Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 54/2010
dedypm
Newbie
Newbie
Posts: 3
Joined: 28 Sep 2011, 10:36

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby dedypm 04 Oct 2011, 14:44

guskun wrote:Pak Dedypm,

karena instansi tersebut di Daerah, maka Pemerintah Daerah lebih tahu, kemungkinan besar sih tidak pemungut penerimaan daerah.


Setelah konsultasi ke DPKAD disarankan meminta informasi ke kantor pajak. Sekarang sedang menunggu balasan surat. :)

agus adi wrote:Kalau memang UPT blm siap secara personil...kan bisa melibatkan kantor pusat pak...??
Dimasukkan komponen honor tim nya di RAB Swakelolanya....jadi honor timnya tidak perlu ambil anggaran lain dg merevisi anggaran....manfaatkan dana yg ada saja


Sepertinya, untuk tahun ini tanpa honor, pak. :roll:
Dalam DPA hanya tercantum untuk pembayaran uji laboratorium saja, meskipun pagunya berlebih2. :oops:
Untuk ATK laporannya pun mungkin subsidi silang dari kegiatan lain. :roll: :(
wage
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 20 Jul 2013, 08:03

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby wage 20 Jul 2013, 08:39

khalid wrote:
wahyu wrote:Salam Pak Khalid....
Untuk sawakelola dimaksud di atas...apakah cukup dengan Surat Perjanjian Kerjasama..? selanjutnya pertanggungjawaban semua pelaksanaan (pelaporan, bukti-bukti pembayaran, dll) ada pada Penerima Swakelola? atau bagaimana ya ? terima kasih.


Benar, tetap perlu adanya Surat Perjanjian / Kontrak antara Pemilik pekerjaan dengan penerima swakelola. Dalam kontrak tersebut harus jelas disebutkan tugas dan tangung jawab kedua belah pihak



Salam kenal pak,
Apakah setelah dibuatkan surat perjanjian kerjasama perlu diikuti dengan surat perintah kerja atau bagaimana? trims sbelumnya.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby khalid 20 Jul 2013, 08:49

wage wrote:
khalid wrote:
wahyu wrote:Salam Pak Khalid....
Untuk sawakelola dimaksud di atas...apakah cukup dengan Surat Perjanjian Kerjasama..? selanjutnya pertanggungjawaban semua pelaksanaan (pelaporan, bukti-bukti pembayaran, dll) ada pada Penerima Swakelola? atau bagaimana ya ? terima kasih.


Benar, tetap perlu adanya Surat Perjanjian / Kontrak antara Pemilik pekerjaan dengan penerima swakelola. Dalam kontrak tersebut harus jelas disebutkan tugas dan tangung jawab kedua belah pihak



Salam kenal pak,
Apakah setelah dibuatkan surat perjanjian kerjasama perlu diikuti dengan surat perintah kerja atau bagaimana? trims sbelumnya.


Disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya. Kalau dalam surat perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak tanggal SPMK, maka dibuatkan SPMK
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
leo
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 30 Jun 2014, 14:14

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby leo 04 Jul 2014, 10:56

khalid wrote:
wahyu wrote:Salam Pak Khalid....
Untuk sawakelola dimaksud di atas...apakah cukup dengan Surat Perjanjian Kerjasama..? selanjutnya pertanggungjawaban semua pelaksanaan (pelaporan, bukti-bukti pembayaran, dll) ada pada Penerima Swakelola? atau bagaimana ya ? terima kasih.


Benar, tetap perlu adanya Surat Perjanjian / Kontrak antara Pemilik pekerjaan dengan penerima swakelola. Dalam kontrak tersebut harus jelas disebutkan tugas dan tangung jawab kedua belah pihak


Salam Kenal Pak Khalid, Pak Guskun, dan rekan2
Mohon bantuannya pak, pada kegiatan pembuatan aplikasi software database dengan pagu 45 jt, instansi kami (Sekretariat Daerah Kabupaten) bekerjasana dengan UPT PUSKOM Perguruan tinggi negeri melaksanakan kegiatan tersebut secara swakelola. Apakah MoU bisa ditandatangi antara Kepala Bagian selaku PPTK dengan Kepala UPT Puskom? kemudian untuk surat perjanjian/kontrak swakelola yang Bapak maksud diatas apakah berbentuk SPK ataukah cukup Mou dilengkapi dengan KAK, RAB, Spek Teknis aplikasi.
terima kasih.
irmalasari
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 26 Sep 2014, 10:39

Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby irmalasari 26 Sep 2014, 11:03

mohon bantuannya....
sy bekerja di salah satu instansi pemerintah, sekarang ini lg melaksanakan proses swakelola dengan instansi pemerintah lain dgn masa kontrak 120 hari kerja. proses pencairan uang muka kerja di bagian keuangan terhambat sejak tanda tangan kontrak bulan juli hingga akhir september ini, sedangkan masa kontrak telah habis pada bulan oktober
pertanyaan sy :
1. apakah proses swakelola dengan instansi pemerintah lain yang menggunakan uang muka kerja harus memiliki jaminan uang muka???
2. apakah dalam hal ini perpanjangan kontrak dapat diberlakukan???
makasih sebelumnya...

Return to “Swakelola”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register