Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 54/2010
hendri
Newbie
Newbie
Posts: 5
Joined: 01 Apr 2011, 10:45

Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby hendri 04 Apr 2011, 15:17

apa yang dimaksud Instansi Pemerintah Lain dalam swakelola ? bagaimana dengan PTN or PTS ?
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby khalid 05 Apr 2011, 07:02

hendri wrote:apa yang dimaksud Instansi Pemerintah Lain dalam swakelola ? bagaimana dengan PTN or PTS ?


Instansi pemerintah lain dalam swakelola adalah instansi pemerintah selain pemilik pekerjaan. Contoh, kementerian kesehatan hendak membuat kajian tentang penyakit, kemudian bekerjasama dengan Universitas, maka Universitas ini merupakan instansi pemerintah lain.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
Hendra Kurniawan
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 15 Apr 2011, 09:50

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby Hendra Kurniawan 15 Apr 2011, 09:56

Salam kenal Pak Khalid dan rekan2x,
Menurut Penjelasan Perpres 54 Pasal 26 ayat (4) huruf c, dalam hal swakelola perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok masyarakat. Apakah ini juga termasuk perguruan tinggi negeri ?
Terima kasih
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby khalid 18 Apr 2011, 07:50

Hendra Kurniawan wrote:Salam kenal Pak Khalid dan rekan2x,
Menurut Penjelasan Perpres 54 Pasal 26 ayat (4) huruf c, dalam hal swakelola perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok masyarakat. Apakah ini juga termasuk perguruan tinggi negeri ?
Terima kasih


Perguruan Tinggi Negeri adalah Instansi Pemerintah. Jadi kalau dalam kelompok swakelola dimasukkan pada Instanasi Pemerintah Lain yang bukan penanggung jawab anggaran.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
wahyu
Newbie
Newbie
Posts: 28
Joined: 16 Apr 2011, 03:13

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby wahyu 11 May 2011, 00:43

Salam Pak Khalid....
Untuk sawakelola dimaksud di atas...apakah cukup dengan Surat Perjanjian Kerjasama..? selanjutnya pertanggungjawaban semua pelaksanaan (pelaporan, bukti-bukti pembayaran, dll) ada pada Penerima Swakelola? atau bagaimana ya ? terima kasih.
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4222
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby khalid 11 May 2011, 06:35

wahyu wrote:Salam Pak Khalid....
Untuk sawakelola dimaksud di atas...apakah cukup dengan Surat Perjanjian Kerjasama..? selanjutnya pertanggungjawaban semua pelaksanaan (pelaporan, bukti-bukti pembayaran, dll) ada pada Penerima Swakelola? atau bagaimana ya ? terima kasih.


Benar, tetap perlu adanya Surat Perjanjian / Kontrak antara Pemilik pekerjaan dengan penerima swakelola. Dalam kontrak tersebut harus jelas disebutkan tugas dan tangung jawab kedua belah pihak
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====
Muhammad Attar
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: 12 May 2011, 19:15

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby Muhammad Attar 12 May 2011, 19:44

salam kenal pak khalid..
menyambung diskusi dng rekan2 lain di atas prtanyaan sy:
- kaitannya dgn DPA kegiatan (trdiri dr beberapa kode rekening belanja) dn kemudian PA memerintahkan kegiatan trsebut dilaksanakan swakelola dgn perguruan tinggi negeri maka apakah seluruh kode rekening belanja dlam DPA kegiatan trsebut dilaksanakan oleh PTN trsbut (trmasuk membuat SPJ) dn utk belanja yg nilainya di atas 10jt maka akan dilakukan penunjukan phk k3 oleh PTN tsebut..apakah betul demikian yg dimksud "swakelola oleh instansi pemerintah lain" (dlm hal ini PTN)?... :)
- jika betul demikian apakah kemudian seluruh SPJ dn kontrak2 dgn pihak ke3 yg dilakukn PTN tersebut harus diserahkan (dilaporkan) dan kpd siapa ke PA atau PPK? :)
- saya sering baca blog anda, forum2 diskusi baik LKPP maupun smacam ini, dn trnyata sy mnjadi lebih paham tntg pengadaan barang jasa krn kadang2 "bahasa peraturan perundangn" agk membingungkn.. :) ..prtanyaan sy apakah hasil diskusi semacam ini dn forum diskusi d LKPP dapat dijadikan dasar hukum ketika kami2 mghadapi pemeriksaan???...karena sering sekali para pemeriksa (auditor) pny pemahaman atau mengintepretasikan "peraturan perundngan" yg berbeda dgn kami2..hehe
hormat sy..dn trima ksh byk pak...
wahyu
Newbie
Newbie
Posts: 28
Joined: 16 Apr 2011, 03:13

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby wahyu 13 May 2011, 01:11

Benar, tetap perlu adanya Surat Perjanjian / Kontrak antara Pemilik pekerjaan dengan penerima swakelola. Dalam kontrak tersebut harus jelas disebutkan tugas dan tangung jawab kedua belah pihak[/quote]

Oke Pak..lalu, dari pengalaman dan pemahaman Bapak bagaimana tahapan pembuatan Surat Perjanjian/Kontrak tersebut ? apakah seperti pada pengadaan langsung, atau bagaimana ?
ali_smart99
Newbie
Newbie
Posts: 2
Joined: 08 Apr 2011, 07:02

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby ali_smart99 20 May 2011, 07:23

salam kenal pak...
Apakah dalam swakelola selain perjanjian kerjasama juga perlu dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ?
tks
guskun
Procurement Senior Lv. 4
Procurement Senior Lv. 4
Posts: 2305
Joined: 01 Apr 2011, 20:43
Location: Jakarta, Surabaya
Contact:

Re: Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain

Postby guskun 20 May 2011, 09:40

ali_smart99 wrote:salam kenal pak...
Apakah dalam swakelola selain perjanjian kerjasama juga perlu dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ?
tks


Acuan utamanya adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola.
KAK itu yang dilaksanakan melalui perjanjian dengan pihak lain
Happy Procure !!!


http://aguskuncoro.id
URGENT by WA 085694760077

Return to “Swakelola”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login · Register