Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

[burhan]

salam kenal pak...
Apakah dalam swakelola selain perjanjian kerjasama juga perlu dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ?
tks

telah tertuang jelas di lampiran VI menjadi salah satu tugas dari Tim Swakelola untuk menyusun KAK
tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

[ari sadikin]

apa kah boleh KPA menunjuk seorang PPK di instansi pemerintah lain yang bukan berasal dari instansi nya

[khalid]

apa kah boleh KPA menunjuk seorang PPK di instansi pemerintah lain yang bukan berasal dari instansi nya

Pasal 12 Ayat 2 memang tidak memasukkan unsur instansi dalam syarat pengangkatan PPK, namun pada huruf c yaitu kata "tanggung jawab" bisa memiliki 2 makna, yaitu tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab pada institusi. Apalagi tugas PPK adalah menandatangani perjanjian mengatasnamakan institusi.

Pertanyaannya, apakah boleh pegawai institusi lain menandatangani perjanjian yang bukan insitusinya ?

Jadi pendapat saya sih tidak bisa.

[agus adi]

apa kah boleh KPA menunjuk seorang PPK di instansi pemerintah lain yang bukan berasal dari instansi nya

Prinsipnya, tidak ada pelimpahan wewenang PPK kepada Instansi Pemerintah lain, tetapi dalam hal Panitia/Pejabat Pengadaan dapat menunjuk dari Instansi Pemerintah lain tsb.

[ari sadikin]

salam kenal pa khalid n pa agus

terima kasih atas jawaban nya

[jhonias]

Bagaimana perencanaan swakelola dengan pemerintah lain Yaitu perencanaan anggarannya apakah dimasukkan di Belanja Pegawai ( honorarium tenaga ahli ) atau di Barang Jasa ( pakai kode rejkening Jasa Konsultansi ) mohon infonya pak

[guskun]

Bagaimana perencanaan swakelola dengan pemerintah lain Yaitu perencanaan anggarannya apakah dimasukkan di Belanja Pegawai ( honorarium tenaga ahli ) atau di Barang Jasa ( pakai kode rejkening Jasa Konsultansi ) mohon infonya pak

maaf utk masalah penganggaran ini, saya minta ijin belajar dulu ya

[agus adi]

Bagaimana perencanaan swakelola dengan pemerintah lain Yaitu perencanaan anggarannya apakah dimasukkan di Belanja Pegawai ( honorarium tenaga ahli ) atau di Barang Jasa ( pakai kode rejkening Jasa Konsultansi ) mohon infonya pak

Karena Tim Perencana dari SKPD yang bersangkutan, maka tidak salah jika dimasukkan pada pos Belanja Pegawai, mengacu pada SBU atau standar masing2 daerah.
Kalo menggunakan kode rekening konsultan kurang tepat, karena itu untuk Jasa Konsultan (Pihak Ketiga).

[jhonias]

Kalau Tim perencananya, iya memang dari SKPD sendiri, maksudnya kalo kita bekerjasama dengan instansi pemerintah lain apakah kelompok belanjannya dimasukkan dalam, Belanja Pegawai ( Honor narasumber/tenaga ahli) atau di kelompokkan jadi satu ke dalam belanja barang dan jasa ( Yaitu belanja jasa konsultansi) karena di tempat kami pernah kerjsama dengan Instansi pemerintah lain dan semua di masukkan honor tenaga ahli malah di salahkan BPK kenapa kok ndak dimasukkan aja jasa konsultansi pendampingan ( masuk kelompok Barang dan Jasa )

[guskun]

Pendapat BPK tsb mungkin benar, karena swakelola atau penyedia itu hanyalah cara belanja. Hakekatnya tentu tdk merubah klasifikasinya.