Pekerjaan penelitian/kajian sumber PAD Pajak

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 54/2010
bloer3y
Newbie
Newbie
Posts: 16
Joined: 02 Jan 2014, 12:55

Pekerjaan penelitian/kajian sumber PAD Pajak

Postby bloer3y 12 Feb 2015, 09:50

Pagi om/tante ahli PBJ,

Sy langsung k topiknya sj, mengenai pekerjaan konsultansi non-konstruksi.
Pada salah satu instansi di pemko km, ada kegiatan mengenai penelitian/kajian sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru pajak dengan nilai kegiatan lebih kurang 250 juta rupiah. PPK nya menanyakan kepada saya mengenai cara yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, apakah melalui penyedia atau swakelola. Setelah mengkaji dan diskusi mengenai sifat kegiatan dan output yang ingin dicapai oleh PA berupa daftar/list potensi PAD pajak di daerah yang didapatkan melalui survey dan penelitian lapangan, sy menyarankan dilaksanakan dengan cara swakelola dengan salah satu perguruan tinggi negeri (instansi pemerintah lain/swakelola tipe 2) di provinsi kami. Pertanyaan saya:

1. Apakah saran yg sy berikan sudah tepat? Jika mengingat kepada sifat kegiatan dan output yg ingin dicapai dengan mengacu kepada Pasal 16 Ayat (2) Huruf g Perpres 4 tahun 2015 “pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;” sy kaji sesuai/cocok dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Jika tidak tepat dan harus dilaksanakan dengan penyedia/seleksi, bagaimana mengklasifikasikan penyedia yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? mengingat klasifikasi untuk konsultan non-konstruksi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, hanya ada klasifikasi yang disusun oleh Inkindo yang menurut pendapat sebagian pelaku pengadaan tidak bisa dipakai sebagai dasar klasifikasi, karena tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara.

3. Bagaimana dengan sejumlah pelelangan yg saat ini sedang berlangsung di LPSE LKPP v.4, sebagian sy lihat mencantumkan persyaratan kualifikasi SIUP yang mengacu kepada klasifikasi Inkindo? Menurut sebagian pendapat ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 4 tahun 2015 “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;” yang menyiratkan kalo panitia hanya bisa mensyaratkan persyaratan kualifikasi yang sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan negara.
https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/lelang/1 ... umanlelang

Demikian pertanyaan sy, atas tanggapannya sy ucapkan banyak terima kasih :D
burhan
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 649
Joined: 01 Apr 2011, 09:01

Re: Pekerjaan penelitian/kajian sumber PAD Pajak

Postby burhan 13 Feb 2015, 07:23

bloer3y wrote:Pagi om/tante ahli PBJ,

Sy langsung k topiknya sj, mengenai pekerjaan konsultansi non-konstruksi.
Pada salah satu instansi di pemko km, ada kegiatan mengenai penelitian/kajian sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru pajak dengan nilai kegiatan lebih kurang 250 juta rupiah. PPK nya menanyakan kepada saya mengenai cara yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, apakah melalui penyedia atau swakelola. Setelah mengkaji dan diskusi mengenai sifat kegiatan dan output yang ingin dicapai oleh PA berupa daftar/list potensi PAD pajak di daerah yang didapatkan melalui survey dan penelitian lapangan, sy menyarankan dilaksanakan dengan cara swakelola dengan salah satu perguruan tinggi negeri (instansi pemerintah lain/swakelola tipe 2) di provinsi kami. Pertanyaan saya:

1. Apakah saran yg sy berikan sudah tepat? Jika mengingat kepada sifat kegiatan dan output yg ingin dicapai dengan mengacu kepada Pasal 16 Ayat (2) Huruf g Perpres 4 tahun 2015 “pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;” sy kaji sesuai/cocok dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Jika tidak tepat dan harus dilaksanakan dengan penyedia/seleksi, bagaimana mengklasifikasikan penyedia yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? mengingat klasifikasi untuk konsultan non-konstruksi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, hanya ada klasifikasi yang disusun oleh Inkindo yang menurut pendapat sebagian pelaku pengadaan tidak bisa dipakai sebagai dasar klasifikasi, karena tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara.

3. Bagaimana dengan sejumlah pelelangan yg saat ini sedang berlangsung di LPSE LKPP v.4, sebagian sy lihat mencantumkan persyaratan kualifikasi SIUP yang mengacu kepada klasifikasi Inkindo? Menurut sebagian pendapat ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 4 tahun 2015 “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;” yang menyiratkan kalo panitia hanya bisa mensyaratkan persyaratan kualifikasi yang sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan negara.
https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/lelang/1 ... umanlelang

Demikian pertanyaan sy, atas tanggapannya sy ucapkan banyak terima kasih :D


1. tepat
2 & 3. yang diterbitkan inkindo adalah klasifikasi SBU, sedang dalam konsultan non-kontruksi tidak mempersyaratkan SBU, rata-rata pokja memang mempersyaratkan SIUP dengan ijin usaha : konsultan manajemen :D tetapi ada yang terjebak dengan memasukkan klasifikasi SBU sesuai inkindo ke persyaratan bidang/sub bidang usaha, dan tentunya ga akan ditemui dalam SIUP, terkecuali untuk ijin penilai ada SIUPP, ijin survey ada SIUJS, dsb
bloer3y
Newbie
Newbie
Posts: 16
Joined: 02 Jan 2014, 12:55

Re: Pekerjaan penelitian/kajian sumber PAD Pajak

Postby bloer3y 16 Feb 2015, 09:40

burhan wrote:1. tepat
2 & 3. yang diterbitkan inkindo adalah klasifikasi SBU, sedang dalam konsultan non-kontruksi tidak mempersyaratkan SBU, rata-rata pokja memang mempersyaratkan SIUP dengan ijin usaha : konsultan manajemen :D tetapi ada yang terjebak dengan memasukkan klasifikasi SBU sesuai inkindo ke persyaratan bidang/sub bidang usaha, dan tentunya ga akan ditemui dalam SIUP, terkecuali untuk ijin penilai ada SIUPP, ijin survey ada SIUJS, dsb


Makasih pak burhan tanggapannya :o:
Malah lebih memuaskan dari (maaf) konsultansi LKPP online yg justru salah menangkap maksud pertanyaan sy, hehehe
Jadi untuk tahun sekarang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya pak, belum ada regulasi yg mengatur secara khusus mengenai klasifikasi konsultan non-konstruksi, sehingga jika ada pokja yg menetapkan syarat kualifikasi misal: berdasarkan klasifikasi versi Inkindo, akan sangat rentan untuk disanggah oleh penyedia (yg tau :D ).
Untuk yg belum ada ijin khusus (seperti SIUPP, SIUJS dsj) gimana kita menyikapinya pak? walau sebagian PPK menganggap cukup dengan kualifikasi khusus/tertentu yg dimiliki oleh tenaga ahli saja (bukan ke perusahaan/penyedia).. Kalo saran LKPP dengan "Pendekatan yang memudahkan disyaratkan memiliki ijin yang sesuai dengan pengadaan ini" sy takutkan nanti justru menimbulkan multitafsir saat meng-evaluasi. Tq
burhan
Procurement Junior Lv. 3
Procurement Junior  Lv. 3
Posts: 649
Joined: 01 Apr 2011, 09:01

Re: Pekerjaan penelitian/kajian sumber PAD Pajak

Postby burhan 20 Feb 2015, 07:57

bloer3y wrote:
burhan wrote:1. tepat
2 & 3. yang diterbitkan inkindo adalah klasifikasi SBU, sedang dalam konsultan non-kontruksi tidak mempersyaratkan SBU, rata-rata pokja memang mempersyaratkan SIUP dengan ijin usaha : konsultan manajemen :D tetapi ada yang terjebak dengan memasukkan klasifikasi SBU sesuai inkindo ke persyaratan bidang/sub bidang usaha, dan tentunya ga akan ditemui dalam SIUP, terkecuali untuk ijin penilai ada SIUPP, ijin survey ada SIUJS, dsb


Makasih pak burhan tanggapannya :o:
Malah lebih memuaskan dari (maaf) konsultansi LKPP online yg justru salah menangkap maksud pertanyaan sy, hehehe
Jadi untuk tahun sekarang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya pak, belum ada regulasi yg mengatur secara khusus mengenai klasifikasi konsultan non-konstruksi, sehingga jika ada pokja yg menetapkan syarat kualifikasi misal: berdasarkan klasifikasi versi Inkindo, akan sangat rentan untuk disanggah oleh penyedia (yg tau :D ).
Untuk yg belum ada ijin khusus (seperti SIUPP, SIUJS dsj) gimana kita menyikapinya pak? walau sebagian PPK menganggap cukup dengan kualifikasi khusus/tertentu yg dimiliki oleh tenaga ahli saja (bukan ke perusahaan/penyedia).. Kalo saran LKPP dengan "Pendekatan yang memudahkan disyaratkan memiliki ijin yang sesuai dengan pengadaan ini" sy takutkan nanti justru menimbulkan multitafsir saat meng-evaluasi. Tq


yang saya ketahui sebatas itu
CMIIW

jawaban LKPP biasanya lebih jelas jika kita menanyakannya dengan penjelasan yang jelas, kalau diforum pakai bahasa non-formal jadinya terkadang mudah ditangkap penjelasannya :D

yah untuk konsultan yang tidak ada ijin khusus, misal untuk konsultan ISO, disyaratkan ijin konsultan manajemen, tetapi tentunya di kriteria pengalaman sejenis badan usaha dan pengalaman sejenis serta menunjang di tenaga ahli diperketat

tambahan untuk ijin usaha, sebagai contoh jasa penilai: jika memang untuk konsultan penilai maka syaratkan ijin penilai, dikarenakan yang kita butuhkan bukan sekedar tenaga ahli yang mempunyai sertifikat penilai tetapi juga badan usaha yang memenuhi persyaratan perijinan

hal ini sama dengan apakah jika suatu perusahaan memiliki tenaga ahli (SKA) tanpa memiliki IUJK dianggap cukup memenuhi kualifikasi? tetapi memang harus hati-hati dalam menentukan perijinan
DKPSINJAI
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 31 Mar 2015, 12:25

Re: Pekerjaan penelitian/kajian sumber PAD Pajak

Postby DKPSINJAI 02 Apr 2015, 13:39

Yth.
Teman-teman mohon pencerahan untuk pengadaan jasa konsultansi. Mohon bantuan kalau ada yang memiliki format evaluasi jasa konsultansi tks

Return to “Swakelola”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register