulit menghitung kira-2 berapa yang rusak yang harus diperbaiki

contoh lain yang sulit dilakukan perhitungan nya adalah pemeliharaan saluran tertutup dimana kita tidak tahu secara pasti berapa endapan yang terjadi pada suatu saluran drainase tertutup pada saat perencanaan dan bisa diketahui hanya pada saat pelaksanaan nah pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara swakelola, demikian pendapat saya semoga berkenan



Itu alasan yg dicari-cari dan terlalu dipaksakan. Kalaupun itu yg dijadikan alasan maka swakelolanya harus diserahkan kepada kelompok masyarakat...
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby khalid 07 Jul 2011, 17:32

Mengapa harus ke kelompok masyarakat ?
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 163
Joined: 05 Jun 2011, 15:29
Location: Banda Aceh
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby tenderwatch 08 Jul 2011, 07:44

khalid wrote:Mengapa harus ke kelompok masyarakat ?


Alasannya:

1. Pasal 6 Perpres 54/2010:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Penjelasan:

Huruf e
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC).

c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

2. Pasal 27 Perpres 54/2010:

(1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.


(2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4133
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby khalid 08 Jul 2011, 08:19

Menurut saya itu alasan dicari-cari dan terlalu dipaksakan
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
guskun
Procurement Senior Lv. 4
Procurement Senior Lv. 4
Posts: 2302
Joined: 01 Apr 2011, 20:43
Location: Jakarta, Surabaya
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby guskun 08 Jul 2011, 08:52

maafkan aku harus jujur.
posting tenderwatch terakhir itu hanya kutip kiri kanan saja
substansi yang akan dijelaskan tidak kena ...

ibarat bengkel, kita ditanya : kenapa rem saya tidak pakem ?
lalu kita jawab : karena rem ada 4 di setiap roda dan injakan rem ada di bawah sopir

kalau kita ingat jaman sekolah tahun 90an, itu artinya jawaban B . Pernyataan Benar, alasan Benar, tapi tidak ada hubungan.
Happy Procure !!!


http://aguskuncoro.id
URGENT by WA 085694760077
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 163
Joined: 05 Jun 2011, 15:29
Location: Banda Aceh
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby tenderwatch 08 Jul 2011, 09:51

khalid wrote:Mengapa harus ke kelompok masyarakat ?

Menurut saya itu alasan dicari-cari dan terlalu dipaksakan


guskun wrote:maafkan aku harus jujur.
posting tenderwatch terakhir itu hanya kutip kiri kanan saja
substansi yang akan dijelaskan tidak kena ...

ibarat bengkel, kita ditanya : kenapa rem saya tidak pakem ?
lalu kita jawab : karena rem ada 4 di setiap roda dan injakan rem ada di bawah sopir

kalau kita ingat jaman sekolah tahun 90an, itu artinya jawaban B . Pernyataan Benar, alasan Benar, tapi tidak ada hubungan.


Untuk pertanyaan Mengapa harus ke kelompok masyarakat?, memang tidak saya jawab karena saya gak punya jawaban.

Menurut saya pekerjaannya juga gak cocok utk diswakelolakan kepada kelompok masyarkat. Hal ini sesuai dg tulisan saya yg pernyataannya:
Menurut ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010, untuk jenis pekerjaan seperti Kegiatan Pemeliharaan Darurat Rutin Jalan, Trotoar, Perbaikan Simpang, Plat Beton Jalan dan Kerb ini, sama sekali tidak punya alasan untuk dilaksanakan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran. Pelaksanaan swakelola ini telah bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) serta Lampiran VI Perpres nomor 54 tahun 2010. Pada kegiatan seperti ini, apabila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan secara swakelola, seharusnya pelaksanaan swakelola yang paling tepat adalah melalui Swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, bukan dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran seperti Dinas PU Kota Banda Aceh.


Oleh sebab itu maka saya tingkatkan dosis untuk menguatkan pernyataan:
Menurut ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010, untuk jenis pekerjaan seperti Kegiatan Pemeliharaan Darurat Rutin Jalan, Trotoar, Perbaikan Simpang, Plat Beton Jalan dan Kerb ini, sama sekali tidak punya alasan untuk dilaksanakan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran.
emir
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 315
Joined: 06 Apr 2011, 12:25
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby emir 08 Jul 2011, 18:30

:)

tinggal di cek saja pengadaan materialnya dan analisanya. Nanti juga kelihatan kemungkinan penyelewengannya. Misal trotoar menurut SNI harus pake K-300 tp kok di pasang K-200, kenapa?
Aspal menurut SNI pake komposisi A tp kok di lapangan komposisi C, kenapa ?
--------------------------
xxx
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 163
Joined: 05 Jun 2011, 15:29
Location: Banda Aceh
Contact:

Re: Swakelola, Proyek Siluman Ala Pejabat PU Kota Banda Aceh

Postby tenderwatch 11 Jul 2011, 02:11

emir wrote::)

tinggal di cek saja pengadaan materialnya dan analisanya. Nanti juga kelihatan kemungkinan penyelewengannya. Misal trotoar menurut SNI harus pake K-300 tp kok di pasang K-200, kenapa?
Aspal menurut SNI pake komposisi A tp kok di lapangan komposisi C, kenapa ?


Mereka tdk mau memberi tau lokasi pekerjaannya, padahal sudah saya tanyakan melalui surat. Hal ini semakin menguatkan dugaan kemungkinan terjadinya pesta korupsi pada saat pelaksanaan pekerjaannya. Dan menunjukkan juga bahwa Pejabat PU Kota Banda Aceh tidak punya etika dalam melaksanakan pengadaan pada dinas tsb...

Return to “Swakelola”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Login · Register